728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 18 Juni 2017

    Kasus SMS: Hary Tanoe Tidak Dapat Jadi Tersangka, Begini Penjelasan Hukumnya

    Mabes Polri membantah telah menetapkan Hary Tanoesoedibjo sebagai tersangka kasus SMS berisi ancaman yang diterima jaksa Yulianto karena baru pekian depan gelar perkara akan digelar. Karena jika benar nantinya setelah gelar perkara, status naik menjadi penyidikan dan Hary Tanoe ditetapkan sebagai tersangka, maka  secara hukum penetapan tersangka Hary Tanoe adalah sebuah blunder hukum yang fatal. Dikarenakan tak ada satu pun alasan hukum bagi penyidik Direktorat Cyber Crime Mabes Polri untuk menetapkan Hary Tanoe sebagai tersangka jika hanya berdasarkan bukti-bukti berupa isi SMS ada, yakni bukti-bukti SMS tertanggal 5 , 7 dan 9 Januari 2016. Dikarenakan bukti-bukti SMS tersebut tidak dapat menjadi ‘’case’’ dan tidak dapat menjadi alat bukti karena tidak masuk ke dalam delik ancaman.

    Bahkan dengan bahasa hukum pidana negara mana pun juga, isi  SMS yang dikirimkan Hary Tanoe ke jaksa Yulianto tidak ada satu pun yang berisi ancaman, isi SMS itu hanya berisi tantangan. Dan tidak ada cerita  kalau ancaman dapat jadi pidana. Terlebih lagi dalam SMS itu tertulis kalimat jamak. Bahkan jangankah bicara unsur ancaman , karena jika ada yang mengatakan ada ancaman dalam SMS,  itu terlalu jauh dan mengada-ada dan menujukan bahwa tidak paham apa itu ancaman sebagaimana dalam hukum pidana, karena  satu unsur saja tidak terpenuhi, jadi bagaimana bisa mengatakan isi SMS itu ada ancaman?

    Bagaimana pula jika nantinya setelah gelar perkara justru menetapkan Hary Tanoe sebagai tersangka , sementara alat bukti yang ada tidak layak dan sangat tidak pantas untuk jadi alat bukti, karena dasar hukum yang digunakan jaksa Yulianto untuk melaporkan Hary Tanoe  yakni Pasal 29 UU ITE. Dan pasal tersebut tak bisa dilepaskan sama sekali atau dengan kata lain pasal itu adalah satu-kesatuan yang tak  dapat terpisahkan dari pasal induk ancaman , yakni Pasal 368 ayat 1 KUH Pidana.

    Karena jika dikaitkan dengan Pasal 368 ayat 1 KUH Pidana, isi SMS itu bukan ancaman, tapi sebuah tantangan dari Hary Tanoe , tantangan itu muncul karena sebelumnya kasus Mobile-8 yang berkaitan dengan restitusi pajak, ada tersangka, padahal secara hukum, kalau pun harus disidik, restitusi pajak bukan korupsi, karena restitusi pajak sebesar Rp 10 miliar yang diajukan Mobile-8 dan muncul akibat dari adanya kompensasi kerugian tahun 2004, tidak merugikan negara dan uang restitusi sebesar Rp 10 miliar itu juga bukan disebabkan dari adanya transaksi penjualan sebesar Rp. 80 miliar yang terjadi pada  2007.

    Bahkan kalau pun ingin terus disidik, karena ini berkaitan dengan pajak, justru Dirjen Pajak yang berwenang untuk mengusut kasus ini, bukan Kejaksaan Agung, karena yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki tindak pidana perpajakan hanya Dirjen Pajak, dan penyidikan oleh Dirjen Pajak itu berkaitan dengan asas lex specialis derogat legi generali sebagaimana  dalam Pasal 44 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Juga sesuai  dengan Pasal 39 , jika dari transaksi sebesar Rp. 80 miliar itu dianggap fiktif, itu jadi kewenangan Dirjen Pajak, jadi dimana dasar hukum penetapan tersangka dalam kasus Mobile-8 yang pernah dilakukan Kejaksaan Agung? Karena Kejaksaan Agung sama sekali tidak berwenang menyidik tindak pidana perpajakan. Inilah yang membuat SMS itu dikirim.

    Bahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan pun penyelesaian hukumnya ada di Pengadilan Pajak bukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dan dari SMS yang kini telah jadi alat bukti, tidak ada satu pun SMS yang berisi ancaman ataupun untuk menakut-nakuti karena dari pasal induk ancaman 368 ayat 1 KUH Pidana, mana unsur yang terpenuhi pada SMS yang dikirim Hary Tanoe kapada jaksa Yulianto? Apalagi dari bukti-bukti yang ada juga tidak termasuk ke dalam ancaman sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Dan dari alat bukti yang ada, tidak ada satu bukti SMS pun yang layak atau pantas jadi alat bukti, karena isi SMS itu bukan pidana dan tidak ada peristiwa pidananya dalam SMS tersebut, murni tantangan.

    Jadi jika nanti Hary Tanoe ditetapkan sebagai tersangka, maka penetapan tersangka akan di praperadilankan, di praperadilan sangat memungkinkan penetapan tersangka Hary Tanoe akan dicabut hakim prapedilan karena penetapan Hary Tanoe sebagai tersangka adalah tidak berdasarkan alat bukti sama sekali , karena dari alat bukti yang ada , tidak bisa jadi alat bukti, karena alat bukti itu tidak memenuhi apa yang dimaksud dengan ancaman dalam hukum pidana. Jika gagal lolos di praperadilan, maka akan lolos di pengadilan, karena alat bukti tidak layak jadi bukti.




    Penulis    :     Ricky Vinando    Sumber   :   Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Kasus SMS: Hary Tanoe Tidak Dapat Jadi Tersangka, Begini Penjelasan Hukumnya Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top