728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 08 Juni 2017

    Ketika Para (Mantan) Napi Politisi Beraksi Kembali

    Barangkali tak banyak yang tahu, Mochammad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur yang ditangkap oleh KPK, dahulu pernah dipenjara karena terlibat korupsi. Saat ini, KPK menjeratnya lagi dalam kasus suap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Politikus Partai Gerindra yang juga ketua fraksi di DPRD Jawa Timur tersebut terjaring dalam OTT (operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Surabaya pada Senin, 5 Juni 2017.

    Basuki diduga menerima suap dari beberapa kepala dinas Provinsi Jawa Timur terkait dengan tugas pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah dan penggunaan anggaran Provinsi Jawa Timur. Setiap kepala daerah diduga berkomitmen membayar Rp 600 juta per tahun kepada DPRD. Pembayarannya dilakukan dengan mencicil setiap tiga bulan.

    Sedangkan kasus yang dahulu menjerat Basuki adalah korupsi tunjangan kesehatan dan biaya operasional yang merugikan negara senilai Rp 1,2 miliar pada tahun 2002. Anggaran yang semestinya digunakan untuk membayar premi asuransi kesehatan, malah dibagi-bagikan kepada 45 anggota DPRD Surabaya.


    Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Basuki 1,5 tahun penjara dan denda Rp 20 juta subsider 1 bulan kuruangan. Basuki juga divonis membayar uang pengganti Rp 200 juta. Namun hukumannya dikurangi menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan setelah mengajukan banding. Basuki akhirnya menghirup udara bebas pada 4 Februari 2004.

    Mochammad Basuki bukanlah satu-satunya narapidana yang kembali aktif berkiprah dalam perpolitikan setelah bebas dari penjara. Sebutlah, misalnya, M. Taufik, politisi Partai Gerindra yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Muhammad Taufik pernah menjabat sebagai Ketua KPUD DKI Jakarta dan terjerat kasus pidana korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004, sehingga kemudian harus meringkuk di balik jeruji besi selama 18 bulan.

    Partai Golkar tak mau kalah. Di partai berlambang beringin ini ada Nurdin Halid, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Golkar. Pada 16 Juli 2004, dia ditahan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan gula impor ilegal. Ia kemudian juga ditahan atas dugaan korupsi dalam distribusi minyak goreng.


    Hampir setahun kemudian, pada 16 Juni2005, Nurdin Halid dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dibebaskan. Namun, putusan ini akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung pada 13 September 2007 yang memvonis Nurdin dua tahun penjara. Mantan Ketua Umum PSSI ini kemudian dituntut dalam kasus yang gula impor pada September 2005, namun dakwaan terhadapnya ditolak majelis hakim pada 15 Desember 2005 karena berita acara pemeriksaan (BAP) perkaranya dinilai cacat hukum.

    Selain kasus ini, ia juga terlibat kasus pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam dan divonis penjara dua tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Agustus 2005. Namun, pada 17 Agustus 2006 ia dibebaskan setelah mendapatkan remisi dari pemerintah bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada 13 Agustus 2007, Ia kembali divonis dua tahun penjara akibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng. Meskipun akrab dengan kasus hukum, dengan percaya diri saat ini Nurdin Halid tengah mencoba peruntungannya dalam kontestasi pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan yang akan digelar tahun depan.

    Selain Nurdin Halid, di Partai Golkar juga ada Fahd El Fouz, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), yang juga anggota Komisi VIII DPR RI periode 2009-2014. Ia dianggap terlibat bersama-sama melakukan korupsi dalam pengadaan kitab suci Al Quran di Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama tahun 2011-2012 dan pengadaan laboratorium komputer MTS.


    Berurusan dengan kasus hukum bukan kali ini saja dialami Fahd. Ia sempat dijebloskan ke Lapas Sukamiskin karena divonis bersalah dalam kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Anak penyanyi dangdut A. Rafiq ini disebut bersalah lantaran menyuap Rp Rp 5,5 miliar kepada anggota DPR, Wa Ode Nurhayati.

    Suap dimaksudkan agar Nurhayati meloloskan proposal alokasi DPID untuk tiga kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam pada 2011. Ia divonis 2,5 tahun penjara oleh majelis hakim pada 11 Desember 2012. Dia pun bebas bersyarat pada 23 Agustus 2014 lalu. Dalam kabinet Setya Novanto, Fahd didapuk sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga DPP Partai Golkar.

    Tentu masih banyak contoh-contoh lainnya, bagaimana para mantan narapidana beraksi kembali melalui partai politik, yang tampaknya sama sekali tak memiliki keberatan untuk menerima, bahkan memberikan posisi yang penting dan menentukan. Partai politik sering beralasan, bahwa mereka telah menjalani masa hukuman, dan karenanya berhak untuk kembali aktif.

    Padahal, sebagaimana beberapa contoh di atas, ternyata sangat mudah bagi mereka untuk kembali mengulangi perbuatannya, melakukan tindak kriminal. Partai politik seharusnya memiliki kriteria yang lebih ketat mengenai integritas dalam memilih calon pengurus serta mereka yang akan dicalonkan menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Masyarakat pemilih pun harus lebih teliti dalam membaca rekam jejak calon pemimpin atau wakil rakyat dalam setiap kontestasi, tidak lagi memilih hanya karena figur populer atau memberi banyak uang.



    Penulis    :  Ali Mutasowifin   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Ketika Para (Mantan) Napi Politisi Beraksi Kembali Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top