728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 16 Juni 2017

    Pansus Angket Ancam KPK, Bukti DPR Takut Terbongkar Kedoknya

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang katanya mewakili rakyat sepertinya hanya sebuah lelucon belaka, kenapa saya bisa mengatakan demikian? karena sampai detik ini pun DPR menurut saya hanya tempat gerombolan orang-orang yang bermodal mulut besar dan pinter ngomong tetapi malah merampas uang rakyat. Sudah bukan rahasia umum, anda dan saya pasti paham bahwa dari sekian banyak anggota DPR berapa orang yang benar-benar bekerja untuk rakyat? anda mungkin akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan tersebut karena memang faktanya anggota DPR malah lebih terlihat mewakili golongan partainya dari pada mewakili rakyat.

    Kali ini kita kembali melihat tingkah konyol dan sok yang dilakukan oleh para anggota dewan yang katanya terhormat tersebut, dengan adanya temuan kasus korupsi E-KTP yang sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sosok Miryam Haryani menjadi momok bagi para anggota dewan yang lain di DPR, pasalnya Miryam yang juga merupakan anggota DPR telah ditetapkan tersangka dan sedang ditahan oleh KPK, dan ia diduga mendapat ancaman untuk memberikan keterangan palsu terkait bagi-bagi duit korupsi E-KTP oleh para rekan-rekannya di DPR, kemungkinan rekan-rekannya sesama anggota dewan takut jika nanti ikut dilibatkan terkait dengan kasus korupsi E-KTP.

    Mungkin karena ketakutan tersebut, anggota DPR membentuk Pansus Hak Angket untuk menyelidiki KPK, mereka juga meminta KPK untuk menyerahkan Miryam untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh tim Pansus Angket terkait pernyataan keterangan palsu yang dilontarkan Miryam. Tim Pansus Angket terlihat seakan sangat ketakutan karena KPK memiliki bukti rekaman bahwa Miryam telah diintimidasi oleh rekan sesama anggota DPR untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terkait korupsi E-KTP.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa KPK belum memberikan izin pemeriksaan kepada tersangka keterangan palsu kasus korupsi E-KTP Miryam Haryani di Pansus Angket, dan KPK juga menegaskan tak akan membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani melalui Pansus Angket di DPR. Menurut KPK rekaman pemeriksaan itu merupakan alat bukti yang dinilai berisiko hukum jika dibuka di luar persidangan. Namanya saja sudah “bukti” jadi ya KPK tidak bisa membuka secara sembarangan.

    Namun bukan DPR namanya kalau tidak berbuat seenaknya sendiri, Wakil Ketua Pansus Angket Teuku Taufiqulhadi meminta agar KPK bertindak kooperatif dalam memberikan izin pemeriksaan tersangka keterangan palsu kasus E-KTP di Pansus Angket DPR. Bahkan, Taufiqulhadi mengancam bahwa pansus akan menggunakan pasal penyanderaan jika KPK tidak memberi izin.

    “Jangankan KPK, Presiden pun didatangkan kalau pansus. Kalau dia (KPK) ini tidak memberikan izin, itu bisa dikenakan pasal penyanderaan. Jadi harus hati-hati,” kata Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta,

    Dengan sombongnya Wakil Ketua Pansus Angket ini juga meminta bahwa seharusnya sebagai sesama lembaga negara, KPK dan DPR harus saling menghormati. Menurutnya itu dapat ditunjukan dengan bertindak kooperatif terhadap kerja Pansus Angket. Namun bukannya menunjukkan contoh sikap saling menghormati seperti yang dikatakan Wakil Ketua Pansus Angket, menurut saya pribadi justru pernyataan tersebut membuat DPR lebih terlihat semena-mena dan tidak menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK.

    Wakil Ketua Pansus Angket KPK lainnya, Risa Mariska juga menambahkan, pihaknya akan melakukan panggilan paksa jika Miryam mangkir dalam pemeriksaan perdana pada Senin pekan depan. Namun, panggilan paksa itu kata Risa merupakan cara terakhir yang akan ditempuh dengan meminta bantuan Kapolri. Meski demikian, Risa berharap KPK dapat kooperatif dalam pemeriksaan Miryam ini.

    Bagaimana menurut teman-teman pembaca sekalian menanggapi kelanjutan kasus ini, apakah menurut pembaca sikap yang diambil oleh DPR untuk memanggil paksa Miryam adalah sudah tepat dan tidak menyalahi proses hukum yang sedang dijalankan KPK? padahal jika memang Pansus Angket membutuhkan pemeriksaan terhadap Miryam, tidak perlu berbuat seenak sendiri, karena sebenarnya sebentar lagi perkara Miryam akan disidangkan ke pengadilan. Namun penyidik KPK saat ini masih melengkapi berkas perkara tersebut.

    Nah pada saat persidangan nanti sebenarnya tim Pansus Angket bisa memanfaatkan untuk mengklarifikasi pernyataan Miryam yang diduga terintimidasi oleh para rekannya sesama anggota DPR. Menurut saya ini adalah jalan yang lebih elegan yang bisa dilakukan oleh Pansus Angket tanpa perlu memanggil paksa Miryam. Karena dalam persidangan nanti toh bukti rekaman juga akan diputar, hasilnya sama saja kalau memang intinya ingin mendengarkan dan mengklarifikasi pernyataan Miryam.

    Bila DPR tetap ngotot untuk memanggil Miryam dan memaksa KPK membuka rekaman bukti diluar persidangan, saya kawatir nanti keberadaan bukti rekaman yang dimiliki oleh KPK akan disalahgunakan oleh anggota tim Pansus Angket di DPR. Kenapa demikian? karena menurut saya tidak ada jaminan bahwa bukti rekaman akan aman ditangan tim Pansus Angket, dan juga bila Miryam diizinkan oleh KPK untuk proses klarifikasi oleh tim Pansus Angket juga tidak ada jaminan bahwa Miryam akan bebas dari intimidasi oleh rekan-rekan sesama anggota DPR yang ada di tim Pansus Angket. Mungkin yang terjadi Miryam akan semakin mendapatkan intimidasi lagi dan selanjutnya lebih merepotkan KPK untuk memproses Miryam di persidangan.



    Penulis   :  Andik Priyanto    Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Pansus Angket Ancam KPK, Bukti DPR Takut Terbongkar Kedoknya Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top