728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 14 Juni 2017

    ‘Gebuk’ dan ‘Tampar’ Pansus Hak Angket oleh DPR, Jokowi Larang Pelemahan KPK

    Presiden Joko Widodo meminta rakyat Indonesia, khususnya ‘wakil’ mereka untuk jangan sampai berpikir melemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dikatakan Jokowi saat diwawancara dan menanggapi terkait hak angket KPK yang sedang diproses dan akan bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Jokowi mengatakan, jika ada hal yang harus dibetulkan oleh KPK, maka memang haru dibetulkan. Tidak seperti para anggota DPR yang membentuk panitia khusus angket KPK, mereka terlihat sangat ingin mengintimidasi hak-hak dan wewenang KPK.

    Sementara ini kita tahu bahwa KPK sangat memiliki taring, khususnya pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo senada dan bahkan mengalami resonansi dengan apa yang dikerjakan KPK selama ini. Para penegak hukum KPK mendapatkan angin dari apa yang menjadi visi dan misi dari Pak Jokowi yang juga mengedepankan transparansi dari sebuah pemerintahan.

    Prinsip anti korupsi sampai sekarang dijalankan oleh Pak Dhe, dibarengi dengan pembangunan pesat yang dikerjakan oleh kabinet kerja Pak Joko Widodo. Apa yang Pak Jokowi kerjakan ini justru ‘menggebug’ keras kepala Fadli Zon yang pernah mengatakan bahwa ‘korupsi adalah oli pembangunan’.

    “Mana yang kita pilih? Tidak ada korupsi, tidak ada pembangunan atau sedikit korupsi ada pembangunan. Di beberapa negara berkembang, korupsi itu justru jadi ‘oli’ pembangunan,” kata Fadli dalam diskusi bertajuk ‘Duh KPK’ di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).

    Namun namanya saja politisi licin dan licik, Fadli tidak membicarakan hal ini dan tidak dapat langsung dinilai kebenaran atau kesalahan statementnya. Fadli menyebut dalam masa pemerintahan orde baru dana non budgeter yang digunakan oleh pejabat bukan merupakan tindak pidana korupsi. Namun saat ini penggunaan dana semacam itu dianggap korupsi.

    Jadi sebenarnya, dengan statement atau klarifikasi yang dilakukan oleh Zon, ia justru semakin menghancurkan harga dirinya, dengan ingin kembali kepada masa Orde Baru. Namun dengan kerja keras dan tanpa korupsi, Jokowi menghancurkan seluruh pola pikir yang ditawarkan oleh politisi Gerindra, anak buah Prabowo. Tamparan keras Presiden Joko Widodo tidak berhenti hanya kepada ketua DPR, Fadli Zon.

    ‘Tangan kanan’ Jokowi pun teracung dan menghantam keras seluruh orang-orang yang ingin melemahkan KPK, yakni mereka yang mendukung hak angket KPK, dari partai apapun, bahkan partai pengusungnya sekalipun. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pembentukan Pansus Hak Angket KPK sangat bermuatan politis, dan cenderung ingin melemahkan KPK.

    Jokowi tidak ingin KPK lemah. Jokowi ingin KPK kuat. Mengapa? Jelas, karena di Indonesia, kita masih memerlukan The Punisher berdasi untuk menghantam tindak korupsi yang masih merajalela dengan bebasnya. Pak Jokowi tidak pernah memihak ke siapapun. Pak Dhe hanya memihak kepada yang benar. Sempat diberitakan bahwa Ketua KPK Agus Raharjo berharap Presiden Joko Widodo menolak hak angket KPK.

    ” KPK kan enggak harus lapor ke Presiden, tapi Presiden pasti mengamati lah. Mudah-mudahan Presiden mengambil sikap,” kata Agus seusai menghadiri acara Konvensi Anti Korupsi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).

    Namun Pak Dhe Jokowi tetap menunjukkan netralitas di dalam statementnya. Respons Pak Dhe tetap tidak berubah. Sebagaimana ia tidak berespons banyak terhadap kasus Ahok dan Rizieq, begitu pulalah respons Jokowi terhadap kisruh antar KPK dan DPR. Namun tetap saja, di dalam akal sehat, para pembaca Seword tentu memiliki ‘keberpihakan’ kepada KPK. Ada sebuah pepatah, ‘dimana uangmu berada, di situ hatimu berada’.

    “Saya tidak ingin KPK lemah. Sudah. KPK harus kuat,” ucap Jokowi.

    Rakyat tentu berpihak kepada KPK, bukan kepada ‘perwakilan’ mereka. Rakyat tentu tahu bahwa KPK ini bertugas untuk mengawasi dan menjaga uang yang dikelola pemerintahan, yang tidak lain dan tidak bukan, dari kantong rakyat itu sendiri.

    Pajak-pajak yang dibayarkan oleh rakyat, tentu harus diawasi sedemikian rupa untuk menjamin perputaran uang. Pak Dhe Jokowi sudah membuktikan hal ini kepada rakyat Indonesia. Tanpa harus korupsi, pembangunan tetap jalan. Pak Dhe Jokowi membuktikan bahwa korupsi BUKAN oli pembangunan, seperti yang dikatakan oleh manusia gemuk bertompel besar di pipinya, Fadli Zon.

    Terima kasih Pak Dhe Jokowi untuk statement Anda mengenai hak angket KPK. Di dalam netralitasnya, ia tetap berpihak kepada hal yang dianggap benar, yaitu aksi anti korupsi dan mempertahankan kekuatan KPK!

    Betul kan yang saya katakan?



    Penulis :   Hysebastian   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: ‘Gebuk’ dan ‘Tampar’ Pansus Hak Angket oleh DPR, Jokowi Larang Pelemahan KPK Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top