728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 18 Juni 2017

    Menyimak Maksud Kritik Demokrat: Pemerintah Mengebiri Kerbau atau Mengebiri Demokrasi?

    Tanpa takut kualat, Partai Demokrat mengkritik sikap pemerintah. Gara-garanya pemerintah bersikukuh. Tidak berkehendak mengubah syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20-25% dalam revisi UU Pemilu yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Pemerintah memang terkesan ngotot menggunakan Presidential Threshold yang lama. Partai politik atau gabungan partai politik harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

    Pemerintah jelas punya alasan. Selain dalam rangka penghematan yang luar biasa, juga demi kualitas proses demokrasi. Dapat dibayangkan bila ada 10 pasang calon. Untuk biasa keamanan calon presiden dan wakil presiden habis berapa saja. Belum alasan lainnya sebagai konsekuensi logis.

    Dengan presidential threshold 20-25% diharapkan proses pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden mendapat dukungan riil sebagaimana pemilihan calon anggota legislatif. Dukungan riil tersebut terlihat dari jumlah suara yang diperoleh partai politik pada pemilu legislatif.

    Partai politik, menurut Tjahjo Kumolo merupakan representasi suara rakyat Indonesia. Salah satu bentuk legitimasi sebuah partai politik pun adalah pemilu.

            “Maka, kalau ada orang mau jadi presiden dengan aturan 0 persen, komitmen dalam meningkatkan kualitas demokrasi dalam pemilihan presiden yang merupakan rezim partai politik jadi tak menunjukkan bobot kualitasnya”, imbuh Tjahjo.

    Bila DPR tidak kunjung paham hingga gagal paham maka pemerintah juga mengancam menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu. Sebagai konsekuensi sebagaimana diatur dalam konstitusi, pemerintah harus menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Adalah UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menjadi payung hukum.

    Ancaman pemerintah inilah yang mengundang reaksi keras Partai Demokrat. Sebagai partai yang baru redup, Demokrat menghendaki presidential threshold 0%. Jelas ada kepentingannya, mengingat partai besutan SBY ini lagi terjun bebas. Jangan terlalu heran bila melalui Ketua Divisi Komunikasi Publik menilai pemerintah sedang mengebiri demokrasi.

        “Sikap Pemerintah dapat dianggap sebagai upaya menghambat demokrasi, bahkan mengebiri demokrasi yang telah tumbuh kembang,” kata Imelda Sari kepada Kompas.com, Jumat (16/6/2017).

    Apa maksud mengebiri demokrasi? Mengebiri adalah tindakan menghilangkan kejantanan. Jelas kalau di mata Demokrat pemerintah menghilangkan kejantanan demokrasi. Pertanyaannya, benarkah?

    Waktu pemilu sudah dekat. Undang-undang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta Wakil Presiden tentu ditunggu-tunggu Komisi Pemilihan Umum supaya bisa segera bekerja. Ingat bahwa DPR sudah molor lama dari segi waktu. Dari segi ini kelihatan juga betapa DPR malah lebih dulu kehilangan kejantanan. Soalnya tidak menepati janji waktu penyelesaian revisi UU.

    Ancaman pemerintah tentu perlu ditempatkan dalam konteks percepatan pembahasan supaya cepat kelar. Makanya jadi DPR gunakan otak untuk mikir. Jangan kebanyakan pakai mulut kayak Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang bibirnya kena gravitasi bumi. Yang dipikirkan tidak melulu kepentingan sempit partai, tetapi harus demi narasi besar kebangsaan.

    Semestinya DPR menunjukkan kinerja sebagai pembuat undang-undang. Tidak elok dan jauh dari elegan bila DPR malah mengidap sakit omong seperti wakilnya si duo F. Lebih tidak tahu diri malah sibuk dengan Pansus Angket KPK. Jelas-jelas ini bukan kehendak rakyat. Ketahuan kalau DPR hendak lakukan pelemahan KPK. Sebagai rakyat jelata saya pun bertanya mengapa goblok harus dipelihara oleh DPR? Memilukan.

    Sebaliknya, dengan ancaman Pemerintah menarik diri dalam pembahasan UU adalah langkah cerdas. Kecerdasan untuk mengolok-olok DPR sebenarnya becus tidak merevisi UU yang sudah ditunggu-tunggu. Partai-partai yang terlalu egois akhirnya ambil suara seperti Demokrat ini.

    Ketika Partai Demokrat menilai Pemerintah mengebiri demokrasi jelas pantas diragukan faktanya. Bukan mengebiri demokrasi yang terjadi, tetapi Pemerintah ibaratnya sedang mengebiri kerbau dari Tana Toraja. Bukan kerbau dari Cikeas! Tidak ada cerita kerbau Cikeas dikebiri lalu keluar tanduk pampang seperti kerbau di Tana Toraja. Sebagaimana diketahui, kerbau jantan yang dikebiri akan keluar tanduk pampangnya.

    Dijelaskan tourtoraja.com, tanduk pampang adalah tanduk yang keluar melebar dan cenderung panjang. Tanduk jenis ini biasanya terbentuk dari kerbau balian. Kerbau jantan yang dikebiri untuk memperindah tanduk. Di Tana Toraja tanduk seperti ini tergolong sangat indah dan bernilai mahal.

    Ancaman Pemerintah menarik diri dari pembahasan revisi UU Pemilu adalah ibarat mengebiri kerbau demokrasi supaya keluar tanduk pampangnya. Dengan langkah cerdas pemerintah ini semoga demokrasi tetap indah dan tidak dinodai oleh ketidakbecusan DPR menyelesaikan undang-undang. Sekali lagi bukan mengebiri demokrasi seperti disangkakan oleh Partai Demokrat. Ibarat mengebiri kerbau dengan ancamannya, semoga tanduk pampang demokrasi yang indah pun muncul keluar. Revisi UU Pemilu pun cepat kelar.




    Penulis    :    Setiyadi RXZ       Sumber   :   Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Menyimak Maksud Kritik Demokrat: Pemerintah Mengebiri Kerbau atau Mengebiri Demokrasi? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top