728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 15 Juni 2017

    Jokowi: Negara Membutuhkan KPK. Buat Rakyat Ini Final. Rakyat Berdiri Dibelakang KPK!

    Judul diatas adalah kesimpulan yang saya dapat dari kalimat panjang yang Presiden Jokowi ucapkan ketika berkunjung ke Ruang Wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 13 Juni 2017, “Ya, kalau saya tidak ingin KPK lemah. Sudah, KPK harus kuat”.

    Jokowi menegaskan Pemerintah tetap komitment untuk mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi. Penguatan KPK menjadi keharusan dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini. Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen ini saat mengunjungi ruang wartawan kepresidenan. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah tidak menginginkan KPK lemah dalam pemberantasan korupsi. KPK juga menjadi lembaga yang independen dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Menurut Presiden, jika memang dibutuhkan perbaikan untuk KPK, maka perbaikan ini hanya semata-mata untuk menguatkan kinerga KPK bukan sebaliknya.

    “…. bahwa kita memerlukan KPK yang kuat, bahwa kita memerlukan upaya pemberantasan korupsi yang tidak boleh mengendor. Karena sekali lagi, negara kita Indonesia masih memerlukan upaya yang luar biasa dalam mengatasi pemberantasan koruspi”. Sangat jelas sekali pesan yang Presiden Jokowi sampaikan pada semua pihak walaupun disampaikan dengan cara santai. Semakin Jokowi santai penyampaikan pesan, semakin serius isi pesan tersebut disampaikan!

    Melihat bagaimana seorang Jokowi bekerja, memilih prioritas, memilih kaki tangannya, memilih langkah politiknya, mengatur waktu, mengatur strategi, bersikap, mengambil keputusan dan menyampaikan pesan, apa yang dia katakan bukan sekedar basa basi dan isapan jempol atau pesan ambigu yang biasanya disampaikan oleh para pejabat lain.

        Pernyataan Presiden Jokowi sebagai kepala Eksekutif merupakan reaksi yang cukup keras atas aksi yang sedang dilakukan oleh pihak legislatif dengan bergulirnya Hak Angket terhadap KPK.

    Saya tidak melihat ada masalah pada KPK. Ini hanya cara para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berintermezzo yang pura-pura tidak membaca Undang-Undang yang mengikat mereka tentang penggunaan Angket yang termuat pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 pasal 79 tentang HAK DPR  yang mempunyai 3 hak : Interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Sementara Hak Angket itu sendiri adalah hak DPR untuk melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

    Dua fakta yang membentur DPR dengan aksi Hak Angket terhadap KPK mereka:

        Fakta bahwa rakyat berada dibelakang dan mendukung KPK, membuat status mereka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi KONYOL dengan digulirkannya Hak Angket ini dan bertentangan dengan rakyat yang mereka wakili. Ini artinya, para Anggota Dewan itu sedang mewakili DIRI MEREKA SENDIRI dengan hak angket yang seharusnya menjadi hak rakyat.
        Hak Angket yang mereka gulirkan bisa berujung pada penyidikan terhadap mereka sendiri sebagai pihak yang telah menyimpangkan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

    Adalah kesalahan fatal DPR karena telah menggulirkan Hak Angketnya terhadap KPK, suatu lembaga yang begitu berguna dan dibutuhkan negara untuk memberantas pencurian uang negara secara besar-besaran yang dilakukan oleh Pejabat Negara.

    Baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan hak angket yang digulirkan ini, DPR menyatakan diri mereka sebagai pihak yang melindungi pencuri uang negara, bahkan menjadi sarang para pencuri uang negara. Saya bisa mengatakan ini karena status DPR sendiri sebagai lembaga terkorup se Indonesia pada tahun 2016 berdasarkan hasil survey Global Corruption Barometer (GCB).

    Hak Angket DPR terhadap KPK adalah sikap terbuka para oknum menantang seluruh rakyat Indonesia, mempertahankan dan membela pihak-pihak yang telah merugikan negara, menggunakan fungsi kelembagaan untuk membela penjahat negara.

    DPR seharusnya mulai takut dengan apa yang dinyatakan Presiden Jokowi diatas. Semakin DPR berkeras kepala, semakin Presiden Jokowi memukul mereka dengan menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung KPK sepenuhnya.

    Bukan hal yang tidak mungkin jika Presiden akan mengusulkan sistem penyaringan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sangat ketat yang hanya menyaring putra-putra bangsa yang betul-betul memiliki orientasi kerja kerja kerja dan benar-benar mampu mewakili rakyat yang diwakilinya untuk kemajuan Indonesia bersama-sama.

    Saran saya pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang lain yang niat awal benar-benar mencalonkan dirinya untuk kepentingan rakyat, sebaiknya anda semua bersatu melakukan pemurnian internal, bersih-bersih, sapu-sapu atas “kawan” anda sendiri yang pikiran dan hatinya tercemar oleh kotoran dunia, yang tidak bisa membawa misi visi mereka sebagai Wakil Rakyat yang lebih membawa bendera partai dan lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya.

    Atau anda mau KPK dan rakyat yang menbongkar masa lalu anda semua dan mengkasuskan setiap kesalahan kecil yang telah dilakukan seperti halnya apa yang sudah dilakukan pada Abraham Samad??



    Penulis :  Erika Ebener  Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Jokowi: Negara Membutuhkan KPK. Buat Rakyat Ini Final. Rakyat Berdiri Dibelakang KPK! Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top