728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 13 Juni 2017

    Pigai yang Lihai dan Aduhai

    Siapa tak kenal Pigai? Komisioner Komnas HAM yang bernama lengkap Natalius Pigai itu?
    Belum lama ini meminta Presiden Joko Widodo supaya mengintervensi Kepolisian agar menghentikan proses hukum terhadap beberapa ulama dan tokoh ormas yang tergabung dalam Presidium Alumni Akademi Kapak Naga Geni (AKNG) 212.

    Hal itu langsung diungkapkan Pigai dalam pertemuan dengan jajaran pejabat Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Jumat (9/6/2017). Aduhai bukan? Seorang Pigai meminta Presiden. Kalau hanya meminta sepeda tentu tak mengapa. Lha ini meminta Presiden untuk intervensi kepolisian.

    Apa sebenarnya yang jadi pikiran Pigai? Hingga muncul ide meminta supaya Presiden intervensi kepolisian?

    Makin menarik ketika mengikuti tuturan Pigai selanjutnya. Katanya, pertemuan bersama jajaran pejabat Kementerian Koordinator bidang Politik itu merupakan tindak lanjut dari pemantauan dan penyelidikan oleh Komnas HAM terkait laporan dugaan kriminalisasi ulama alumni 212 dan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

    Maklum bahwa Komnas HAM menerima laporan dugaan kriminalisasi ulama alumni AKNG 212. Adalah alumni AKNG 212 sendiri yang melaporkan beberapa kasus dugaan kriminalisasi dan tuduhan makar yang dialami ulama serta aktivis. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya dugaan tindakan teror terhadap ulama, termasuk Habib Rizieq Shihab. Laporan itu diantar pengacara komunitas muslim Habib Rizieq, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khathtath, aktivis Sri Bintang Pamungkas dan Bu Rachmawati.

    Dan, inilah penjelasan Pigai seusai pertemuan bersama jajaran pejabat Kementerian Koordinator bidang Politik.

        “Kami menghormati proses hukum yang ada di Kepolisian, tapi kami meminta presiden menghentikan proses hukum di kepolisian.”

    Sebagai komisioner Komnas HAM, apa hak asasi Pigai hingga meminta hal tersebut kepada Presiden? Apa yang membuat Pigai begitu yakin terhadap dugaan kriminalisasi ulama?

    Pigai mengatakan, sebagaimana dilansir kompas.com, saat ini munculnya dugaan kriminalisasi ulama telah menyebabkan fragmentasi sosial dan terganggunya integritas nasional.

    Hal tersebut rupanya yang menjadi pemicu adrenalin Pigai yang aduhai. Hingga dengan rasa percaya diri meminta Menko Polhukam Wiranto menyampaikan hal tersebut kepada Presiden. Besar harapannya yang seukuran tubuhnya, pemerintah menghentikan proses hukum terhadap beberapa ulama alumni AKNG 212.

        “Presiden dapat memerintahkan kepolisian dan kejaksaan untuk menutup atau SP3 atau deponering. Tapi sementara ini kami menghormati proses hukum,” ucap Pigai makin aduhai.

    Dengan lihai pula, Pigai pun menganggap penghentian proses hukum oleh presiden bukan merupakan bentuk intervensi pemerintah. Enak sekali menyimak omongan Pigai ini. Apalagi ketika dia mulai menyebut bahwa upaya tersebut merupakan langkah komprehensif Presiden untuk menghentikan kegaduhan.

    Wah, kelihatan makin super saja seorang Natalius Pigai. Seolah ketika Presiden melakukan intervensi hukum atas nama Komnas HAM semuanya selesai secara kimprehensif. Pemenuhan permintaan Komnas HAM oleh Presiden bagi Pigai bukan intervensi hukum. Di sini kelihatan kalau Pigai yang aduhai hendak melakukan keajaiban.

        “… atas permintaan Komnas HAM, jadi tidak ada intervensi hukum. Ini atas permintaan Komnas HAM”, ujarnya.

    Selain itu dalam pertemuan tersebut Pigai juga mengungkapkan bahwa presidium alumni AKNG 212 dan tim advokasi komunitas muslim meminta rekonsiliasi atau perdamaian dengan pemerintah.

    Tim advokasi komunitas muslim, kata Pigai, meminta Komnas HAM memediasi proses rekonsiliasi dan perdamaian dengan pemerintah. Permintaan itu ditindaklanjuti Komnas HAM dengan menyurati instansi pemerintah terkait, yakni Kemenko Polhukam, Polri, BIN, Kemendagri dan Kejaksaan Agung.

    Benar-benar lihai Pak Pigai. Dengan cekatan segera merespon permintaan tim advokasi komunitas muslim. Patut ditanya apakah untuk kasus-kasus lain yang diadukan juga direspon secepat kilat? Terutama untuk kasus-kasus HAM berat?

    Lagi pula, mengapa Pigai tidak lebih baik bersaran ria dengan ajakan yang menghormati HAM bahwa semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Tentu Pigai masih ingat nasihat Pak SBY terkait kasus Pak Ahok seperti dicatat tempo.co. Apalagi ini lebaran sudah makin dekat.

    “Penegak hukum harus bebas dari tekanan yang menginginkan Ahok ditahan atau sebaliknya,” ucapnya. “Bola sekarang ada di penegak hukum, bukan di tangan presiden, partai politik, pemimpin ormas,” ujarnya.

    Penegak hukum harus bebas dari tekanan. Mengikuti anjuran Pak SBY tentu Komnas HAM juga tidak boleh menekan. Jangan sampai ada anggapan bahwa Habib Rizieq Shihab kebal hukum sekalipun seorang imam besar. Kalau sampai Rizieq kebal hukum kasihan Firza. Sampai Lebaran Kuda bisa-bisa Rizieq tidak pulang-pulang karena sibuk memperpanjang sumbu dan waktu ibadah umrahnya.




    Penulis  :  Setiyadi RXZ    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Pigai yang Lihai dan Aduhai Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top