728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 08 Juni 2017

    M. Basuki : Koruptor Kambuhan DPRD Jawa Timur

    Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah nama pejabat di Jawa Timur. Salah satunya adalah Ketua Komisi B DPRD Jatim asal Gerindra, M. Basuki. Nama lain yang disebut adalah Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur Bambang Heryanto, Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Rohayati, dua staf DPRD yaitu Rahman Agung dan Santoso, serta ajudan Kepala Dinas Pertanian Anang Basuki Rahmat. Ini bukan kali pertama nama M. Basuki terjerat kasus korupsi, bak koruptor kambuhan sudah berulang kali nama Basuki terjerat kasus serupa.

    Untuk kasusnya kali ini disinyalir Basuki menarik uang komitmen sebesar 600 juta per tahun dari setiap Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD terhadap peraturan daerah dan penggunaan anggaran Provinsi Jawa Timur. Pembayaran tersebut tidak dilakukan serta merta secara tunai namun dicicil dalam triwulanan. Bisa jadi tidak hanya Kepala Dinas yang sudah tercokok saja yang menyetor ke Basuki. Dan bisa jadi mereka tidak hanya ‘menyetor’ kepada Basuki saja tetapi juga pejabat lainnya. Ini yang harus diselidiki sepenuhnya oleh KPK termasuk siapa-siapa saja yang ikut kecipratan korupsi Basuki.

    Komisi B DPRD Jatim memiliki mitra sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur, yakni Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Biro Administrasi Perekonomian, Biro Adminsitrasi, dan Sumber Daya Alam.

    Dulu di tahun 2012 saat masih menjadi Ketua DPRD Surabaya, Basuki yang dipecat PDIP dan bergabung ke PNBK, pernah memecat Walikota Surabaya saat itu, Bambang DH, yang baru sebulan menjabat. Bambang DH adalah kader PDIP. Basuki dipecat dari PDIP karena pengakuan kekayaannya yang kontroversial. Ia bahkan pernah mengatakan “”Mau Cepat Kaya Jadilah Politisi”. Sebuah rumah mewah di Villa Bukit Mas Surabaya serta berapa penghasilannya sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya secara blak-blakan pernah dia sampaikan ke media. Dari situlah kemudian PDIP dengan tegas memecatnya. Namun persis seperti Fahri Hamzah, dipecat partai namun tetap bertahan dengan jabatannya di legislatif.


    Masih ketika menjabat Ketua DPRD Surabaya, Basuki kesandung masalah korupsi tunjangan kesehatan dan biaya operasional senilai Rp 2,7 Miliar dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan serta denda Rp 20 juta, subsidair 1 bulan dan uang pengganti Rp 200 juta pada Juli 2003.

    Basuki kemudian comeback dengan bendera Gerindra. Ia mencalonkan diri dari Dapil 1 Surabaya-Sidoarjo dan meraih kursi untuk DPRD Propinsi Jawa Timur dan bahkan menjadi Ketua Komisi B. Nah di sini sebetulnya kita perlu merenung ini sebetulnya yang salah adalah Basukinya yang tidak kapok dan mengulangi perilaku korupsinya, Gerindra yang masih menerimanya sebagai kader dan memberinya jalan menjadi anggota dewan tanpa berkaca dengan pengalaman PDIP dan PNBK sebelumnya, atau masyarakat yang mencoblos Basuki seakan lupa dengan track record korupsinya?

    Mungkin ini adalah waktunya masyarakat kita melek. Jangan pernah membiarkan seseorang yang pernah divonis bersalah karena korupsi oleh pengadilan bisa kembali duduk di pemerintahan maupun legislatif. Sebab ada kecenderungan mereka berani melakukan hal itu lagi. Bukannya kapok sudah pernah menjadi pesakitan, bisa jadi mereka justru malah tahu celah yang bisa dimanfaatkan. Buktinya selama bertahun-tahun Basuki aman. Sayangnya meski sudah ada website yang mengangkat profil calon anggota dewan namun masyarakat belum bisa memaksimalkan, bahkan untuk sekedar googling pun tidak. Entah apa karena terlalu banyak calon atau memang masih rendahnya kemauan untuk menjadi pemilih cerdas.

    Jejak Basuki sebagai ‘residivis’ korupsi juga sepertinya akan membuat jaksa KPK menuntutnya dengan hukuman yang cukup berat. Harusnya sih untuk pelaku korupsi kambuhan setelah vonis dijatuhkan, selain harus maksimal, juga jangan lagi diberikan keringanan hukuman.

    KPK juga harus memanfaatkan kasus ini sebaik-baiknya. Banyaknya SKPD di bawah Basuki maka kemungkinan besar tidak hanya dua itu saja yang diwajibkan ‘menyetor’. Dan bisa jadi Basuki hanyalah salah satu yang gemar meminta-minta setoran ke SKPD yang ada. Jangan hanya legislatif yang disasar, tapi mintalah mereka membuka juga apakah eksekutif alias pemerintah daerah juga turut meminta setoran sejenis. Ah kalau begini kita jadi ingat Basuki Tjahaja Purnama yang saat menjadi Gubernur DKI sangat tegas memangkas rantai ‘setoran-setoran’ seperti ini.



    Penulis    :   Rahmatika   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: M. Basuki : Koruptor Kambuhan DPRD Jawa Timur Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top