728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 07 Juni 2017

    Luar Biasa, Hanya di Era Jokowi, Urus Sertifikat Hanya Butuh Rp 50.000

    Sebagai rakyat kecil, saya menilai kualitas  dan keberhasilan seorang pemimpin dari cara yang sederhana yaitu merasakan sendiri manfaat dari kebijakan, program  yang digulirkan pemimpin tersebut.  Salah satunya manfaat yang  dibutukan rakyat kecil seperti saya ini, yang sulit di dapatkan pada masa pemerintahan sebelumnya.

    Demikian juga, saya rasa saya hanyalah salah satu orang dari jutaan orang yang telah merasakan manfaat kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam bidang pertanahan. Saya tidak berlebihan jika pada era Presiden asli Solo ini, saya dan tentu saja jutaan rakyat lainnya mendapatkan kemudahan dalam mengurus sertifikat tanah.

    Bukan rahasia umum lagi jika mengurus sertifikat  rumah  misalnya dalam proses balik nama, peningkatan status tanah dari Hak Guna Bangunan (HGB) ke Hak Milik (HM)  tidaklah mudah  yaitu butuh waktu lama berbulan-bulan, berbelit-belit  dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.   Selain itu, juga tidak akan mudah jika mengurus sendiri, akhirnya mau tidak mau butuh bantuan jasa pihak lainnya yaitu kantor notaris. Intinya,  pengurusan sertifikat yang lama, berbelit, mahal  menjadi momok bagi orang pas-pasan seperti saya ini.  Proses inilah yang  sering dikeluhkan masyarakat. Hingga tak heran jika ada yang mengeluh sulit untuk mengembangkan usaha lantaran terganjal sertifikat tanah yang menjadi agunan bank karena  harus berbelit-belit  untuk mengurusnya  di BPN.

    Bagi orang-orang yang mampu , tentu saja urusan biaya pengurusan sertifikat rumah  tidak masalah , ibaratnya berapapun biayanya akan di bayarkan.  Yang penting kebutuhan sertifikat tersebut terpenuhi atau tahu beresnya saja. Tetapi bagi kami yang hidupnya pas-pasan tentu saja tidak akan semudah itu mengeluarkan biaya untuk mengurus sertifikat rumah. Bukan karena tidak penting atau belum butuh tetapi karena memang tidak ada biaya untuk mengurusnya.  Untuk mengurus  biaya peningkatan status rumah dari Hak Guna Bangunan  ke Hak Milik setidaknya butuh Rp 2 jutaan ke atas. Itu saya tahu dari informasi kantor notaris yang pernah saya hubungi. Juga dari informasi tetangga yang sudah melakukan peningkatan status rumahnya dari HGB ke HM.

    Kami mempunyai  rumah tipe 21  dengan luas 72 m2 di sebuah perumahan kecil di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Meskipun sudah kami miliki sejak tahun 2001 tetapi  status rumah kami masih HGB .  Sejak awal kami berhasil melunasi rumah tersebut, kami sudah berangan-angan suatu saat akan menaikkan status rumah dari HGB ke HM. Tetapi saat itu kami tidak mampu menaikkan status rumah karena tidak mempunyai biaya. Pun sekitar empatbelas tahun kemudian kami coba menanyakan ke kantor notaris. Ternyata tabungan kami pun belum cukup karena biayanya sekitar  Rp 2 juta  bahkan Rp 3 juta. Kira-kira sebesar itulah biaya yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikat rumah. Kami pun terpaksa  mengurungkan niat tersebut sambil berjanji akan  berusaha menabung . Meskipun dengan rasa pesimis karena kebutuhan pendidikan anak-anak semakin banyak, sementara sumber penghasilan kami tidak banyak berubah. Meskipun rasanya sulit tercapai , tetapi di dalam kepasrahan itu,  kami masih menyimpan sedikit angan-angan.  Mungkin kapan-kapan kalau ada rejeki lebih baru bisa menunaikan niat untuk mengurus sertifikat rumah kami.

    Saya dan suami nyaris melupakan keinginan untuk mengurus sertifikat tanah tersebut sampai pada bulan Mei 2016 yang lalu tanpa segaja  mendengar cerita ibu-ibu (tetangga di perumahan tetapi  berbeda  jalan )  di warung yang bercerita ada program mengurus sertifikat rumah dengan biaya sangat murah  yaitu hanya Rp 50.000. Tentu saja saya jadi teringat keinginan kami yang tertunda bertahun-tahun yang lalu. Dengan antusias saya mendengarkan cerita  tetangga yang menceritakan pengalaman mengurus sertifikat sendiri dengan murah, cepat dan mudah. Bahkan sudah banyak tetangga perumahan yang memanfaatkan program tersebut. Ternyata sebagian besar rumah di perumahan kami masih berstatus HGB, sehingga saat ada program tersebut dimanfaatkan betul oleh warga.



    Program Lapak Seta di ATR/BPN Kabupaten Sukoharjo


    Singkat cerita, kami segera ke kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)  Kabupaten Sukoharjo. Karena hanya berbekal informasi dari tetangga, kami datang dengan membawa persyaratan yang diinfokan tetangga. Tetapi ternyata masih ada pesyaratan yang kurang . Seorang petugas  memberikan informasi bahwa untuk mempermudah pelayanan pengurusan sertifikat,  sejak akhir tahun 2015 BPN Sukoharjo mempunyai program  Lapak Seta (Layanan Akhir Pekan Sertifikat Tanah). Lapak Seta merupakan inovasi layanan bidang pertanahan akhir pekan yang mudah, sederhana  dan transparan, dilakukan di pusat perbelanjaan Kabupaten Sukoharjo dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat penguna layanan pertanahan. Jenis pelayanan Lapak Seta adalah pengecekan sertifikat, hapusnya Hak Tanggungan (Roya), Perubahan hak dari HGB ke Hak Milik, dan informasi pertanahan.  Layanan tersebut di lakukan di tiga pusat perbelanjaan dengan jadwal tertentu.

    Di kantor  ATR/BPN Sukoharjo tersebut sudah terpasang informasi tentang pemberlakuan program mengurus serifikat . Diinformasikan pula tentang  skema  dan alur pengurusan sertifikat bagi perseorangan atau perusahaan melalui loket-loket BPN.  Sudah banyak juga antrian yang sepertinya mempunyai urusan yang sama dengan kami.

    Keesokan harinya , kami kembali ke kantor BPN   dengan membawa persyaratan  yang dibutuhakn yaitu, sertifikat tanah/rumah, fotocopy akta jual beli dari notaris, fotocopy IMB, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy KTP, fotocopy bukti pembayaran PBB tahun terakhir, dan materai 6000 sebanyak  3 lembar.

    Antusias warga mengurus sertifikat dalam program Lapak Seta (foto : twitter.com/KantahSukoharjo)


    Antusias warga mengurus sertifikat dalam program Lapak Seta (foto : twitter.com/KantahSukoharjo)


    Proses pengurusan juga mudah bahkan sangat mudah. Pertama-tama, saya  diminta untuk mengisi blangko  ( sekitar 4 lembar ) yang berisi tentang identitas pemilik, no sertifikat dll. Membutuhkan waktu sekitar sepuluh menit . Karena ada petugas yang siap membantu saat  ada kesulitan untuk mengisi misalnya terkait no akte notaris, no IMB, tanggal pembelian rumah, harga  dll. Petugas sangat membantu karena saya pribadi baru kali itu membaca detail IMD, akta notaris dll.

    Bahkan  petugas melayani dengan ramah sampai ikut  membaca, mengejakan (dengan membuka berkas-berkas) sehingga saya  tinggal menuliskannya.

    Setelah semua blangko diisi, kemudian blangko beserta semua berkas di kumpulkan dalam map yang dituliskan nama dan no HP pemilik sertifikat.

    Masih dengan di pandu seorang petugas, proses berikutnya,  saya diminta untuk mengumpulkan semua berkas di salah satu meja petugas. Pada proses ini, semua kelangkapan berkas akan diperiksa oleh petugas, Hanya butuh waktu tidak lebih dari 10 menit, apalagi kalau semua berkas lengkap, hanya sekitar 5 menit. Kemudian setelah berkas dinyatakan lengkap, kita diberikan tanda terima dan surat perintah pembayarana administrasi. Saya sampai terheran-heran dengan cepatnya proses hehehe…

    Kemudian saya diminta untuk  membayar biaya Rp 50.000 ke loket PT Pos dan Giro yang sudah  siap di halaman depan BPN. Tidak lama, tidak lebih dari 3 menit, kita serahkan kertas perintah membayar dan membayar Rp 50.000 kemudian sret selembar kertas bukti pembayaran kita terima.

    lega dan sangat bersyukur karena sertifikat sudah jadi (foto: dokpri)


    Selanjutnya kertas tersebut kita berikan kepada petugas (bendahara) yang akan mengantikan bukti pembayaran tersebut dengan bukti untuk mengambil sertifikat. Petugas berpesan agar kertas tersebut jangan sampai hilang karena akan digunakan untuk mengambil sertifikat . Tidak lupa, petugas mengingatkan  kalau sertifikat akan jadi maximal sebulan, sesuai dengan banner yang ada di kantor BPN.  Dan memang benar, belum sampai sebulan, sertifikat sudah jadi, meskipun memang tidak infokan dari petugas. Saya sendiri sehari sebelum mengambil sertifikat telpon dulu ke kantor BPN untuk memastikan sertifikat sudah jadi atau belum.

    Rumah sederhana kami yang sudah bersertifikat HM (foto : dokpri)


    Wow, luar biasa, saya benar-benar bersyukur atas kemudahan dalam pengurusan sertifikat rumah kami. Rasanya lega luar biasa karena harta kami yang tidak seberapa ini sudah menjadi milik kami.  Hanya pada era pemerintahan Jokowi semua ini terjadi,  impian menjadi kenyataan. Karena sejak republik ini berdiri, soal sertifikat tanah, rumah tidak pernah terjamah oleh kami rakyat biasa. Sulit dan lamanya proses,  mahalnya biaya tidak terjadi lagi.  Impian kami untuk mempunyai sertifikat rumah dengan status Hak Milik menjadi kenyataan . Dan saya yakin juga pengalaman saya ini  dirasakan oleh rakyat Indonesia lainnya di seluruh pelosok negeri. Terimakasih pak Jokowi. ***



    Penulis    :  Suci    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Luar Biasa, Hanya di Era Jokowi, Urus Sertifikat Hanya Butuh Rp 50.000 Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top