728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 08 Juni 2017

    Ibarat Minum Obat, Jokowi Rela Menelan Kritikan Sepahit Apapun

    Pernahkah kita memperhatikan ekspresi Presiden Jokowi ketika dikonfirmasi media tentang ramainya kritikan ? Sejauh ini tampaknya beliau tidak tampak menunjukkan raut yang emosional. Seperti halnya kalau kita selesai minum obat, sepahit apapun rasanya, kita terima tanpa syarat. Jadi kalau diibaratkan obat, kritikan itu menyehatkan meskipun rasanya pahit.

    Maka untuk para kritikus amatir, yang hanya sesekali saja mengeluarkannya, maupun yang sudah termasuk taraf profesional, teruslah menggairahkan semangat pemerintahan Jokowi dengan berbagai kritikan. Hal yang diminta oleh masyarakat luas hanya satu, tinggalkan satu bukti bahwa kritikan itu benar dan akurat. Bukan pula pernyataan, yang hanya keluar sebagai ungkapan sarkastik, pada saat dirinya atau kroninya menghadapi masalah hukum, sehingga menimbulkan kesan sebagai serangan balik dari pendekar politik.

    Sangat banyak bahan baku yang dapat dipakai sebagai sumber kritikan, misalnya tentang program-program yang paling populer, yang ditujukan membuka simpul-simpul penghambat kemajuan ekonomi. Atau kebijakan Presiden dan jajaran kabinet Kerja, yang menghapuskan  kendala-kendala untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai ilustrasi, berkaitan dengan langkah hukum pemerintah untuk membubarkan ormas anti Pancasila, atau memperkarakan tokoh-tokoh yang dengan konsisten mendiskreditkan institusi dan lembaga negara, termasuk para pejabatnya, berpotensi untuk dibahas di ruang publik dan menjadi masukan kepada pemerintah.

    Jika bukti-bukti yang dipaparkan para pengritik dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan sesuai dengan fakta sebenarnya, tidak perlu khawatir rakyat berpihak kepada yang salah. Jikapun rakyat mengambil jarak dengan kebenaran, percayalah satu saat negara ini akan mencapai puncak krisis, dan bahkan lebih jauh, bisa bermuara kepada perpecahan.

    Ada beberapa contoh program atau kebijakan pemerintah yang menuai banyak kritikan, meskipun kebijakan itu dipandang sebagai langkah positif pemerintah Jokowi, misalnya :

    Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Infrastruktur.

    Bidang kemaritiman mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan Jokowi, dan berbagai terobosanpun sudah dilakukan dengan beberapa langkah strategis.

    Fakta menyatakan : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang melarang pemindahan muatan di tengah laut atau transshipment dan moratorium izin kapal ikan asing, yang sudah berlaku sejak 2014, sempat mendapat protes dari beberapa pihak. Protes tersebut mengalir dari asosiasi pengusaha perikanan sekaligus pemilik kapal. Namun di sisi lain aturan ini berhasil memulihkan stok ikan di lautan.
    “Jadi secara umum, dengan moratorium kapal asing itu, yang jelas ikan kita melimpah. Ini menjadi sisi baik bagi para nelayan kecil yang bermuatan kurang dari 30 GT”, ujar Sekretaris Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Laode Ridwan di kantornya, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jum’at,  1/4/2016 (sumber :detik.com).

    Adapun komentar kritis dari para pemangku kepentingan, sejauh ini berkisar pada gaya menteri KKP yang terkesan otoriter dan tidak berpihak kepada nelayan. Meskipun ibu menteri memiliki jawaban atas sejumlah keberatan, yang sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah yang ingin menonjolkan aspek kemaritiman di Tanah Air (sumber: bisnis.com).

    Langkah Jokowi dalam pembangunan tol laut, contoh lainnya, tidak luput dari komentar kritis. Meskipun menimbulkan kesan subyektif, dan berdasarkan argumen dangkal semata, seolah-olah karena latar belakang pendidikannya, kompetensi Jokowi tidak mendukung untuk membangun tol laut (sumber : tribunnews.com)

    Faktanya : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah mendesain konsep tol laut yang dicetuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 24 pelabuhan. Pelabuhan sebanyak itu terbagi atas pelabuhan yang menjadi hubungan internasional, pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.

    Sebanyak 24 pelabuhan itu, antara lain, Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang. Selanjutnya, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura (sumber : solopos.com).

    Dalam satu kunjungan di Provinsi Maluku, Presiden mengungkapkan, pada tahun ini pemerintah akan menambah 7 rute pelayaran dan 100 kapal untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Untuk Provinsi Maluku sendiri, kata Presiden, akan ditambah lagi kapal besar 1.500GT (sumber : kompas.com).

    Pencapaian bidang infrastruktur  mengalami kemajuan yang sangat pesat, dengan cakupan mulai daratan Sumatera sampai dengan Pulau Papua, dan tidak melewatkan pulau-pulau besar lainnya, pembukaan jalan baru maupun pemekaran proyek terdahulu terus dilakukan.

    Hasilnya, tampaknya selama masa pengabdian Presiden Joko Widodo yang belum tiga tahun, kita mulai merasakan gairah luar biasa dari seorang Presiden dalam mendorong pembangunan infrastruktur dengan penuh perhatian, hingga pada tahapan inspeksi lapangan secara berkesinambungan.

    Simak saja misalnya, pembukaan keterisoliran pulau Papua yang telah membuka harapan besar penduduk di sana, harapan untuk dapat menjangkau wilayah yang selama ini hanya dilalui oleh transportasi udara, dan hanya dapat dilakukan oleh kalangan tertentu saja (sumber : detik finance).

    Penambahan ruas jalan tol Trans Sumatera, Trans Jawa, yang dalam waktu dekat akan menghubungkan Provinsi Banten sampai Jawa Timur tanpa terputus, serta pembukaan jalan tol yang pertama di Kalimantan dan Sulawesi, saling berkejaran dengan proyek infrastruktur lainnya. Targetnya mudah dipahami, yakni untuk meningkatkan daya saing Indonesia, dengan mempersingkat waktu angkut logistik dan  penumpang (sumber : detik.com tol jawa, detik.com tol kalimantan, detik.com tol sulawesi).

    Pengamatan para pengritikpun tertuju pada langkah-langkah pemerintah di bidang ini, dan yang paling mudah diingat adalah yang datang dari partai Demokrat. Dalam 10 rekomendasi sekaligus kritik terkait dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK itu, pada butir kelima disebutkan pemerintah jangan menghabiskan APBN untuk infrastruktur. Demokrat ingin APBN dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (sumber: media indonesia).

    Bidang Keuangan dan Hukum.

    Rasanya sulit untuk melepaskan kisah sukses program Tax Amnesty Indonesia, dengan kebijakan secara umum dari Presiden Jokowi.

    Sembilan bulan program pengampunan pajak (tax amnesty) berakhir pada tanggal 31 Maret lalu. Berdasarkan data dashboard tax amnesty, total harta yang dilaporkan terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sementara penarikan dana dari luar negeri (repatriasi) mencapai Rp 147 triliun.

    Untuk deklarasi tercapai nilai Rp 4.855 triliun, tebusan sebesar Rp 114 triliun, ditambah dengan tunggakan dan bukper, total berjumlah Rp 135 triliun.  Adapun total tebusan tersebut terdiri dari orang pribadi non-UMKM sebesar Rp 91,1 triliun, dan orang pribadi UMKM sebesar Rp 7,73 triliun. Kemudian, uang tebusan dari badan non-UMKM Rp 14,6 triliun, dan badan non-UMKM Rp 656 miliar.

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwi Djugiasteadi menyebutkan, peserta tax amnesty hingga Jumat (31/3/2017) pukul 23.00 mencapai 956 ribu Wajib Pajak (sumber liputan6.com).

    Ada komentar dari segelintir politisi, yang cenderung pesimistis. Penilaian Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa penerapan tax amnesty oleh pemerintah, disebutnya salah sasaran karena hanya mendera rakyat kecil. Dan komentar tersebut seketika mengundang reaksi anggota dewan, bahwa komentar Presiden RI ke-6 itu merupakan kesalahan besar (sumber :bisnis online).

    Langkah yang menuai kritikan lainnya, adalah berkaitan dengan upaya hukum pemerintah untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Dan untuk mengantisipasi perlawanan, tampaknya perlu dihitung secara matang dan hati-hati, dalam hal ini yang diperlukan dari seluruh warga negara, adalah memberi kesempatan kepada tim hukum yang dikomandoi menteri Polhukam, untuk mengambil langkah paling tepat (sumber : kompas.com).

    Keputusan pemerintah untuk bertindak tegas terhadap siapapun yang berlawanan dengan ideologi negara, harus didukung oleh segenap komponen bangsa.

    Harapan segenap warga negara, tentu semua program yang pro rakyat tetap dan terus berjalan seperti yang sudah diagendakan. Kritikan dan komentar negatif biarkan tetap bermunculan, karena hal demikian adalah keniscayaan dalam kehidupan berbangsa yang dihuni oleh berbagai macam individu dan kelompok, yang masing-masing mengusung agenda politik, ekonomi dengan seleranya sendiri.



    Penulis    :  Ruskandi Anggawiria    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Ibarat Minum Obat, Jokowi Rela Menelan Kritikan Sepahit Apapun Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top