728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 12 Juni 2017

    DPR Gulirkan Angket KPK, Membenahi atau Mengubur Kasus ?

    Alasan yang memicu semangat anggota DPR melakukan langkah politik mereka, untuk membentuk pansus Angket KPK, seolah sarat dengan modus baru mengganggu KPK, dan menimbulkan kesan sebagai serangan balik atas upaya KPK mengungkap keterlibatan sejumlah nama legislator Senayan dalam kasus korupsi e-KTP.

    Sikap curiga masyarakat ini berawal dari tersebarnya  tuntutan anggota komisi III yang meminta KPK membuka rekaman BAP atas saksi kasus e-KTP, Miryam S Haryani, yang dikatakan sebagai mendapatkan tekanan dari beberapa nama petinggi Senayan, dalam pernyataan mencabut isi BAP kesaksiannya (sumber tempo online). Direktur Indonesia Budget Centre(IBC), Roy Salam menilai hak angket KPK yang digulirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah melenceng dari esensinya. Roy mengatakan undang-undang mengatur hak angket agar digunakan untuk membahas hal-hal strategis dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

    “Hak angket ini sebetulnya hampir tidak punya manfaat untuk masyarakat,” kata Roy saat berdiskusi di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Ahad, 11 Juni 2017. Menurut dia, materi angket yang digulirkan anggota Dewan ini hanya menyangkut perkara adminitrasi. “Terlalu kecil semangat DPR untuk membuat hak angket,” katanya.

    Lebih jauh lagi, dana yang dibutuhkan dalam agenda pansus ini yang besarnya sekitar Rp. 3,1 Milyar, dinilai sebagai pengeluaran yang tidak perlu, karena urgensi yang tidak mendesak untuk dijalankan dalam waktu dekat. Direktur IBC, Roy Salam mengatakan, hak angket Dewan Perwakilan Rakyat yang digulirkan untuk melawan Komisi Pemberantasan Korupsi berpotensi merugikan keuangan negara. Sebab, penetapan hak angket ini diduga tidak sah.

    “Panitia hak angket saja bermasalah, maka seluruh anggaran yang dipakai juga bermasalah,” kata Roy di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, Ahad, 11 Juni 2017 (sumber : tempo online). Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan pansus ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 3,1 miliar dalam menjalankan tugasnya. Anggaran ini nantinya akan dialokasikan untuk kegiatan konsinyering, kunjungan ke luar kota, dan konsumsi.

    Roy juga menilai pembentukan panitia hak angket ini hanyalah akrobatik politikus DPR. Jika anggota Dewan ingin mengawasi KPK, kata dia, tidak perlu membentuk panitia angket. “DPR melalui Komisi III bisa melakukan RDP (rapat dengar pendapat) dan menyampaikan rekomendasi,” ucap dia. Selain itu, KPK merupakan lembaga kuasi yudikatif. Sementara hak angket DPR merupakan ranah eksekutif. Sehingga, kata Roy, DPR sebenarnya telah salah sasaran menerapkan hak anket terhadap KPK.

    Kalau disimak dari beberapa narasumber, DPR untuk kesekian kalinya menelurkan kebijakan kontroversial, dan berpotensi menimbulkan pertentangan baru di arena perpolitikan, dan ironisnya diduga kuat hanya untuk menyudutkan dan mengganggu KPK dalam hal menjalankan tugasnya. Hal ini diperkuat dengan keterkaitan beberapa nama dalam keanggotaan pansus yang terkait dengan kasus yang pada saat yang sama sedang ditangani KPK.

    Bukan merupakan hal baru, jika anggota dewan mendapatkan penentangan dari sejumlah pihak, karena kesan yang diterima masyarakat atas upaya dewan kali ini tidak pada tempatnya, dan hanya membuang-buang dana serta waktu, sementara agenda yang mendesak untuk ditangani oleh DPR yang masih menunggak penyelesaiannya, yang semestinya diprioritaskan untuk ditangani.

    Adakah unsur itikad baik dibalik pengguliran pansus angket kali ini ? Jika kita gali dari mereka yang terlibat langsung dengan agenda dimaksud, tentu mereka akan menjawab ya. Tetapi kita tidak boleh merasa yakin dengan satu asumsi saja. Berbagai komponen masyarakat yang memiliki argumentasi berbeda, menunjukkan bahwa ada alasan yang secara logika hukum tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, yang sedang giat-giatnya didengungkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Seperti beberapa pernyataan disebut di atas, pihak internal KPK sendiri menyatakan hal senada, yakni tidak seharusnya DPR menjawab beberapa hal, yang dinilai oleh mereka sebagai masalah yang harus segera dibenahi, dengan langkah politik yang berpotensi menambah konflik diantara kedua lembaga negara tersebut. Meskipun juru bicara KPK sendiri menyatakan KPK akan mentaati setiap aspek hukum yang dikeluarkan oleh DPR, tetapi di sisi lain, KPK tidak boleh bertindak pasif, dan perlu mempersoalkan aspek legitimasi dan keabsahan baik secara hukum maupun secara politis, terhadap bergulirnya pansus angket yang menyasar institusi anti rasuah tersebut.

    Semoga dalam waktu dekat ini, keduanya dapat memperoleh titik temu, tentang solusi yang lebih menguntungkan dari segi kepentingan nasional, dan bukannya hanya menguntungkan secara pribadi baik anggota dewan maupun pihak-pihak tertentu lainnya. Apalagi misalnya, berbagai manuver kaum elit malah menimbulkan efek buruk bagi lembaga tempat mereka mencurahkan pengabdiannya (sumber : tempo online).



    Penulis  :   Ruskandi Anggawiria    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: DPR Gulirkan Angket KPK, Membenahi atau Mengubur Kasus ? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top