728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 17 Juni 2017

    Pantaskah DPR Menggulirkan Hak Angket KPK?

    Bulan ini, panitia khusus hak angket KPK mulai terbentuk dengan terpilihnya Bapak Agun Gunandjar Sudarsa sebagai ketua. Kemunculan panitia khusus ini disertai dengan intrik-intrik layaknya sinetron yang saya harapkan akan putus di tengah jalan. Pertama, Fahri Hamzah mengetuk palu pada saat banyak anggota dewan yang melakukan interupsi. Kedua, sikap fraksi Gerindra dan PAN secara tiba-tiba berputar 180 derajat (untung bukan tertukar atas dan bawah). Ketiga, anggaran yang rencananya akan digunakan cukup fantastis, di atas 3 miliar. Ini salah satu sumber beritanya.

    Untuk mengetahui tentang pantas tidaknya pembentukan panitia khusus tersebut, mari kita ulang pelajaran sekolah. Pada saat sekolah kita diperkenalkan pada konsep hak dan kewajiban. Kurang lebih, hak adalah sesuatu yang wajib kita peroleh, sementara kewajiban adalah hal-hal yang wajib kita laksanakan. Seseorang bisa memperoleh hak-nya apabila telah melaksanakan kewajibannya. Hal ini juga “seharusnya” berlaku bagi anggota DPR kita. Membentuk panitia khusus hak angket merupakan “HAK” yang melekat pada DPR seperti yang disampaikan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. Berikut adalah kutipan dari salah satu media online :

        Itu kan hak DPR. Pemerintah sama sekali tidak bisa ikut campur kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh DPR. Maka silakan DPR menggunakan haknya

    Oke lah apabila dikatakan itu merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh DPR, toh kita tidak bisa membantah. Akan lebih baik, jika kita melihat seberapa rajin anggota dewan kita melaksanakan kewajibannya. Salah satu yang gampang dilihat adalah kehadiran pada sidang paripurna. Sebagian besar rakyat kita pasti sudah memiliki tebakan jitu tentang hal ini. Melalui berita di televisi, sering tampak sidang paripurna dengan deretan kursi-kursi tak berpenghuni. Meskipun ada beberapa momen yang ruang sidang penuh, tapi hal tersebut tak usah dibahas.

    Entah kenapa, ada 1 media online yang sejak masa sidang ini dibuka, seringkali menaruh artikel mengenai kehadiran anggota dewan kita. Mungkin ingin menunjukkan pada para pembaca tingkat partisipasi anggota dewan saat sidang. Atau mungkin ini merupakan salah satu cara untuk menyindir anggota dewan. Berikut adalah rangkuman jumlah anggota dewan yang duduk di ruang sidang paripurna pada masa sidang V tahun ini (2017):

        Tanggal 18 Mei 2017, pembukaan masa sidang ke-V, dari 559 anggota, hadir 235, ijin 58, tak jelas 266.
        Tanggal 19 Mei 2017, mendengarkan Laporan BPK mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016, dari 559 anggota, hadir 131, ijin 153, tak jelas 275.
        Tanggal 30 Mei 2017, mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap keterangan pemerintah mengenai RAPBN 2018, dari 559 anggota, hadir 232, ijin 87, tak jelas 240.
        Tanggal 6 Juni 2017, mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Rancangan APBN 2018, dari 559 anggota, hadir 185, ijin 120, tak jelas 254
        Tanggal 8 Juni 2017, pengesahan komisioner KPAI dan anggota DKPP, dari 559 anggota, isi absen 306, tak jelas 253.

    Bahkan, ruang sidang paripurna pada saat F.H. ketuk palu ketika ribut-ribut interupsi hanya terisi oleh 204 dari 558 anggota, sisanya 120 ijin, 234 tak jelas.

    Semua sidang-sidang tersebut, kecuali yang tanggal 8 Juni (data tidak lengkap), tidak dihadiri oleh lebih dari 50% anggota. Dinyatakan kuorum toh juga karena yang ijin dihitung datang. Loh, kok bisa yah???? Itu lah mereka. Untung tidak ada penjabaran rinci, siapa saja anggota yang tidak hadir. Hehe, siapa tahu ada anggota panitia khusus yang masuk dalam kategori tak jelas keberadaannya saat sidang-sidang tersebut.

    Cukup dengan hanya melihat data tersebut, siapa pun bisa menilai bahwa anggota dewan kita sangat tidak bersemangat melaksanakan kewajibannya. Boleh lah mereka diam atau melakukan aktivitas lain di ruang sidang, yang penting mereka hadir. Harusnya mereka merasa malu ketika melihat foto sidang paripurna tapi ruangannya nyaris kosong.

    Mereka harus berkaca pada anak-anak TK dan SD (atau sederajat). Mereka meskipun malas, sakit, ngantuk, ribut sendiri, tapi mereka tetap melaksanakan salah satu kewajiban mereka, yaitu hadir di dalam kelas. Pernahkah anda menemukan fenomena kelas anak TK dan SD yang separuh kosong??? Jujur, saya belum pernah melihatnya.

    Pasti ada yang heran, kenapa saya hanya menyebut dua tingkat pendidikan tersebut. Alasannya sederhana, mereka masih semangat datang ke ruang kelas. Pada tingkatan lebih tinggi, ada hukuman-hukuman yang diberlakukan bagi mereka yang bolos (kadang menyakitkan dan memalukan bagi yang melihat) atau ada batas ketidakhadiran supaya bisa lulus. Jadi, kehadiran mereka tidak murni karena semangat ingin datang.

    Mungkin perlu ada semacam guru BP di DPR, supaya bisa menghukum anggota dewan. Syaratnya tidak boleh merangkap sebagai anggota DPR, karena dikhawatirkan bukannya menjatuhkan hukuman malah menghapus hukuman. Hukuman yang paling ampuh adalah tidak meloloskan gaji dan tunjangannya. Apalagi kalau yang tidak diloloskan untuk beberapa bulan.

    Melihat salah satu kewajiban anggota dewan tidak dilaksanakan dengan baik, rakyat berhak mengajukan pertanyaan pada yang katanya wakil rakyat. Pantaskah anggota-anggota dewan kita yang lebih ma*as dari anak TK dan SD ini melaksanakan dan memperoleh sebagian atau seluruh hak-hak mereka ? Pantaskah panitia khusus hak angket ini terus berjalan ataukah selayaknya dikubur sedalam-dalamnya?




    Penulis    :       Lim Freddy    Sumber   :   Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Pantaskah DPR Menggulirkan Hak Angket KPK? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top