728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 06 Juni 2017

    Presidennya Tancap Gas, Kritikanpun Semakin Kencang

    Perhelatan Pemilihan Presiden masih dua tahun lagi. Para elit politik sudah sibuk melirik kiri-kanan untuk menggadang para pesaing potensial Jokowi. Daftar nama yang dibidikpun baru mengerucut pada segelintir figur, dan semakin kita amati maka semakin jelas nama Joko Widodo sangat sulit diimbangi. Pencapaian selama ini tidak syak lagi akan menguatkan para petinggi partai yang dulu mengusung Jokowi-JK, kembali mendaulatnya sebagai calon petahana.

    Langkah kebijakan Jokowi di berbagai bidang yang semakin mendapat dukungan luas, hampir pasti merupakan mimpi buruk bagi kelompok yang menamakan dirinya  oposisi. Maka tidak  mengherankan, setiap pernyataan Presiden berkenaan program-program yang pro rakyat, senantiasa mendapatkan sentimen negatif dari pihak mereka, karena ketika pemerintah mendapatkan dukungan masyarakat luas, kepentingan mereka yang terancam (sumber : elshinta.com ).

    Akan berbeda jauh jika kita menyimak komentar pengamat yang mendasari uraian mereka secara obyektif dan ilmiah. Seperti halnya dalam tindakan menggenjot pembangunan infrastruktur, pengamat menilainya dari sisi keberanian Jokowi yang tidak mengedepankan pencitraan, tetapi melihat jauh ke depan, hal inilah yang perlu dipahami  oleh masyarakat luas. Bahwa pemerintah mengambil langkah strategis, dengan menggelar infrastruktur ke kawasan-kawasan terluar, tertinggal dan daerah perbatasan, tidak berarti seketika mendatangkan hasil positif, karena baru beberapa tahun ke depan diharapkan akan mendatangkan potensi kemajuan ekonomi masyarakat (sumber : kompas.com ).

    Bidang Energi.

    Pembangunan bidang energi mengalami kemajuan berarti di masa pengabdian presiden Joko Widodo. Di sub sektor kelistrikan, program 35 ribu megawatt listrik untuk daerah-daerah yang kekurangan pasokan listrik saat ini masih berjalan. Pasokan listrik Indonesia hingga saat ini mencapai 55,5 ribu megawatt. Rasio penyebaran listrik di Indonesia  mencapai 88,3%. Selain itu perubahan yang signifikan adalah pemadaman listrik jauh berkurang dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Di masa dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang berkapasitas 2 x 1000 megawatt, PLTU Cilacap 600 megawatt, PLTU Lombok 2 x 25 megawatt, PLTU Tanjung Awar-Awar 350 megawatt, dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Gorontalo diselesaikan dan beroperasi (sumber simetriputra-online ).

    Pada sub sektor Migas, pemerintah terus berkomitmen untuk melaksanakan konversi energi. Jumlah pembangunan Jaringan Gas (Jargas) pada tahun 2016 sebanyak 88.915 Sambungan Rumah (SR). Jumlah ini meningkat lebih dari 500 persen dibanding tahun 2014 yang berjumlah 16.949 SR. Total, hingga saat ini telah tersambung 101.318 SR, dengan rincian 96.551 SR menggunakan dana APBN dan 4.767 SR dari Non-APBN. Di sisi lain, pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke produktif terus dilakukan. “Jika tahun 2014 alokasi subsidi adalah sebanyak Rp229 triliun (BBM, LPG dan BBN) dan pada 2015 sebesar Rp34,90 triliun (BBM), maka di tahun 2016 Pemerintah mengalokasikan subsidi solar sebesar Rp7,75 triliun. Dengan pengalihan subsidi ini, peningkatan ekonomi Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dan jaminan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama,” tegas dia (sumber : esdm.go.id ). Berkaitan dengan bidang ini, kritikan yang dialamatkan kepada Presiden terpaku kepada figur yang ditunjuk sebagai komandannya, yakni menteri-menteri yang pernah dilengserkan. Terlepas soal hak prerogatif yang dimiliki Presiden, tokoh ini tampaknya kurang rela jika Presiden melakukan bongkar-pasang jajaran pembantunya (sumber : detik.com ).

    Bidang Keuangan

    Ketika program pengampunan pajak yang dicanangkan presiden Jokowi baru berjalan, kegaduhan para pengritik seperti datang bergelombang. Entah karena merasa kepentingannya akan diusik, atau hal lainnya yang tentu saja perlu dikaji lebih jauh. Tetapi komentar yang terkesan sangat prematur, yang ditiupkan secara luas tentu berpotensi mengganggu stabilitas nasional, apalagi menyangkut program yang memiliki sasaran jauh ke depan. Dan yang paling disayangkan, diantara komentar negatif justru terdengar dari tokoh-tokoh yang sejatinya menjadi panutan kita, yang alih-alih memberikan dukungan, tetapi malah menjadi faktor penghambat  (sumber : Jawapos.com ).

    Beruntunglah pihak eksekutif tidak memerlukan untuk menjawabnya sendiri, karena kita bisa merasakan dan melihat sendiri, bagaimana tingkat keberhasilan program pengampunan pajak era Jokowi ini dimata dunia internasional. Dan justru kritikan itu bisa berbalik menjadi faktor yang melemahkan dirinya, seperti yang diutarakan kalangan legislatif ( sumber : jawapos.com ).

    Bidang Perhubungan

    Program tol laut yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, tidak lepas dari kritikan pedas, bahwa kompetensi Jokowi sebagai sarjana kehutanan yang ingin membangun tol laut, adalah kekeliruan. Kita harus berpikir keras untuk memahami kiritik dimaksud, karena pemahaman kita tentang konsep kenegaraan secara umum, atau manajemen khususnya, bahwa untuk mengelola bidang yang memerlukan kompetensi teknis ,seorang manajer tidaklah harus berlatar belakang teknis. Jadi kita patut menduga, bahwa kritikan tokoh kita ini semata-mata bermotifkan destruktif, yang harus disingkirkan jauh-jauh, dan bahkan lebih jauh berpotensi merendahkan kredibilitas dirinya sendiri ( tribunnews.com ).

    Bidang Kemaritiman

    Tidak kalah kencangnya adalah kritikan terhadap kebijakan pada bidang kelautan dan perikanan, yang kebetulan dikomandani oleh seorang ibu yang kerap menuai kontroversi, Susi Pudjiastuti. Sepak terjang ibu menteri sering mengundang komentar dari berbagai kalangan, baik yang pro maupun kontra. Tentang penegakan hukum bagi pelaku illegal fishing misalnya (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), Susi memberi efek jera yang sangat serius dengan menenggelamkan setiap kapal asing yang tertangkap melakukan penangkapan ikan secara tidak sah (sumber : kompas.com ). Langkah lain yang diambilnya, secara bertahap menghapus penggunaan perahu cantrang, bahkan menuai ancaman dari para legislator untuk mengajukan hak angket atau pansus (sumber : viva.co.id ).

    Ibu menteri bahkan mengeluh tentang keberatan dari kalangan DPR yang mengkritisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelarangan Bongkar Muat atau Transhipment di Laut. Namun, Menteri yang sering berpenampilan nyentrik ini merasa kebingungan dengan kritikan dari anggota DPR. Pasalnya, yang dilakukannya itu demi melindungi kekayaan laut Indonesia dari penjarahan oleh kapal asing (sumber : intisari-online ).

    Bidang Pariwisata

    Salah satu sektor pembangunan yang menjadi primadona program Jokowi adalah kepariwisataan. Insan pariwisata Indonesia boleh berbesar hati. Indeks daya saing Indonesia melesat naik 8 poin, dari posisi 50 besar dunia ke peringkat 42. Reputasi itu dipotret oleh The Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2017, yang dikeluarkan secara resmi oleh World Economic Forum (WEF), 6 April 2017. Ini adalah sukses kedua Menpar Arief Yahya, setelah 2015 lalu mendongkrak posisi Indonesia dari papan 70 besar ke nomor 50 (sumber : pr-online ). Tetap saja, disamping kabar menggembirakan, pada sisi lain kritikanpun tidak luput menyapu bidang yang satu ini, misalnya berkaitan dengan infrastruktur yang masih belum siap sepenuhnya (sumber :okezone.com ).

    Bidang Hukum

    Kebijakan paling hangat, yang merupakan wacana yang sudah berkembang menjadi langkah nyata pemerintah, adalah rencana pembubaran ormas yang terbukti bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Sampai saat ini, bisa jadi kebijakan ini masih menjadi perdebatan umum, karena menyangkut legalitas pemerintah menuntaskan upaya hukum yang satu ini. Kebijakan inipun tidak luput dari pro kontra para pengamat dan praktisi hukum. Meskipun dari beberapa jajak pendapat, mayoritas rakyat mendukung langkah hukum pemerintah, bukan berarti tidak ada keberatan yang muncul. Oleh karena itu, aparat hukum dibawah komando Menko Polhukam dengan cermat melakukan analisis untuk menentukan opsi terbaik yang akan diambil (sumber : merdeka online ).

    Berbagai kemajuan dalam pengelolaan pembangunan, tidak syak lagi sangat tergantung kepada apa dan siapa di balik pencapaian ini. Masyarakat tentu sangat berharap banyak, dampak positif terhadap kesejahteraan mereka lambat laun ber-metamorfosis dari harapan menjadi kenyataan. Dan yang terpenting, sikap saling mendukung dari semua komponen bangsa ditunjukkan dalam praktek keseharian.



    Penulis   :   Ruskandi Anggawiria   Sumber   : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Presidennya Tancap Gas, Kritikanpun Semakin Kencang Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top