728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 15 Juni 2017

    Cabut Pasal 156(a) dari KUHP: Undang-undang PNPS 1/1965 Telah Sejiwa dengan Qur’an

    Tampaknya para pembuat Undang-undang PNPS 1/1965 ini mengambil jiwa an-Aam 68-9. (Foto: Koleksi pribadi.)

    Untunglah JPU dalam kasus Ahok telah secara cermat mempelajari kenyataan dalam persidangan, JPU yang tadinya mendakwa Ahok dengan Pasal 156(a), pada persidangan pengajuan tuntutan akhirnya JPU membatalkan pengenaan pasal ini kepada Ahok. Jika tidak, sudah semakin banyak saja korban yang direnggut oleh pasal ini. Sayang, hakim malah menjadikan pasal ini sebagai dasar pertimbangan keputusan mereka untuk kasus Ahok.

    Seperti kita ketaui, Pasal 156(a) merupakan pasal tambahan pada KHUP yang disisipkan berdasarkan amanat Pasal 4 Undang-undang PNPS 1/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama . Menurut penjelasan pakar hukum Asep Iriawan, dengan adanya pasal baru ini di dalam KUHP, dasar penuntutan untuk kasus penodaan agama menjadi dua: (1) undang-undang induk dan (2) KUHP Pasal 56(a) ini. Dengan kata lain, keduanya menjadi terpisah satu sama lain dengan jiwa yang juga berbeda tentunya, sebagaimana yang akan kita lihat berikut ini.

    Saya belum dapat sumber yang menjelaskan mengapa amanat Pasal 4 Undang-undang PNPS 1/1965 tidak menyertakan jiwa Undang-undang PNPS 1/1965 seperti yang termaktub dalam pasal-pasal sebelumnya. Undang-undang PNPS 1/1065 yang qur’ani yang mengamanatkan pemasukan pasal baru ke dalam KUHP berubah menjadi pasal bengis setelah menjadi satu kesatuan dalam KUHP. Betapa tidak, dengan Pasal 156(a) ini, pidana dapat dikenakan kepada seseorang yang dituduh melakukan penodaan agama TANPA terlebih dulu DIBERI PERINGATAN yang berupa surat bersama tiga-menteri sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2, ayat 1 Undang-undang PNPS 1/1965 yang berbunyi”

    “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi PERINTAH dan PERINGATAN KERAS untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”

    Dengan UU PNPS 1/1965 HANYA jika si pelaku yang telah mendapat perintah dan peringatan keras dan masih saja belum menghentikan kegiatannyalah yang dapat dipidana dengan menggunakan undang-undang ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 yang berbunyi:

    “Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari
    aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

    Gabungan Pasal 2, ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang PNPS 1/1965 JELAS berbeda dengan Pasal 156(a) yang diamanatkan oleh UU PNPS 1965 untuk dimasukkan ke dalam KUHP:

    Pasal 156a

    “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

    a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

    b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

    Jelas ayat ini tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam QS. 60.8-9:

    “Apabila engkau lihat orang-orang yang bercakap-cakap (MEMPEROLOK-OLOKKAN) ayat-ayat Kami, maka BERPALINGLAH engkau dari pada mereka, HINGGA mereka bercakap-cakap tentang perkara lain. Jika engkau LUPA KARENA SYETAN, maka janganlah engkau duduk bersama kaum yang aniaya, setelah engkau ingat yang demikian itu. TIADALAH KEWAJIBAN ORANG-ORANG YANG TAQWA MEMPERHITUNGKAN orang-orang yang memperolok-olokkan itu SEDIKIT PUN, tetapi HANYA PERINGATAN, mudah-mudahan mereka itu bertaqwa. “

    dan terang benderanglah kesejiwaan antara UU PNPS 1/1965 dengan QS. 60.8-9 ini.

    Dengan demikian, adalah kewajiban setiap orang yang beragama Islam untuk tetap mempertahankan UU PNPS 1/1965 dan kewajiban setiap orang yang beragama Islam pula untuk menuntut dikeluarkannya Pasal 156(a) ini dari KUHP. Kalau pun harus dipertahankan, kewajiban setiap orang yang beragama Islam jualah untuk menuntut revisi atasnya, misalnya dengan naskah revisi seperti ini:

    Pasal 156(a) [Revisi b]

    1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi dari aliran kepercayaan yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya:

    a. bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; dan/atau

    b. bermaksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

    2. 2. Pemidananaan baru dapat dilakukan orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran kepercayaan itu hanya apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia yang berupa PERINTAH dan PERINGATAN KERAS untuk menghentikan perbuatannya terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam ayat 1 pasal ini.

    Sebagai orang yang beragama Islam, kita berkewajiban membuat undang-undang positif yang bernapaskan syariat (sepanjang masih diterima oleh saudara kita yang non-muslim) tanpa TERLEBIH DULU mengkhilafatkan NKRI ini. Jiwa lebih penting dari pada nama.



    Penulis :  Zulkifli Harahap    Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Cabut Pasal 156(a) dari KUHP: Undang-undang PNPS 1/1965 Telah Sejiwa dengan Qur’an Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top