728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 15 Juni 2017

    Rakyat Bersama KPK, Hak Angket DPR Mewakili Siapa?

    Permisi tanya para “wakil” kami yang mulia, hak angket anda itu mewakili siapa? Hak angket yang digelontorkan dengan begitu menggelora untuk menerjang KPK itu tujuan positifnya di mana? Apakah itu bermanfaat bagi kami, masyarakat yang kau wakili? Jangan katakan pada kami bahwa itu berfungsi untuk mengawasi kinerja yang “menyimpang”, atau “mencegah abuse of power”. Kami mau korupsi diberantas dan diatasi. Jika kawan-kawanmu yang merasa tertuduh itu tidak bersalah, ada mekanismenya, ada pembuktiannya. Dan proses tersebut sedang berjalan, lalu kenapa DPR malah mengintervensi?

    Para “wakil” kami yang ada di gedung kura-kura, kalian sedang memperjuangkan apa dan siapa? Pembangunan bangsa, beserta nasib rakyatnya itu terkatung-katung karena korupsi yang berjamaah. Belum lagi korupsi-korupsi “kecil” dan “receh” yang diminta untuk dimaklumi. “Nakal sekali-sekali kan tidak apa-apa, wajarlah”. Wajar katamu? Coba kau katakan itu sambil tinggal di daerah yang belum terjangkau listrik, yang belum tersedia pembangunan jalan di sekitarnya, bahkan yang akses kepada air bersih pun susah. Jangan kau katakan itu sambil bermewah-mewah di dalam mobilmu yang ber-AC.

    “Wakil rakyat”, tugasmu itu bukan mewakili kami untuk menikmati fasilitas Negara. Betul kata Bang Iwan Fals, wakil rakyat itu seharusnya kumpulan orang-orang hebat, bukan kumpulan kawan-kawan dekat. Inilah sulitnya, ketika kawan-kawanmu tercokok KPK, kenapa KPK berbondong-bondong kau keroyok? Heran, dulu rajin tidur dan titip absen, sekarang tiba-tiba bangun dan “giat bekerja”. Tapi tanyakan saja pada mereka, “Anda bekerja untuk siapa, wahai orang-orang yang mulia?”

    Mengutip Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, kinerja DPR di bidang legislasi itu rendah. Dari target 183 RUU program legislasi nasional (Prolegnas) 2014-2019, yang bisa diselesaikan sampai dengan tahun 2016 itu hanya 14 RUU. Jiah, pengen ngakak sayah. Kinerja seperti itu sih bukan lagi rendah, melainkan tengkurep. Kalau bisa nempel, nembus sampai ke dalam tanah-tanahnya. Itu gambaran prestasi “wakil” kita.

    Selama 3 tahun, dari 2014 hingga 2017, pencapaian target DPR bahkan tidak sampai sepersepuluh bagian dari rancangan kinerja. Sisa dua tahun lagi bagaimana caranya mengejar sisa 169 RUU yang masih “mangkrak”? Sudah minim prestasi, sekarang malah sibuk membela para tersangka kasus korupsi. Apa sih yang dihasilkan oleh para wakil kami ini selain makin lebarnya lingkar perut mereka yang seksi itu?

    Hak Angket DPR untuk KPK: Abuse of Power yang Sesungguhnya

    Hak angket DPR itu sebenarnya sangat nyeleneh. Sudah banyak pengamat dan ahli hukum tata negara yang bersuara, bahwa hak angket DPR untuk KPK itu tidak pada tempatnya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Pasal 199 juncto Pasal 201, secara sederhana, cakupan pengawasan DPR adalah Pemerintah dan lembaga yang berada di bawah kewenangan mereka. Itupun berbicara soal mengawasi pelaksanaan UU dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah[1]. Sedangkan KPK adalah lembaga independen yang berada di luar wilayah yuridiksi dari DPR (pengawasan terhadap eksekutif). Jadi, tugas DPR itu melototin pacar sendiri (pemerintah/eksekutif), bukan malah liatin pacar orang lain.

        Adapun Pasal 79 ayat 3 UU MD3 berbunyi sebagai berikut: Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

    Melihat aksi angket sebagai reaksi terhadap tindakan KPK “mengangkut” para terduga koruptor yang mencapai puluhan jumlahnya dari kalangan DPR, kita sudah bisa membaca bahwa tindakan ini hanyalah akal-akalan saja. Tidak ada basis hukum yang melandasi aksi para wakil rakyat dari planet Neptunus ini. Apakah KPK dapat menolak pemanggilan dari pasus hak angket? Banyak pengamat dan ahli berpendapat bahwa bisa saja. Sebab mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 3, KPK harus bebas dari intervensi kekuasaan manapun di dalam melaksanakan tugas. Demikian bunyinya:

        Pasal 3

        Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

    Akhir kata dari saya bagi para pembaca (Seword). Maka, DPR seharusnya berkaca bahwa telah terjadi kesalahan prosedur, dan bahkan pengangkangan hukum/Undang-Undang melalui hak angket ini. KPK berhak menolak. Dan masyarakat pun seharusnya turut ambil bagian di dalam mengawasi perilaku menyimpang DPR.

    KPK harus kita dukung, baik secara moril, maupun (mungkin) bantuan advokasi. Kelompok-kelompok masyarakat bisa saja menyatakan dukungan terhadap KPK secara terbuka dan di hadapan publik. Saya mengerti bahwa telinga “wakil kita” di DPR itu sudah begitu tuli karena tersumbat lemak perut mereka. Tapi setidaknya, kita harus bersuara. #SaveKPK.

        “Surat Buat Wakil Rakyat” – Iwan Fals
        Untukmu yang duduk sambil diskusi
        Untukmu yang biasa bersafari
        Di sana di gedung DPR

        Wakil rakyat kumpulan orang hebat
        Bukan kumpulan teman-teman dekat
        Apalagi, sanak famili

        Di hati dan lidahmu kami berharap
        Suara kami tolong dengar lalu sampaikan
        Jangan ragu jangan takut karang menghadang
        Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

        Di kantong safarimu kami titipkan
        Masa depan kami dan negeri ini
        Dari Sabang sampai Merauke

        Saudara dipilih bukan di lotere
        Meski kami tak kenal siapa saudara
        Kami tak sudi memilih para juara
        Juara diam, juara “he eh”, juara “hahaha”

        Wakil rakyat seharusnya merakyat
        Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
        Wakil rakyat bukan paduan suara
        Hanya tahu nyanyian lagu “setuju”



    Penulis :  Nikki Tirta    Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Rakyat Bersama KPK, Hak Angket DPR Mewakili Siapa? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top