728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 04 Juni 2017

    Jokowi, Sang Presiden Profesional

    Perkembangan politik Indonesia sejak masa awal kemerdekaan sampai era Presiden Joko Widodo saat ini, banyak mengandung sisi emosional yang sering kali lebih rumit untuk dijelaskan, dibanding misalnya dengan logika sosial politik, atau dari pendekatan  rasional. Contoh kasus dalam proses pemilihan Pesiden. Pemilih yang menggunakan alasan emosional sebagai landasan memilih pemimpin, cenderung mudah dipengaruhi, misalnya melalui isu-isu sensitif, yang memunculkan sisi perbedaan pihak lawan, sementara pemilih rasional akan menjatuhkan pilihan kepada figur yang mempunyai kompetensi dalam mengurus ekonomi. Raymond Duch dan Randolph Stevenson menulis, “… rational voters condition their vote on the incumbent’s record of economic performance—whether incumbents are responsible for economic outcomes—because this is the optimal way to identify and elect competent economic managers under conditions of uncertainty” (lihat The Economic Vote: How Political and Economic Institutions Condition Election Results, Cambridge, 2008), sumber.

    Daya upaya yang dibutuhkan untuk mendorong pemilih menetapkan pilihan secara tepat, mempertimbangkan segi kompetensi, profesionalitas dan integritas seorang Presiden, akan cukup sulit jika kondisi sosial dipenuhi faktor emosional atau faktor non rasional lainnya. Beruntung bagi rakyat Indonesia, mampu melihat sisi positif dari seorang Joko Widodo, yang pada pemilihan Presiden yang lalu, nyaris setiap saat diserang dengan isu-isu negatif yang menggugah sisi emosional calon pemilih.

    Dan ironisnya, setelah terpilih menjadi Presiden, tidak berarti dengan mudah dan menerima dukungan untuk bekerja menjalankan program-program pembangunan. Kritikan dan kecaman seperti menjadi sajian harian sang Presiden, tidak kunjung berhenti dan bahkan seolah berkembang seperti jamur di awal musim hujan. Tetapi di sisi lain, kita dapat memperhatikan dengan takjub, bagaimana cara Jokowi menangani berbagai konflik di masyarakat. Dengan dingin dan nyaris tanpa kegaduhan, masalah demi masalah diurai dengan elegan, dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan. Kesenjangan perekonomian tampak mulai dikikis dan dihilangkan, dan kita dapat melihat sisi seorang Presiden yang menjalankan tugasnya sebagai seorang Profesional.

    Dimulai pada saat pembentukan Kabinet Kerja, Jokowi menunjuk sejumlah menteri yang murni berdasarkan kompetensinya, dan meskipun di beberapa posisi berbau kontroversi, duet Jokowi-JK tidak terlalu terganggu dengan nada miring di sekitarnya. Waktu menjadi sakti, pada gilirannya kontroversi yang ditiupkan lawan politik terbukti usang dan tidak laku di masyarakat, malah berbalik menjadi dukungan dan pujian. Inilah satu lagi indikasi dari seorang Profesional yang dipercaya sebagai pemimpin Indonesia (sumber : kompas.com).

    Pemberdayaan kedaulatan di laut, menjadi agenda penting kabinet Kerja Jokowi, dan sejak masa kampanye gaungnya sudah kencang diperdengarkan. Kita sudah terlalu lama membelakangi perairan kita, padahal laut berada di sekeliling pulau-pulau seantero Nusantara. Maka program unggulan Jokowi adalah mengalihkan perhatian ke pembangunan sektor kelautan.

    Masa depan kita ada di laut, demikian Presiden menegaskan. Jokowi mengatakan 70 persen atau dua per tiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Potensinya sangat besar untuk menjadi penggerak perekonomian nasional. Masalahnya, hingga saat ini potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Dia mempertegas hal ini dalam rapat terbatas kabinet membahas kebijakan pembangunan kelautan.

    Dalam rapat ini dia mengungkapkan data yang dimilikinya, bahwa potensi kelautan di Jepang bisa menyumbang 48,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut. Jumlahnya mencapai US$ 17.500 miliar atau sekitar Rp 233.000 triliun-an. Sementara Indonesia dengan luas wilayah laut yang lebih besar dari daratannya, kontribusi ekonomi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih di bawah 30 persen. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, potensi ekonomi sektor kelautan Indonesia sebenarnya jauh melebihi Thailand, bahkan Jepang. Nilainya bisa mencapai US$ 1,2 triliun dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40 juta orang (sumber : katadata.co.id).



    Kontroversi lainnya yang mengganggu program Jokowi adalah berkaitan dengan Tax Amnesty. Sejak awal diluncurkan, suara-suara sumbang yang sudah menjadi kondisi rutin kaum elit terhadap kebijakan publik, silih berganti berdatangan, dan bahkan sampai pada tahap menggugat dari sisi konstitusi. Tentu saja hal ini menjadi duri yang cukup membuat perih dirasakan oleh pasukan Kementerian Keuangan khususnya, dan Kabinet Kerja pada umumnya. Tetapi sekali lagi, ketika hasil akhirnya menunjukkan capaian yang gemilang, bukannya hujatan yang muncul, melainkan dukungan dan pujian kembali dikumandangkan di masyarakat, sehingga popularitas Presiden tidak terganggu, meskipun kita tahu, faktor popularitas bukanlah target Jokowi ketika program ini diluncurkan.

    Program pengampunan pajak berakhir Jumat, 31 Maret 2017, pukul 24.00. Dashboard statistik amnesti Direktorat Jenderal Pajak pada pukul 13.00 WIB menunjukkan deklarasi harta yang terkumpul mencapai Rp 4.788 triliun. Harta terdiri atas deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.033 triliun, deklarasi dalam negeri Rp 3.608 triliun, dan repatriasi Rp 146 triliun.

    Adapun uang tebusan yang masuk sebesar Rp 113 triliun. Uang tebusan murni dari amnesti sebesar Rp 112 triliun. Uang terdiri atas tebusan badan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Rp 599 miliar, badan non-UMKM Rp 14,1 triliun, orang pribadi (OP) non-UMKM Rp 89,9 triliun, dan OP UMKM Rp 7,48 triliun (sumber : tempo.co).

    Isu yang tidak kalah menarik adalah disparitas harga kebutuhan yang sangat timpang antara kawasan timur, khususnya di Papua dengan harga di pulau Jawa. Menjadi menarik perhatian karena bisa jadi penduduk Papua sendiri sudah tidak peduli lagi dengan ketimpangan yang dialaminya. Alasan klasik yang sejak lama mereka terima, seolah dimaklumi oleh kebanyakan dari mereka. Tetapi ketika masalah ini diangkat oleh seorang Joko Widodo, banyak kalangan menjadi terhenyak. Menyedihkan, ada pihak yang menuai keuntungan dari penderitaan masyarakat seperti ini. Kehadiran negara yang seharusnya dirasakan sejak lama mengatasinya, juga menjadi prioritas sekian, padahal pengaruhnya terhadap daya saing domestik sangat besar.

    Harga BBM dan semen di Papua yang sejak lama mencapai puluhan kali lipat dibandingkan harga di pulau Jawa, mendapatkan perhatian khusus Presiden, dan langkah yang diambil adalah menugaskan BUMN untuk membuat terobosan besar, agar kendala seperti ini segera diatasi (sumber : duta).

    Semoga kecenderungan yang positif hingga saat ini, dapat terus kita rasakan. Harapan yang tidak kalah pentingnya, jadilah kita masyarakat yang konstruktif, tidak berlaku sebagai problem maker. Jika tidak dapat memberikan kontribusi positif, lebih baik menjadi pemerhati yang baik, dan memberikan dukungan yang cukup kepada kebijakan pemerintah yang pro rakyat.


    Penulis : Ruskandi Anggawiria    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Jokowi, Sang Presiden Profesional Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top