728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 12 Juni 2017

    Ini Yang Harus Dilakukan KPK Untuk Menghadapi Pansus Hak Angket DPR

    Sudah beberapa hari ini kita dengar rame-rame bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sibuk untuk membahas masalah Hak Angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebenarnya apa sih Hak Angket tersebut? Menurut penjelasan yang saya peroleh dari Wikipedia, Hak Angket adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh DPR yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Panitia Hak Angket dalam melaksanakan tugas penyelidikannya dengan cara meminta keterangan dari pemerintah dan penjabatnya, saksi, pakar, organisasi profesi, dan semua pihak terkait lainnya. Sampai disini kita bisa ambil pointnya bahwa DPR hanya akan meminta keterangan saja kepada KPK. Menurut saya secara garis besar bila KPK memang sudah menjalankan tugasnya dengan baik, maka tidak perlu ada keraguan ataupun ketakutan dalam menghadapi Angket DPR tersebut, kecuali memang KPK melakukan kesalahan maka wajar bila ada sedikit rasa khawatir.

    Mengenai Hak Angket yang digulirkan oleh DPR terhadap KPK, dari beberapa berita yang termuat dalam beberapa media online, sempat saya baca komentar dari ketua KPK Agus Rahardjo, beliau ini menyampaikan seolah-olah KPK seperti mengharapkan uluran tangan dari Presiden.

    “KPK kan nggak harus lapor ke presiden, tapi Presiden pasti mengamati lah. Mudah-mudahan Presiden mengambil sikap,” kata Agus di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).

    Dengan munculnya pernyataan tersebut sebenarnya saya pribadi sedikit merasa kecewa dengan KPK, kenapa demikian? Karena saya merasa KPK saat ini seperti “kehilangan taring” dan tidak percaya diri untuk menyatakan siap melawan Hak Angket DPR. Seharusnya lembaga KPK yang independen ini memahami dirinya sendiri, lembaga independen artinya ia lembaga mandiri yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh Presiden.

    Dalam kesempatan yang lain juga Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa beliau menyerahkan semua masalah Hak Angket kepada DPR. Beliau juga enggan untuk mengomentari Hak Angket tersebut lebih jauh lagi.

    “Saya tidak mau komentari masalah angket karena itu internal DPR,” kata Jokowi kepada wartawan usai menghadiri Kajian Ramadan 1438 H di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (3/6).

    Meski tak mau banyak berkomentar, Presiden Jokowi tidak ingin KPK diperlemah. Seperti diketahui, banyak pihak menganggap pengguliran Hak Angket terhadap KPK merupakan upaya pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

    “Namun perlu saya sampaikan, pemerintah selalu mendukung upaya untuk menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi oleh KPK,” sebut Jokowi.

    Dengan kata lain ini merupakan pesan tegas dari seorang Presiden Jokowi kepada KPK dan semua masyarakat bahwa beliau ini sangat menjunjung tinggi hukum dan tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi sebuah masalah hukum. Orang-orang yang berada di dalam KPK sudah seharusnya tau bahwa Presiden Jokowi tidak akan pernah mau ikut campur, sebagai contoh saat terjadi kasus penistaan Agama yang menimpa sahabatnya sendiri yakni Ahok, Presiden tidak sedikitpun mengulurkan tangan untuk membantu, tetapi tetap menyatakan bahwa semua harus berproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

    Jika KPK sudah memahami bahwa itu adalah sikap yang diambil oleh seorang Presiden, maka KPK sudah seharusnya fokus pada permasalahan sendiri dan berusaha mandiri untuk menyelesaikan masalahnya, jangan pernah berharap lagi kepada Presiden untuk meminta uluran bantuan, perlu kita pahami bahwa bila seorang Presiden melakukan intervensi terhadap masalah hukum, sama saja artinya Presiden merusak citra dirinya sendiri dan jelas itu akan menjadi blunder yang kedepannya bisa malah balik menyerang Presiden.

    Memang DPR saat ini kondisinya ibarat lagi cari panggung atau malah sedang mengalihkan perhatian terhadap kasus besar yang sedang ditangani KPK dan berkaitan erat dengan para anggota DPR, sudah menjadi rahasia umum bahwa oknum anggota DPR banyak terindikasi terlibat dalam kasus korupsi, salah satu contohnya adalah kaitannya dengan kasus korupsi E-KTP, namun bila kita berbicara tanpa bukti itu hanya akan menimbulkan fitnah. Pokoknya kita semua pasti akan selalu dianggap pihak yang bersalah bila berurusan dengan para anggota DPR.

    Lalu apa yang harus dilakukan oleh KPK? menurut saya KPK harus selalu selow dalam menghadapi Hak Angket DPR, karena jika terbawa tegang malah akan membuat KPK masuk ke perangkap DPR. Konsultasikan dengan para pakar hukum dan ahli tata negara untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya yang efektif untuk balik “menggebuk” oknum DPR yang bermasalah, langkah KPK yang sebelumya telah menyatakan untuk mengkaji terlebih dahulu permasalahan Hak Angket dengan sejumlah ahli dan pakar hukum merupakan langkah hukum yang sudah tepat, tinggal mencari formula yang terbaik untuk kembali melawan Hak Angket DPR.

    Jika nantinya memang KPK tetap harus menghadapi Hak Angket dari DPR, pada saat proses penyelidikan dan penggalian informasi saya berharap KPK meminta semua proses dilakukan secara terbuka dan transparan agar seluruh masyarakat tahu apa yang sedang terjadi. Kalau bisa disiarkan secara live di Televisi, jadi bila terjadi tekanan dari DPR terhadap KPK dan keluar jalur dari pada hal yang dibahas, kita semua bisa mengetahui maksud dan tujuan terselubung dari DPR dan seluruh masyarakat bisa kembali memberikan tekanan balik kepada DPR.

    Saya berharap KPK selalu bersikap profesional dalam menghadapi Hak Angket DPR, jangan sampai terkecoh dan masuk dalam perangkap DPR, selalu berjalan dalam koridor hukum, dan tunjukkan pada semua bahwa KPK benar-benar lembaga negara yang kuat, profesional, dan selalu menjadi lembaga yang “waras”. Ikuti semua permainan DPR dan jangan mengeluh seolah-olah dikriminalisasi oleh DPR, jangan banyak berharap bantuan dari Presiden karena beliau memang tidak suka intervensi masalah hukum, selama mengikuti alur permainan DPR, pasang mata dengan sangat jeli untuk melihat kesempatan untuk menyerang balik pihak DPR yang bermasalah. Good Luck KPK !



    Penulis   :  Andik Priyanto    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Ini Yang Harus Dilakukan KPK Untuk Menghadapi Pansus Hak Angket DPR Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top