728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 16 Juni 2017

    Pak Jokowi, Mana Revolusi Mental Pendidikan Indonesia?

    Pagi kemarin saya merasa beruntung diwawancara Leonard Samosir dari Metro TV yang membahas topikk editorial berjudul  Jangan Main-Main dengan Pendidikan. Program Kemdikbud Sekolah 5 hari Seminggu.

    Mengapa beruntung? Karena beberapa menit sebelumnya mereka wawancara Mendikbud.  Berharap komentar saya bisa didengar dan jadi masukan untuk Pak Muhadjir Effendy. Dan untuk memantapkan, saya menuliskan di Seword, supaya bisa menjadi masukan untuk Pak Presiden Joko Widodo. Terutama jika dikaitkan dengan Program Revolusi Mental bagi mereka yang bekerja di dunia pendidikan dan terutama untuk 50 juta anak usia sekolah Indonesia.

    Dari wawancara Metro TV dengan Mendikbud, justru saya makin mengerti kalau Program 5 hari Sekolah itu belum tuntas di tahap peraturan. Turunan UU menjadi Permendikbud masih dalam tahap pematangan, Juga belum ada petunjuk teknis sehingga bisa dikatakan, masih tahap wacana.

    Untung Rugi Full Day School

    Konsep sekolah dari pagi sampai sore ini mengundang banyak kontradiksi. Jika ada orang yang mencurigai ada urusan “politik agama antara NU dan Muhammadiyah” bisa saja. Sekolah dari pagi sampai sore akan menghambat anak-anak ikut pesantren, ngaji, dsbnya yang biasa berlangsung siang  hari.

    Namun apakah para pengambil keputusan sempat memikirkan, masih ada jutaan anak Indonesia yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konfusius yang dalam kenyataannya tidak mendapat pendidikan agama yang seimbang dengan siswa Islam di semua sekolah negeri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.

    Di sisi lain, Full Day School juga menimbulkan konsekuensi tambahan biaya bagi orangtua. Pengusaha langsung memikirkan, faktor makan siang, peluang buat ekskul tambahan, dan berbagai peluang bisnis yang bisa win-win solution dengan Pihak Sekolah, selama anak hadir di sekolah dari pk 7 sampai 16,

    Seperti Wapres JK yang mengomentari Full day School dari segi “peluang bisnis” bagaimana makan siang mereka di sekolah, siapa yang menyediakan. Untuk sekolah-sekolah di desa bagaimana, siapa yang mau tanggung biayanya. Hmmm.

    Selain mengundang ide peluang bisnis, banyak pihak yang concern menyasar pertanyaan dasar mulai dari faktor kesiapan guru, kesiapan sarana dan prasarana, dan ujung-ujungnya pertanyaan, untuk apa dibuat Program 5 hari sekolah? Apa untung rugi Program itu?

        Pengakuan ponakan saya yang bersekolah di SMA favorite di Jakarta, yang sejak tahun lalu sudah menjalankan Sistem 5 hari sekolah. Selama 5 hari sekolah ya di kelas saja, dari pagi sampai sore. Guru juga tidak mengajar terus menerus, tetapi memberi tugas pada siswa untuk mengerjakan. Ponakan saya ini mengaku jenuh berlama-lama di sekolah. Mau olah raga di siang hari, panas. Mau nyanyi-nyanyi bisa mengganggu kelas lain. Mau tidur, tidak ada tempat tidur yang nyaman. Hadeuh.  Bahkan, Sabtu dan Minggu yang harusnya libur, ternyata mereka harus ke sekolah juga. Urus OSIS, ekskul, dan lain-lain.
        Ada juga wacana yang mengatakan, sekolah sampai sore supaya menghilangkan efek tawuran antar pelajar. Memangnya kalau sudah sore, mereka tidak bisa tawuraran?
        Ada juga yang berpikir, biarlah 5 hari full sekolah supaya Sabtu dan Minggu bisa menjadi waktu bersama orangtua. Karena orangtua yang bekerja, punya libur di Sabtu dan Minggu.

    Lha kenapa cuma 2 hari yang diplot untuk “family days”? Harusnya setiap hari orangtua memberikan waktu terbaik untuk anak-anaknya.

    Orang Tua Guru Utama

    Bukankah orangtua adalah Guru Utama bagi anak-anaknya? Konsep itu ternyata tidak konsisten dijalankan para orang tua. Apalagi mereka yang memilih membayar mahal biaya sekolah anaknya.

    Untuk itu, seakan-akan jadi keniscayaan kalau peran orangtua digeser karena tugas utama orangtua adalah cari uang. Jadi wajar logika, selama orangtua cari uang, maka anak-anak dititipkan di sekolah. Berangkat pagi-pagi diantar orangtua ke sekolah, nanti ortunya pulang kerja  pas waktu menjemput anak pulang sekolah.

    Konsep itu memang sudah dilaksanakan di beberapa negara maju, yang melarang, anak di bawah 18 tahun di rumah tanpa pengawasan orang dewasa. Nah kalau di rumah tidak ada orang dewasa, maka sepulang sekolah, anak-anak harus ke tempat penitipan anak yang menyediakan fasilitas tidur siang, bikin PR, mandi sore, dstnya sampai orangtua menjemput.

    Sementara, di Indonesia, konsep itu dilimpahkan ke sekolah. Sekolah formal menjadi Tempat Penitipan Anak yang dilegalkan Pemerintah, padahal sekolah tidak punya sarana dan prasarana yang memadai.

    Ya semua wacana itu ada postifi dan negatifnya. Namun, sebaiknya kita lebih dalam melihat persoalan pendidikan Indonesia.

    Makin Lama di Sekolah = Prestasi Meningkat ?

    Apakah dengan menambah jam belajar di sekolah, maka berkolerasi positif dengan hasil prestasi anak-anak sekolah formal? Mari kita kritisi ya.

    Kalaupun ada anak sekolah formal yang berprestasi seperti NEMnya rata-rata 100, coba cek lagi. Apakah itu hasil pembelajaran dan jasa guru di sekolah an sich.  Atau prestasi itu  lebih banyak dari sumbangan guru bimbel (di luar sekolah) dan guru privat yang dibayar mahal para orangtua?

    Bersambung




    Penulis :   Mercy Sihombing   Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Pak Jokowi, Mana Revolusi Mental Pendidikan Indonesia? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top