728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 18 Juni 2017

    Pansus Angket KPK Produk Politisi Tidur yang Cacat Hukum

    Dunia politik senantiasa menarik dan akan selalu punya daya tarik, selain karena tujuan yang idealnya adalah kesejahteraan masyarakat namun juga dipenuhi dengan intrik kekuasaan. Dunia politik pun menjadi kian lebih menarik karena melibatkan elite dan masyarakat sekaligus didalamnya.

    Dibalik itu, bagi saya, dunia politik menjadi membosankan ketika melihat anggota dewan yang konon katanya terhormat bertingkah layaknya politisi tidur yang menutup mata dalam memutuskan  putusan soal rakyat. Soal sidang saja mereka tidur apalagi hasil-hasil sidangnya tentunya lahirlah keputusan-keputusan konyol ala politisi tidur.

    Anggota DPR secara politik memang belum bisa dikatakan memiliki kedewasaan. Hal ini terlihat dengan lebih egois dan cepat tersinggung serta anti kritik, akhirnya saya sadari jika sentilan Gus Dur memang benar adanya “Beda DPR dengan taman kanak-kanak memang tidak jelas,”. Setelah beberapa nama disebut didalam sidang e-ktp sepertinya anggota DPR yang namanya disebut mulai kepanikan, dari kepanikan ini muncul fenomena langkah di dunia politik Indonesia.

    Fenomena aneh ini adalah anggota DPR yang terhormat ini mengeluarkan suatu keputusan yang kontroversial serta menegaskan bahwa DPR ini masih memiliki penyakit yang sama dengan sentilan Gus Dur yaitu penyakit egoisme kelembagaan.

    Saat ini perhatian publik sedang tertuju pada Keputusan yang diambil DPR yang kontroversial ini, dimana orang-orang terhormat dan gila kehormatan ini sedang menggunakan hak angket mereka terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menimbulkan perlawanan dari kalangan akar rumput.

    Terbentuknya Pansus hak angket terhadap KPK ini merupakan suatu bentuk intervensi politik yang nyata dari anggota dewan kepada KPK sebagai institusi penegak hukum, saya melihat bahwa ini adalah bagian dari egoisme kelembagaan yang selama terpelihara di kalangan politisi tidur.

    Adanya hak angket tersebut dalam kaca mata saya tak lain tak bukan yaitu dijadikan tameng bagi menutupi aib anggota dewan kita yang terhormat. Kenapa sehingga bisa dikatakan sebagai bentuk “intervensi politik”? tentunya jawabannya sangat mudah yaitu latar belakang yang memicu DPR hak angket kepada KPK, yaitu KPK sedang mengungkapkan kasus korupsi KTP elektronik dan diduga banyak anggota DPR yang terlibat dalam pusaran mega korupsi tersebut.

    Pada fase awal intervensi politik ini mulai terasa dimana adanya rapat kerja antara DPR dan KPK ini adalah bagian dari kepanikan DPR merespon nama-nama mereka disebut dalam kasus KTP elektronik, sehingga saya melihat bahwa tujuan DPR kala itu hanya untuk memancing KPK guna membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani, tetapi sayang dan sungguh sayang DPR tak memperoleh rekaman itu sehingga muncullah hak angket terhadap KPK.

    Politisi tidur memang selalu punya gaya untuk membuktikan jika ia tak tidur, sehingga dengan gaya tak tidur tetapi tidur ini pula menandakan bahwa permintaan anggota DPR kita yang terhormat ini sangat berlebihan dan sekali lagi terlihat lagi keegoisan lembaga dalam melindungi kolega dan lembaganya.

    Tetapi politisi tidur tetaplah politisi tidur dimana mereka tak sadar jika dokumen yang mereka minta tersebut bukanlah merupakan dokumen publik dan bersifat rahasia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No.14/2008) maupun Kode Etik KPK sehingga KPK wajib hukumnya tidak memenuhi permintaan tersebut atas dasar melawan aturan dan kode etik.

    Bisa saja ini bagian dari strategi mereka untuk memancing KPK melakukan kesalahan bisa juga ini bagaian dari jebakan yang dilakukan oleh politisi tidur guna melindungi kolega dan lembaga dengan membawa permasalahan korupsi KTP elektronik dari ranah hukum ke ranah politik dengan menggulirkan hak angket kepada KPK.

    Politisi tidur memang selalu mengambil langkah dengan menutup mata sehingga mereka tak melihat Pasal 3 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30/2002) yang menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Sehingga atas dasar ini pula seharusnya DPR tidak bisa melakukan hak angket terhadap KPK .

    Bahkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pembentukan panitia khusus hak angket terhadapKPK oleh DPR cacat hukum sebagaimana dirilis oleh CNN Indonesia (Rabu, 14/06/2017). “Subjeknya keliru karena secara historis hak angket itu dulu hanya dimaksudkan untuk pemerintah,” dari pernyataan Mahfud MD inilah saya menjadi yakin jika yang mengusulkan hak angket terhadap KPK adalah politisi tidur karena politisi tidur tidak bisa membedakan mana subjek dan objek hak angket itu sendiri.

    Jelas juga dalam ingatan saya ketika menengok televisi bagaimana pimpinan sidang terkesan tak mengerti dengan metode persidangan dimana banyak politisi yang tidak tidur berteriak menolak hak angket namun dasar pimpinan sidangnya juga politisi tidur sehingga palunya diketok dengan menutup mata.
    Ingin rasanya saya tempelkan meterai 6000 di mata mereka.




    Penulis    :       Adira Andriani     Sumber   :   Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Pansus Angket KPK Produk Politisi Tidur yang Cacat Hukum Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top