728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 09 Juni 2017

    Melampaui Sudut Pandang yang Berbeda Menilai Prestasi Presiden Jokowi

    Kualitas seseorang diukur dari apa yang telah dibuatnya. Namun, kualitas dari apa yang telah dibuat bisa saja dilihat dari dua prespektif yang berbeda. Yang satu melihat dari sudut pandang positif dan yang satu lagi menilai dari sudut pandang negatif. Dua kenyataan ini tidak bisa dihindari bahkan tidak bisa dilepaspisahkan. Alhasil, hasil penilaian terhadap sesuatu pun berbeda-beda tergantung pada prespektif mana yang dipakai dalam memberikan penilaian.

    Pemerintahan Jokowi yang sedang memimpin negara kesatuan Republik Indonesia saat ini juga tidak terlepas dari realitas penilaian yang menggunakan sudut pandang yang berbeda. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagaimana ditulis dalam Liputan6.com, menilai ada 4 keberhasilan presiden Jokowi. Pertama, pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi sudah dilaksanakan di berbagai sektor. Taufik Kurniawan menegaskan bahwa infrastruktur sudah digencarkan terus menerus dan ini tidak hanya fokus pada Jawa sentris saja, dari berbagai pulau di luar Jawa ini sudah merupakan salah satu prioritas dan sudah dikerjakan.

     Kedua, kaitannya dengan kebijakan aspek yang menyentuh rakyat seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan dana desa. Ketiga, terkait pembangunan ekonomi ini sedang berjalan menuju proses recovery kondisi ekonomi kita. Kita bersyukur dengan tax amnesty ini sudah menunjukkan titik cerah, ada optimisme untuk memberikan subsidi terhadap defisit neraca transaksi berjalan,” papar dia. Keempat, ia menambahkan, terkait aspek penegakan dan kepastian hukum, DPR menyambut baik adanya operasi pemberantasan pungutan liar (OPP) yang sifatnya efisiensi anggaran.

    Tidak hanya Taufik Kurniawan, Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun sebagaimana ditulis dalam, KOMPAS.com. bertajuk : “Kesuksesan Tax Amnesty Dinilai Jadi Capaian Gemilang Dua Tahun Jokowi-JK”, menilai kesuksesan program pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi salah satu capaian gemilang dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Keberhasilan tax amnesty ini juga merupakan sinyal kuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.”Basis data wajib pajak yang diperoleh dari program amnesti pajak ini menjadi modal penting untuk meningkatkan dan kemudian menjaga stabilitas penerimaan pajak pada tahun-tahun mendatang.

    Pada tajuk lain yang berjudul: 30 Prestasi “Gila” Jokowi” menjelaskan kesuksesan Presiden Jokowi sebagai berikut:

    1. Indonesia Berada 16 Besar Negara Berekonomi Kuat;
    2. Pembangunan Bendungan Besar;
    3. Kemandirian Pangan;
    4. Pembangunan Jalan Tol;
    5. Pembangunan Jalan Trans di Perbatasan Indonesia;
    6. Pembangunan MRT dan LRT;
    7. Pembangunan Pelabuhan Kapal/Tol Laut;
    8. Pembangunan Trans Kertea Api di Luar Pulau Jawa;
    9. Pembangunan Rel Kereta Api Ganda di Pulau Jawa;
    10. Pembangunan Kilang Minyak;
    11. Pendirian Pabrik Semen di Papua;
    12. Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik;
    13. Membubarkan Petral Sebagai Sarang Mafia Migas;
    14. Mereformasi Persepakbolaan Indonesia;
    15. Renegoisasi Kontrak Freeport;
    16. Penguatan Alutsista TNI;
    17. Memberikan Ganti Untung kepada Korban Lumpur Lapindo;
    18. Memberantas Narkoba;
    19. Memberantas Ilegal Fishing ;
    20. Memperkuat KPK;
    21. Jaminan Pendidikan Kepada Anak Kurang Mampu;
    22. Jaminan Kesehatan Kepada Warga Kurang Mampu;
    23. Pembangunan Sejuta Rumah Murah;
    24. Penanganan Korban Erupsi Gunung Sinabung;
    25. Revolusi Mental;
    26. Mendorong Industri Ekonomi Kreatif;
    27. Indonesia di KTT APEC Diperhitungkan Dunia;
    28. Perlindungan Buruh dan TKI;
    29. Pelayanan Penerbangan dan Bandara;
    30. Penetapan Hari Santri Sebagai Hari Nasional.

    Namun sungguh mengejutkan dibalik prestasi hebat yang sudah ditorehkan presiden Jokowi ternyata masih ada yang menilai miring keberhasilan Jokowi. Pada enam bulan awal masa kepemimpinannya, Kinerja Pemerintahan Jokowi sudah mulai dibahas di Australia. KOMPAS.com – menulis “Apa yang terjadi dalam enam bulan masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi tema yang dibahas dalam seminar yang dilakukan oleh Center for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS) Universitas Melbourne di Melbourne. Adapun yang membahas kinerja pemerintahan Presiden Jokowi adalah lima pakar mengenai masalah Indonesia di Australia. Mereka adalah Dr Jemma Purdey dari Deakin University; Dr Dave McRae, Prof Tim Lindsey, dan Dr Richard Chauvel dari Universitas Melbourne; serta Dr Nadirsyah Hosen dari University of Wollongong (NSW). Semua panelis sepakat mengatakan bahwa kinerja Presiden Jokowi saat ini buruk dengan berbagai permasalahan.

    Prespektif negatif lain yang menyatakan keberhasilan Jokowi diungkapkan dalam pernyataan Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Indonesian Studies (ISIS), Kisman Latumakulita yang dimuat dalam media JPNN.Com tanggal 30 Maret 2015. “Setidaknya ISIS mencatat lebih dari 24 prestasi besar Jokowi-Jusuf Kalla selama lima bulan (20 Oktober-30 Maret 2015) berkuasa”. Berikut Prestasi Jokowi-JK versi ISIS:

    1. Harga BBM naik-turun-naik;
    2. Harga beras naik;
    3. Harga gas mahal.
    4. Tarif Dasar Listrik naik terus;
    5. Semua kebutuhan sembako naik;
    6. Tarif kereta api naik;
    7. Jalan tol dikenakan pajak;
    8. Tatanan hukum dan konstitusi amburadul;
    9. Stabilitas politik dan partai politik acak-acakan;
    10. Utang bertambah Rp 250 triliun;
    11. Penerimaan pajak sampai Maret 2015 dibandingkan periode yang sama Maret 2014 turun Rp 50 triliun;
    12. Lembaga penegak hukum ditarik-tarik ke ranah politik;
    13. Intitusi Polisi dan KPK diobok-obok;
    14. Impor beras dan gula semakin ‘mantap’;
    15. Elite politik konflik terus menerus tak terkendali;
    16. Daya beli rakyat menurun, biaya hidup naik mengikuti kenaikan harga BBM;
    17. Perputaran ekonomi mengandalkan konsumsi;
    18. Ekspor turun, impor naik tajam;
    19. Izin ekspor konsentrat Freeport dan Newmont diperpanjang tanpa perlu bangun smelter;
    20. Ketua umum partai politik memonopoli angkutan minyak (mafia migas baru);
    21. Dunia usaha kesulitan memproyeksi biaya produksi;
    22. Relawan tanpa pamrih dapat pamrih, semua jadi direksi dan komisaris BUMN;
    23. Rupiah terjun bebas dari Rp 10.000 di akhir Juli 2014 ketika Jokowi-JK ditetapkan sebagai pemenang Pilpres dan sekarang Rp 13.000 lebih per USD;
    24. Yang penting rajin blusukan gak kerja ‘yah ora opo-opo’.

    Pertanyaannya sekarang adalah mengapa ada dua prespektif yang berbeda dalam menilai pretasi kerja Presiden Jokowi? Adakah titik dimana kedua prespektif ini bisa dipertemukan? Atau relakah kita membiarkan kekacaubalauan penilaian ini? Kelihatannya, kita tidak bisa mengelak realitas penilaian yang selalu saja dilihat dari dua presepektif yang berbeda. Namun, hemat saya, penilaian yang memiliki sudut pandang yang berbeda ini mesti didudukkan secara tepat sehingga kita bisa melihat persis pada titik dimana hasil penilaian ini betul-betul jujur dan adil sehingga out put dari proses penilaian ini benar-benar tepat pada tempatnya, situasi dan kondisinya. Penilaian yang berbeda ini pada prinsipnya hanya didasarkan pada dua hal ini yaitu penilaian yang bersifat subjektif dan objektif.

    Penilaian subjektif lebih kepada keadaan dimana seseorang berpikiran relatif, hasil dari menduga duga, berdasarkan perasaan atau selera orang. Sedangkan objektif sikap yang lebih pasti, bisa diyakini keabsahannya, tapi bisa juga melibatkan perkiraan dan asumsi. Dengan didukung dengan fakta/data. Sikap objektif adalah sikap yang harus dijunjung tinggi bagi seseorang untuk berpandangan terhadap suatu masalah. Tidak ada suatu batasan yang jelas antara penilaian dengan secara subjektif dengan objektif. Cara yang bisa digunakan untuk menilai keobjektifan adalah dengan mencoba membandingkan buah penilaian beberapa orang. (Kompasiana, Apa Subjektif dan Objektif ? 30 November 2012). Penilaian obyektif membutuhkan proses yang lama karena dimulai dari suatu keadaan dimana kita sadar dari saat ke saat dalam waktu yang lama. Yang dimaksud kesadaran di sini bukanlah kesadaran consciousness, tetapi kesadaran awareness.

    Dalam kesadaran pikiran consciousness, selalu ada objek dan subjek. Dalam awareness, subjek atau si aku yang sadar tidak ada. Yang ada hanya objek-objek. Karena si subjek atau si aku tidak ada, maka objek tidak lagi disebut objek, tetapi cukup disebut “apa adanya”. Penilaian awareness tidak dilandasi oleh doktrin dan tujuan tertentu. Daya pikiran consciousnes selalu menciptakan keterpecahan. Kalau pikiran/ego/diri berakhir, maka konflik, ketegangan, keterpecahan juga berakhir. Keutuhan yang sesungguhnya terlahir begitu saja ketika dualitas yang akarnya adalah ego/diri/pikiran berakhir. Selama masih ada ego/diri yang berjuang atau bergulat untuk mengejar keutuhan, maka keutuhan itu hanya lawan saja dari keterpecahan dan semua yang berlawanan mengandung sisi lawannya.

    Dalam konteks objektifitas di atas, saya coba mengedepankan pengalaman saya tentang apa yang saya lihat di sekitar saya tentang program Jokowi di tahun 2016 di Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat. Pada tahun 2016 melalui dana desa, di desa saya dibuat pembukaan jalan baru untuk mempermudah akses warga ke kebun/ladang. Jalan ini penting karena sebagian besar pendduk desa bekerja sebagai petani. Para petani terbantu karena waktu yang terpakai untuk menempuh jarak dari antara tempat tinggal dan lokasi kerja semakin dipersingkat. Hal ini merupakan contoh nyata program pemerintah Jokowi yang memulai membangun negara dari akar rumput.

    Akhirnya, saya mengutip pendapat Pascal: “Pikiran positif datang dari kepercayaan, pikiran negatif datang dari keragu-raguan………..”. Pikiran positif merupakan cerminan dari pikiran awareness atau pikiran negatif adalah representasi dari pikiran consciousness.
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Melampaui Sudut Pandang yang Berbeda Menilai Prestasi Presiden Jokowi Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top