728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 07 Juni 2017

    Jokowi Harus Intervensi Pemilihan Rektor (Pilrek)

    Wacana yang digulirkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengenai “keterlibatan” presiden dalam menentukan posisi Rektor perguruan tinggi (Pemilihan Rektor/Pilrek) terus menggelinding seperti bola liar. Berbagai pendapat pro-kontra terus bersahutan dalam media massa.
    Sebagian pendapat mengatakan bahwa apabila hal tersebut dilakukan, maka pendidikan tinggi Indonesia berjalan mundur, sementara bagian lainnya sepakat dengan rencana dari Mendagri ini. Argumentasi pemerintah jelas, bahwa pendidikan tinggi ditengarai sebagai salah satu pusat kegiatan penyebaran paham anti-pancasila dan UUD 1945.

    Kemudian timbul pertanyaan, jika presiden dilibatkan dalam penentuan posisi Rektor di perguruan tinggi, maka tersebut memangkas sebagian dari wewenang yang selama ini dimiliki oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir. Lalu apa sajakah posisi serta peran yang telah dilakukan oleh Menteri Nasir?

    Berbicara mengenai paham anti pancasila dan UUD 1945, maka semua pihak wajib menyatukan nuansa pikiran terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran dari Mendagri, mengingat banyak gerakan atau paham ekstrim yang dengan mudah menyebar dan meluas di kalangan kampus. Betapa tidak, kampus sebagai lahan intelektual agen penggerak perubahan, merupakan wilayah strategis untuk gerakan politik manapun dalam menyebarkan ide, pikiran, pendapat dan argumentasi yang dapat merongrong keutuhan suatu negara (Singh, 2016).

    Seperti diketahui, dalam penyebarkan paham dan pikiran yang anti Pancasila dan UUD 1945, suatu gerakan sosial, politik dan agama menggunakan beragam cara untuk bisa memengaruhi orang banyak, terutama generasi muda —dalam hal ini mahasiswa— sebelum melakukan aksi yang diikuti oleh jutaan orang.
    Penanaman ide ini sangat penting, bahkan seringkali disebut sebagai ideologi suatu gerakan. Upaya yang dilakukan pun beragam mulai dengan mencari simpati dengan masuk pada tempat beribadah, orasi, media massa (online dan cetak) hingga propaganda yang terstruktur dan massif.

    Seluruh teknik propaganda dilakukan yang berujung pada pembenaran suatu paham serta upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan menggunakan kekuatan massa (people’s power). Upaya ini pernah dilakukan oleh gerakan seperti Nazi dan komunisme internasional (Nimmo, 1993). Yang menyasar kalangan terdidik dan mengharapkan kalangan ini untuk ‘bekerja’ hingga tingkat masyarakat bawah sebelum bergerak menumbangkan satu pemerintahan.

    Berangkat dari kekhawatiran ini, usulan Mendagri agar rektor perguruan tinggi dipilih atau paling tidak mendapatkan persetujuan presiden merupakan langkah yang maju dan bukan sebaliknya. Sebab, perguruan tinggi merupakan tempat persemaian kalangan pemimpin bangsa di masa depan, jadi perkembangannya mutlak harus diawasi dengan baik dan benar.

    Sebab, friksi yang terjadi di masyarakat dan berpotensi untuk membesar serta mengancam kondisi sosial, politik dan ekonomi merupakan tanggungjawab bersama, apalagi bagi Mendagri dan Menristekdikti, mengingat upaya indoktrinasi dengan mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti pendidikan ini dan itu selama berapa ratus jam dinilai sudah usang. Lain halnya, bila negara ini berlandaskan pada paham totaliter dan kerajaan.
    Untuk maksud dan tujuan menangkal paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara, upaya Mendagri patut diberikan dukungan yang luas. Dengan kata lain, justifikasi yang disampaikan oleh sebagian besar kalangan pendidik mengenai mundurnya dunia pendidikan Indonesia, bila presiden intervensi dalam proses pemilihan Rektor perguruan tinggi, adalah kurang tepat.

    Perlu diingat bahwa jatuhnya rezim Hosni Mubarak (Mesir) itu dilakukan melalui media sosial online. Jaringan mahasiswa Mesir menyatukan gerak dan langkah untuk mendongkel Mubarak melalui pesan-pesan khusus yang disampaikan lewat Twitter, Facebook dan sarana lainnya, termasuk penggiringan opini internasional.

    Hal yang sama juga terjadi di Tiongkok, dimana generasi muda negara tersebut, saling berhubungan satu dengan lainnya dengan menggunakan media sosial. Hingga pada akhirnya, pemerintah Tiongkok menutup akses seluruh media sosial dan menggantinya dengan media sosial yang pro kepada pemerintah.
    NKRI adalah negara berazaskan demokrasi, kebebasan menggunakan jaringan internet dan media sosial berlaku di sini. Tidak ada pembatasan dan penolakan terhadap situs jaringan media sosial. Oleh sebab itu, kita harus cermat dan sangat selektif dalam menyerap informasi dari berbagai portal dan media sosial yang berlalu-lalang dalam jagad dunia maya.

    Dukungan terhadap pemerintah yang berniat untuk ikut memberikan persetujuan atas posisi Rektor di perguruan tinggi patut diberikan. Karena keutuhan NKRI merupakan tanggungjawab bersama mulai dari presiden hingga masyarakat bangsa Indonesia.



    Penulis    :  Kentos Artoko    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Jokowi Harus Intervensi Pemilihan Rektor (Pilrek) Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top