728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 09 Juni 2017

    PAN dan Gerindra Balik Dukung Hak Angket; Lanjutan Riwayat Upaya Penghancuran KPK

    Tentu masih segar dalam ingatan, pada akhir April lalu, PAN dan Gerindra menolak tegas Hak Angket, bahkan Gerindra melakukan aksi walk out di paripurna tersebut. Tapi, tampaknya angin berhembus terlalu kencang, dan keduanya mulai goyah dengan pendirian. Soal hukum ternyata belum bisa disterilkan dari kepentingan politik.

    Keduanya punya kepentingan untuk melawan KPK. Jika Gerindra punya kader yang tersangkut kasus e-KTP, sementara PAN sepertinya merasa perlu membela sesepuh mereka, Amien Rais yang ditetapkan oleh KPK sebagai pihak penerima uang dari kasus korupsi mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah terkait pengadaan Alat Kesehatan.

    Politisi Dipesan KPK?

    Tampaknya, riwayat upaya penghancuran KPK masih terus berlanjut. Awal April lalu, sehari setelah Setnov ditetapkan sebagai saksi kasus korupsi e-KTP, ia dicekal untuk keluar negeri, saat itu Novel Baswedan diserang dengan air keras dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ada yang ingin mengaitkan serangan terhadap penyidik KPK itu dengan digulirkannya kasus e-KTP, jawabannya masih mengambang hingga saat ini.

    KPK juga pernah dihadapakan pada  kondisi berhadap-hadapan dengan kepolisian. Saat itu, untuk menyebut drama kisruh KPK-Polri, lahir analogi ‘cicak versus buaya’ (tempo.co, 6/7/2009) sebagai gambaran bahwa lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih harus berjuang sendiri untuk menguatkan eksistensinya. Kesimpulannya, belum ada terbangun upaya bersama untuk memerangin korupsi.

    Lalu, di tengah upaya KPK mengurai sengkurat praktek korupsi oleh elit politik berkolabrasi dengan pengusaha kelas kakap, muncul nada miring kalau KPK bisa dipesan. Bahwa KPK melakukan tebang pilih dengan apa yang dilakukannya saat ini, bahwa masih banyak persoalan koruspi yang besar dan juga melibatkan elit namun belum diumumkan oleh KPK, kasus BLBI misalnya.

    Tapi, benarkan KPK bisa dipesan? Jika iya, oleh siapa? Benarkah KPK tak mengendus BLBI, sebuah kasus korupsi yang pernah mengguncang Indonesia?

    KPK Tak Boleh salah

    Soal KPK dipesan, tentu oleh para pelapor. Logikanya adalah siapa yang dilaporkan dan siapa yang tidak dilaporkan? Dan yang mana masuk kategori pesanan. Jika bunyinya ‘pesanan’, ini jelas berbau politik, karena akan muncul penafsiran kepentingan pihak-pihak tertetu yang memesan dan yang diberi pesanan.

    Nah, soal ‘pesanan’ atau bahkan ‘jebakan’, siapapun tak perlu gentar, jika memang tak pernah punya niat untuk mengambil uang negara. Jika seorang politisi tetap kukuh dengan integritasnya, mereka tetap bisa menjalankan tugas hariannya tanpa perlu kuatir apakah ia akan masuk target pesanan KPK atau tidak.

    Dan kasus BLBI adalah mustahil jika KPK tak memiliki data untuk kasus besar itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, untuk sebuah kasus, KPK harus ekstra hati-hati. Jika mempelajari riawayat penghancuran terhadap KPK, ini akan menjadi pesan serius bagi KPK untuk ekstra waspada. Ini adalah racangan bagi KPK yang tak boleh salah. Sedikit saja keliru, maka penggembosan terhadap KPK akan makin meluas.

    Karenanya, untuk kasus BLBI, saya yakin KPK masih membutuhkan data penguat. Mereka harus sampai pada tahap sempurna sehingga kasus apapun yang diusutnya tak bisa lagi direduksi oleh para politisi yang hanya sibuk mencari kelemahan KPK.

    Hak Angket KPK adalah Kegagalan Politisi

    Saya menyebutnya sebagai kegagalan para politisi jika akhirnya berhasil menjalankan hak angket KPK ini. Sebuah kemunduran dalam bernegara, terutama dalam upaya bersama dalam memberantas korupsi. Dampak lain yang tak bisa dibendung adalah, citra lembaga negara makin tercoreng di mata masyarakat.

    Lembaga parlemen yang seharusnya fokus pada hal-hal penguatan negara, justru memilih menyerang lembaga penyelenggaran lainnya. Entah bagaimana nasib RUU Terorisme, padahal direbutnya kota Marawi, Filipina oleh ISIS adalah sinyal kuat kalau teroris sudah nyata menjadi ancaman kedaulatan negara dan ketentraman kehidupan sosial.

    Hari ini, PAN dan Gerindra balik mendukung Hak Angket KPK. Sebuah langkah yang sebenarnya bisa diprediksi sejak seorang anggota Gerindra ditangkap KPK dan Amien Rais terbukti menerima aliran dana sebesar 600 juta rupiah.

    Siapa yang melaporkan anggota DPR yang korup? Siapa yang melaporkan Amin Rais? Semua terungkap berkat kerja keras KPK. Jika pun ada pesanan, tentu harus pula dibuktikan. Tanpa bukti, pesanan akan menguap dan tak bisa diteruskan.

    Tapi, jika para politisi itu memang bersih, mereka tak perlu sibuk berpolemik lalu menuduh KPK bisa dipesan. Sebab, jika Hak Angket ini benar-benar bergulir dan mengarah pada pengurangan hak dan kewenangan KPK, ini akan menjadi preseden buruk bagi para politisi di Senayan.

    Hak Angket menunjukkan kegagalan kita melindungi lembaga yang selama ini berjuang menyelamatkan uang negara.



    Penulis :    Subarman Salim   Sumber :  Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: PAN dan Gerindra Balik Dukung Hak Angket; Lanjutan Riwayat Upaya Penghancuran KPK Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top