728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 16 Juni 2017

    Drama Hak Angket KPK

    Setelah melalui beberapa scene dalam bagian sandiwara “Nikmat yang kau dustakan” Pansus (Panitia Khusus) Hak angket KPK resmi tebentuk saat rapat paripurna pada Selasa 30/5/2017 kemarin. Sejumlah  fraksi kemudian menempatkan perwakilan mereka dalam pansus tersebut. Mereka adalah fraksi PDIP, PPP, Nasdem, Hanura dan Golkar. Disaat-saat terakhir ketika nama Amien Rais ikut terseret dalam kasus korupsi proyek Alkes, PAN akhirnya turut berpartisipasi dalam “proyek” Hak angket KPK ini. Selain anggota DPR yang namanya disebut-sebut itu, semua orang mafhum bahwa terbentuknya Pansus Hak angket KPK ini tak bisa dilepaskan dari kasus korupsi e-KTP yang melibatkan para anggota DPR itu sendiri.

    Para anggota dewan mulia yang namanya disebut oleh Miryam itu bak kebakaran jenggot untuk secepatnya menggelar Hak angket KPK ini. Hasrat mereka semakin membuncah tatkala Amien Rais mendatangi Senayan untuk mendukung DPR agar segera menggulirkan Hak angket KPK ini. Lantas kita bertanya, apa tujuan sebenarnya Hak angket KPK ini digulirkan? Apalagi terkait untuk membuka BAP (Berita Acara Pemeriksaan) anggota DPR, Miryam S Haryani, dimana nama mereka turut disebut mendapat kucuran dana terkait proyek e-KTP ini.

    Sepertinya “virus kerancuan” menerpa para anggota Senayan ini. Hak angket adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh DPR, yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Wikipedia)

    Tata cara dan ketentuan mengenai penyelenggaraan Hak angket ini diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Paragraf 2 Hak angket, pasal 199 sampai dengan pasal 208.

    “virus kerancuan” yang melanda warga Senayan ini dapat kita jabarkan sebagai berikut.

    Pertama, Penafsiran keberadaan KPK.

    KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (Wikipedia) Artinya KPK bukanlah lembaga pemerintahan, tetapi adalah lembaga hukum yang sejajar dan dapat bekerja sama dengan lembaga Kepolisian maupun lembaga Kejaksaan.

    Artinya Hak angket KPK ini jelas salah alamat, seperti halnya “Alamat palsunya Ayu Tingting!” Hak angket itu dipakai untuk menguji kebijakan pemerintah, bukan untuk menguji kebijakan hukum yang dilakukan oleh penyidik KPK. Sekiranya ada yang salah dengan para penyidik KPK, anggota DPR bisa saja mengadukan aparat KPK tersebut ke polisi. Bukankah ketua KPK juga ada yang dipenjarakan? Jadi anggota DPR penggagas Hak angket tidak usah terlalu lebay dengan mendramatisir bahwa KPK terlampau over power sehingga harus selalu diawasi oleh DPR!

    Kedua, Kasus Korupsi e-KTP.

    Kasus Korupsi e-KTP adalah kasus kriminal biasa yang dilakukan secara berjamaah, dan lazim dilakukan di negeri ini. Jangan karena nama mereka disebut-sebut dalam kasus ini, para aggota dewan tersebut lalu berusaha mendramatisir agar kasus ini dianggap sangat penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan cara demikian, oknum dewan tersebut berusaha menggiring kasus ini dari ranah hukum ke ranah politik! Sebaiknya kita biarkan saja aparat penegak hukum menyelesaikan perkara ini di pengadilan secara jujur dan adil tanpa intervensi dari pihak manapun!

    Ketiga, Penafsiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 MD3 mengenai Hak angket.

    Proses pembentukan pansus Hak angket ini sejak awal sudah menimbulkan polemik di tubuh DPR sendiri. Tidak semua anggota dewan menyetujui Hak angket KPK. Aksi protes dan Walk out kemudian menandai pembentukan pansus Hak angket ini. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 (MD3) pasal 199 sudah sangat jelas mengatur tata cara pembentukan Hak angket ini. Jadi Fahri Hamzah dan kawan-kawannya tidak boleh sembarangan menafsirkan sendiri sesuka hati mereka prosedur pengajuan Hak angket KPK ini.

    Walaupun lembaga DPR itu adalah lembaga politik, tetapi tata cara kerja mereka tidak boleh terlepas dari aspek hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jika nantinya prosedur pengajuan Hak angket KPK ini terbukti tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, penggagas Hak angket KPK ini dapat diajukan ke Mahkama Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait pelanggaran kode etik DPR RI Tahun 2015.

    Keempat, Penafsiran Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu, diantaranya Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat menghambat proses penegakan hukum. Ada juga informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

    Misalnya dalam kasus e-KTP adalah, “Proses penyidikan dan BAP Miryam oleh KPK,” kita tetap dalam koridor menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dalam hal ini Pemohon Informasi Publik adalah oknum DPR yang namanya disebut dalam BAP tersebut. Ketika oknum tersebut kemudian mengetahui Proses penyidikan dan BAP Miryam itu, sudah pasti yang bersangkutan akan segera menghilangkan alat bukti, dan bukan tidak mungkin pula akan “menghilangkan diri” kalau sudah begini, pembukaan informasi itu justru menghambat proses penegakan hukum.

    Nah sekarang kita tanyakan saja kepada para anggota dewan yang mulia itu. mereka ingin membantu proses penegakan hukum atau malah justru ingin menghambat proses penegakan hukum itu sendiri….

    Salam hangat,




    Penulis : Reinhard Hutabarat    Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Drama Hak Angket KPK Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top