728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 06 Juni 2017

    Nawa Cita Jokowi: Kerja Nyata Persatukan Indonesia Melalui ‘BBM Satu Harga’

    PT Pertamina (persero) kembali merealisasikan BBM Satu Harga di banyak wilayah. Premium dengan harga Rp 6.450 dan Solar dengan harga Rp 5.150 per liter menjadi harga baku yang dijual secara eceran oleh Pertamina. Selama ini kita tahu bahwa ada beberapa tempat yang menjual harga eceran di atas harga normal tersebut.

    Premium didapatkan pada kisaran Rp 8.000 – Rp 15.000 per liter, sementara Solar pada kisaran Rp 7.000 – Rp 18.000 per liter. Bahkan beberapa daerah di Papua, harga per liter sempat tembus pada Rp 100.000. Mungkin untuk para penduduk yang tinggal di kota-kota besar maupun daerah maju, harga Rp 100.000 per liter sungguh tidak masuk akal. Namun bagi mereka, harga BBM setinggi itu merupakan harga yang mereka harus tebus untuk mendapatkan satu liter bensin, yang mungkin hanya dapat menjangkau 13-15 km untuk mobil, dan 40-60 km untuk motor.


    Bayangkan seberapa tinggi biaya transportasi yang ada di daerah terpencil. Satu jargon yang sering kita dengar, yakni “Yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin”, memang betul terjadi. Program satu harga ini merupakan bentuk instruksi Presiden (inpres) Joko Widodo yang menginginkan pemerataan biaya di wilayah timur Indonesia.


    Dalam lawatannya ke Jayapura, Presiden Jokowi mengungkapkan ketidak adilan yang dirasakan oleh warga Papua. Kendala mahalnya biaya BBM adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur seperti jalan, akses bandara, pelabuhan untuk transportasi bahan baku sangat sulit. Maka jangan heran bahwa harga minyak, semen, dan berbagai bahan baku memiliki harga yang sangat tinggi.

    Harga BBM Pertamina di daerah Papua yang turun dari Rp 100.000 per liter menjadi Rp 6.150 per liter, menjadi satu bentuk kepedulian Jokowi. hampir 20 kali lebih kecil, atau mereka sekarang dapat membeli sebesar 5 persen saja dari harga sebelumnya.

    Sementara itu Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan upaya penurunan harga BBM dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pemetaan kondisi harga dan penyediaan infrastruktur untuk menurunkan harga BBM tersebut. Bukan hanya daerah Papua, terhitung 1 Juni 2017, harga BBM di 12 kabupaten yang masuk ke wilayah pedalaman akan disamakan dengan harga BBM di daerah lain termasuk Jabodetabek dan sekitarnya.


    Masyarakat di 12 kabupaten tersebut sebelumnya harus mengeluarkan kocek sekitar Rp 8.000 – Rp 18.000 per liter. Tapi dengan kebijakan pemerintah mengenai BBM satu harga, mereka dapat membeli dengan harga yang sama seperti SPBU.

    Ke-12 kabupaten dimaksud adalah: 1. Kec. Pulau Batu, Kab. Nias Selatan, Sumatera Utara; 2. Kec. Siberut Tengah, Kab. Mentawai, Sumatera Barat; 3. Kec. Karimun Jawa, Kab. Jepara, Jawa Tengah; 4. Kec. Raas, Kab. Sumenep, Jawa Timur ; 5. Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, NTB; 6. Kec. Waingapu, Kab. Sumba Timur, NTT; 7. Kec. Long Apari, Kab. Mahakam Hulu, Kalimatan Timur; 8. Kec. Wangi-wangi, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara; 9. Kec. Moswaren, Kab. Sorong Selatan, Papua Barat ; 10. Kec. Morotai Utara, Kab. Morotai, Maluku Utara; 11. Kec. Distrik Paniai Barat, Kab. Paniai, Papua; dan 12.  Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat.

    Demi merealisasikan perencanaan BBM satu harga, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada infrastruktur dan beberapa pengembangan yang ada. Pemerintah akan membangun lembaga penyalur BBM di 150 titik pada 148 kabupaten. Sebanyak 54 titik akan dibangun pada tahun 2017, 50 titik pada tahun 2018, dan 46 titik pada tahun 2019.


    Program BBM Satu Harga, diakui oleh Presiden akan merugikan pihak Pertamina. Namun Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia akan melakukan hal tersebut, untuk menghilangkan ketimpangan harga BBM. Hal tersebut harus tetap dilakukan.

    Upaya Pertamina merealisasikan BBM Satu Harga di beberapa wilayah sejalan dengan PerMenESDM No.36 Tahun 2016, tanggal 10 Nov 2016 Perihal Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) & Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Secara Nasional, yang diberlakukan sejak 1 Januari 2017.


    Berdasarkan peraturan tersebut, melalui SK Direktur Jenderal Nomor 09.K/10/DJM.O/2017 yang mengatur 148 Kabupaten sebagai lokasi pensidtribusian BBM satu harga secara bertahap dari tahun 2017 – 2020.

    “Saya menyadari Pertamina juga mengeluarkan biaya yang besar untuk mensubsidi angkutan ini. Tetapi saya kira Pertamina juga bisa mengkompensasi dari usaha lain di bidang migas, ada cross subsidi. Sehingga mewujudkan keadilan,” – Presiden

    Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menyatakan bahwa Pertamina terus melakukan perbaikan-perbaikan, khususnya di dalam pemetaan 148 kabupaten yang ditetapkan sebagai lokasi sasaran BBM Satu Harga. Wianda menambahkan juga proses pemetaan memerlukan waktu, karena memang ada proses-proses yang dilakukan untuk merealisasikan.

    Mulai dari survei terhadap jalan yang digunakan untuk transportasi BBM, mencari investor lokal, membangun infrastruktur dan beberapa Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) di wilayah-wilayah sasaran tersebut. Tentu ini menjadi hal yang sangat wajar dilakukan oleh pemerintah, sekaligus tidak wajar.


    Mengapa wajar? Karena memang pada hakekatnya, tugas pemerintah adalah mengakomodasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa tidak wajar? Karena selama puluhan tahun, ketimpangan hanya bisa diselesaikan di era Presiden Joko Widodo dengan kabinet kerja yang menjalankan visi Kerja Nyata. Tidak wajar juga bagi seorang Jokowi yang dapat mengatasi ketimpangan yang sudah bertahun-tahun.

    Dengan pemerataan harga BBM, tentu mafia migas di tempat yang berada di pelosok Indonesia sudah sulit untuk memainkan harga. Tidak menutup kemungkinan juga ada satu orang dekat Pak Jokowi yang tidak suka dengan pemerataan harga BBM di Indonesia. Siapakah orang itu? Tebak saja sendiri. Saya tidak ingin berspekulasi saat ini.

        “Karena banyak yang enggak senang juga harga bensin ini murah. Karena sudah banyak yang menikmati enaknya hidup bertahun-tahun. Tidak mudah,” kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Rabu (21/12/2016).

    Dengan pemerataan harga BBM Satu Harga, tidak berlebihan jika saya mengatakan baru kali ini ada Presiden yang lebih banyak bekerja, ketimbang ‘berkoar visi’. Program Kerja Nyata yang diejawantahkan di pinggir-pinggir negara, di tengah-tengah hutan, dengan mengintegrasikan seluruh jajaran pemerintah yang ada, memberikan secercah harapan yang pasti bagi Indonesia.

    Setelah BBM, lanjut Jokowi, pemerintah juga akan berupaya menurunkan harga semen. Satu sak semen di Pulau Jawa saat ini hanya Rp 70.000 per sak. Namun, di daerah terpencil di Papua bisa mencapai Rp 700.000 hingga Rp 2,5 juta.

    Melihat seluruh yang dikerjakan oleh Jokowi dan para jajaran menteri, tidak bisa tidak, kita harus mengakui hasil kerja nyata. Usaha mempersatukan Indonesia sedang dikerjakan Jokowi, dalam hal ini, ketahanan ekonomi Indonesia.


    Betul kan yang saya katakan?

    #JokowiUntukIndonesia



    Penulis   :   Hysebastian   Sumber   : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Nawa Cita Jokowi: Kerja Nyata Persatukan Indonesia Melalui ‘BBM Satu Harga’ Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top