728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 17 Juni 2017

    Ribut Masalah Presidential Threshold, Inikah Solusinya?

    Adu otot di pembahasan RUU Pemilu benar-benar alot. Pemerintah yang memiliki pendirian kuat, untuk memasang ambang batas Pilpres 20-25 %, ditandang dengan keinginan beberapa fraksi untuk menghapus ambang batas sama sekali. Motor penggagas Pilpres tanpa persyaratan keterpilihan dewan, partai Gerindra sama bertahannya dengan perwakilan pemerintah. Lalu bagaimana jalan tengah yang perlu diambil ?

    Pemerintah ingin presidential threshold sebesar 20-25%. Itu berarti parpol atau gabungan parpol yang akan mengajukan capres-cawapres harus memiliki 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara di Pemilu legislatif. Sementara itu, berbekal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Pileg dan Pilpres 2019 diselenggarakan serentak, fraksi-fraksi di DPR di antaranya adalah Gerindra, PAN, dan Demokrat minta presidential threshold dihapuskan. Dengan demikian, semua parpol punya kesempatan yang sama untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden (sumber : detik.com).

    Dalam kesempatan lain, wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto menegaskan pembahasan soal ambang batas pengusungan calon presiden alias presidential threshold dalam revisi Undang-Undang Pemilu di DPR merupakan ‘hajatan’ partai politik. Dia meminta pemerintah menghormati tata cara pembuatan undang-undang tersebut. Yandri mengatakan pembahasan soal presidential threshold tersebut kini tengah bergulir di DPR. Masing-masing fraksi pun menyampaikan pandangan ambang batas yang berbeda-beda.

    “Ada yang 20 persen, 10 persen, ada juga yang nol persen. Dan sekarang memang dilakukan forum lobi. Argumentasi masing-masing kan ada semua,” ujarnya seperti di kutip media berita online (sumber : detik.com).

    Kalau kita analisis dengan seksama, jika keputusan akhirnya adalah tanpa ambang batas, bisa dibayangkan calon Presiden yang digadang-gadang, boleh jadi berasal dari setiap partai, sesuai jagoannya masing-masing. Lalu terjadinya polusi Capres ini berpotensi menimbulkan penurunan kualitas calon, karena proses penyaringan yang kemungkinan besar tidak ketat. Maka perlu ada persyaratan pelapis, misalnya mengharuskan ada jumlah partai minimal sebagai  pengusung. Dengan demikian dapat dihindari berlebihannya jumlah capres, dan gabungan partai dapat bernegosiasi tentang calon siapa yang paling potensial.

    Ada beberapa kriteria yang memungkinkan dimasukkan dalam materi undang-undang, sebagai persyaratan calon, misalnya mengharuskan seorang capres berpengalaman memimpan satu Provinsi sebagai gubernur, dalam masa kerja tertentu. Syarat riwayat integritas dari figur, contoh lainnya yang dapat dimasukkan sebagai materi. Tentu akan banyak masukan tentang bagaimana seorang calon Presiden yang akan datang, memenuhi kualifikasi sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan. Semua hal sepanjang mendukung seorang calon menjalankan tugas kenegaraannya, perlu dikaji dan dipertimbangkan. Tetapi yang paling utama, setiap pembahasan materi yang menyangkut kualifikasi, harus mengedepankan prioritas bagi kepentingan nasional, dan sekecil mungkin faktor sektoral dan kelompok yang dijadikan acuan. Untuk menjamin kepastian hal seperti ini, tentu harus melibatkan sebanyak-banyaknya komponen non partisan yang sifatnya independen, bebas dari intervensi partai politik.

    Jika Pemerintah dan pansus RUU Pemilu benar-benar mengedepankan kepentingan nasional, mudah untuk melibatkan kalangan eksternal. Jelas dalam hal ini, bukan berarti mengesampingkan peran anggota pansus, tetapi semata-mata menjamin independensi para pihak yang akan menelurkan materi tentang kualifikasi capres tadi.

    Lebih jauh Ketua DPR RI Setya Novanto berharap, Rancangan Undang-Undang Pemilu ( RUU Pemilu) dapat segera diselesaikan, meskipun pembahasan berjalan cukup alot, terutama terhadap lima isu krusial. Lima isu tersebut adalah presidential threshold, parliamentary threshold, district magnitude, metode konversi suara, dan sistem pemilu. Novanto menambahkan, pendekatan kepada setiap partai terus dilakukan agar mencapai satu keputusan yang dapat mengakomodasi kepentingan semua partai dan masyarakat Indonesia.

    “Nanti kita cari jalan yang terbaik dan kita sedang menunggu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa selesai,” kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017). Pembahasan ambang batas pencalonan presiden menjadi isu yang diprediksi akan alot dibahas. Saat ini berkembang beberapa opsi (sumber : kompas online).

    Kesepakatan tentang penetapan ambang batas Pemilihan Presiden, tampaknya menjadi isu yang paling menguras tenaga. Dan kita sebagai bangsa yang besar perlu mendorong anggota pansus dan pemerintah lebih jernih. Bahwa Presiden terpilih kelak, adalah benar-benar menjadi figur yang bisa mengayomi seluruh golongan, menjamin terciptanya keharmonisan dalam kehidupan berbangsa, minimal selama periode pengabdiannya sebagai Presiden.




    Penulis    :        Ruskandi Anggawiria      Sumber   :   Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Ribut Masalah Presidential Threshold, Inikah Solusinya? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top