728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 14 Juni 2017

    Gulirkan Hak Angket KPK, DPR Bisa Merusak Negara

    RUU Pemilu dan Penanganan Teroris belum juga rampung. DPR justru sibuk menyerang KPK, lembaga yang telah mengembalikan kepercayaan publik bahwa praktek korupsi bukan tidak mungkin untuk dihentikan, bagaimanapun prakteknya yang terstruktur, sistematis dan massif.

    Saya amat prihatin dengan kualitas sebagian anggota DPR yang terhormat, yang berkantor di Senayan itu. Apa iya, mereka paham dengan bentuk negara ini? Apa iya, mereka mengerti posisi, fungsi dan wilayah kerja dan kewenangannya? Jangan-jangan mereka tak membaca konsep negara dengan dasar triaspolitika? Ataukah memang mereka terpilih hanya karena mereka punya pemilih, yang juga tidak tahu kapasitas mereka?

    Sungguh berbahaya, jika sebagian anggota DPR itu terlalu berani ke Senayan hanya dengan modal suara para pemilihnya. Mereka terlalu berani mempertaruhkan resiko penyelenggaraan negara, jika yang terjadi mereka hanya peduli dengan kepentingan pribadi atau partai, sementara mereka sendiri belum selesai dengan ‘apa itu negara’, ujung-ujungnya perilaku opurtunis mereka akan merusak negara.

    DPR Gagal Menilai Diri

    Secara kelembagaan, sebenarnya DPR bisa menilai diri dengan melihat bagaimana respon dan penilaian publik terhadap kinerja mereka. Karena, mereka tidak bisa hanya mengandalkan agenda rutin bertemu dengan konsituen, untuk menjemput aspirasi.

    Apa yang mereka lakukan saat reses? Bertemu dengan pemilih yang dikoordinir oleh tim atau staf ahli, praktis yang terjadi adalah ‘dagelan’, bahwa semua baik-baik saja, bahwa peserta reses memberi penilaian positif terhadap anggota DPR yang telah mereka pilih. Tak akan ditemukan suara sumbang dalam reses, apalagi berharap memperoleh penilaian konstruktif untuk perbaikan kualitas pengawasan.

    Jadi, untuk membuat penilaian obyektif, demi menguatkan elemen penting negara, seharusnya DPR melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja per anggota, perspektif publik, dan hal lain yang sifatnya monitoring dan evaluasi internal. Mereka bisa menyewa tenaga professional yang bekerja obyektif demi mendapatkan hasil yang valid.

    Pada April lalu, Global Corruption Barometer 2017 merilis laporan yang disusun oleh Transparency International menunjukkan bahwa mayoritas responden menempatkan DPR sebagai lembaga yang paling korup (54 persen). Sementara, data survei Litbang Kompas Februari 2016 lalu menunjukkan sebanyak 74,7 persen dari 510 responden di 12 kota besar menganggap KPK punya citra positif (kompas.com, 26/04/2017)

    Apakah DPR telah mengkaji hasil survei tersebut. Didaulat sebagai lembaga terkorup, bukan hanya menghasilkan preseden buruk, tapi ini bisa jadi alamat keroposnya penyelenggara negara. Selama periode ini, telah berapa anggota mereka yang terjerat kasus korupsi? Yang paling hangat, berapa orang yang masuk dalam daftar megakorupsi berlabel E-KTP? Dengan mempelajari survei tersebut, seharusnya DPR mampu melihat sisi lain yang lebih penting dari sekadar menjaga nama baik seorang anggota, adalah kualitas kinerja lembaga.

    Dua data di atas akhirnya akan membentuk perspektif publik mengenai kinerja buruk DPR dan prestasi KPK di pihak lain. Nah, jika DPR ngotot dengan Hak Angket terhadap KPK, maka semua akan lebih terlihat sebagai drama.

    Potensi DPR Merusak Negara

    Menguatnya Hak Angket oleh DPR jelas menjadi sebuah anomali politik. Sebab, di sisi lain, KPK telah menuai kepercayaan publik atas prestasinya mengungkap sejumlah kasus korupsi oleh penyelenggara negara dan menyelamatkan uang negara dengan mengungkap kasus dari sejumlah oknum pejabat DPRD, Bupati, Gubernur, Walikota, Kepolisian, Hingga ke level Mahkamah Konstitusi.

    Perilaku DPR akhirnya memunculkan kesan lembaga negara sedang berhadap-hadapan. Padahal dalam paradigma Triaspolitika, lembaga tertinggi negara mutlak saling mendukung sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah eksekutif sebagai pelaksana, lembaga parlemen sebagai pengawas, dan lembaga yudikatif sebagai penyelenggara hukum.

    DPR perlu diingatkan dengan sejarah KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

    Apakah DPR lupa bahwa proses penjaringan anggota dan pimpinan KPK telah melewati proses panjang, yang salah satunya adalah tahapan fit and proper test di hadapan anggota DPR? Dan yang paling utama adalah dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. (kpk.go.id)

    DPR menyerang KPK sama halnya dengan mendelegitimasi kewenangan lembaga negara. Tindakan itu berpeluang merusak sistem negara yang justru telah berjalan di atas trek yang positif.

    Lalu, dibalik ngototnya DPR menggulirkan Hak Angket KPK, sebuah fakta yang perlu diketahui bahwa Pansus Hak Angket KPK itu dibentuk dan diisi anggota DPR yang namanya disebut dalam proses persidangan kasus E-KTP, salah satunya Agun Gunandjar, yang selanjutnya didaulat menjadi ketua Pansus. “Saya memikul tanggungjawab bukan tanpa resiko, opini akan saya hadapi,” (tempo.co, 09/06/2017)

    Apakah DPR berani mempertaruhkan lembaga bentukan negara yang terbukti berhasil membersihkan wajah negara, demi membela oknum anggotanya yang masa jabatannya lima tahun itu?

    #SaveKPK



    Penulis :   Subarman Salim   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Gulirkan Hak Angket KPK, DPR Bisa Merusak Negara Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top