728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 08 Juni 2017

    Bersembunyi di Balik Pansus Angket E-KTP

    Ntah sudah berapa pansus yang dibuat DPR kali ini. Pansus hari ini tertanggal 07 Juni 2017 terbentuk satu pansus lagi di DPR. Kali ini bernama Pansus Angket KPK. pansus angket KPK telah menggelar rapat pemilihan ketua pansus dan hasilnya politikus Golkar Agun Gunandjar terpilih menjadi Ketua Pansus Angket KPK. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon sempat berlangsung terutup di gedung Nusantara III DPR lantai 3, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

    Pansus ini dibentuk oleh karena kegerahan beberapa anggota DPR yang tersebut namanya pada persidangan E-KTP dengan terdakwa Miryam S Haryani. Karena merasa tersebut namanya dalam persidangan ini membuat “orang-orang terhormat” ini merasa ngeri-ngeri sedap. Apalagi kasusnya sampai tersangkut di KPK. Jelas ini akan membuat beberapa wajah “orang-orang terhormat” ini tercoreng.

    Seakan hendak menunjukkan tajinya, DPR akhirnya menunjukkan kekuatan mereka dengan memaksakan harus diadakannya pansus e-ktp. Seperti yang disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan pansus hak angket KPK dikuasai orang yang berkepentingan. Menurutnya hal tersebut menunjukan hak angket KPK diarahkan untuk menyerang KPK.

    Sebelumnya Gerindra dan PAN adalah dua partai yang sangat hero menolak adanya pansus e-ktp ini. Ntah berkaitan atau tidak setelah nama besar Amien Rais disebut-sebut menerima dana 600 juta dari aliran dana korupsi, maka dengan cepat PAN berbalik arah mendukung pansus e-ktp ini. Ntah permainan apa lagi yang hendak dimainkan oleh Partai PAN.

    Sesuai UU No 17 Tahun 2014 MD3 Pasal 79 ayat 3, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain hak angket, DPR memiliki hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat.

    Selanjutnya pada pasal 205 pasal (1) Dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan dan pasal (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada panitia khusus.

    Bila mengacu pada UU N0. 17 tahun 2014 MD 3 ini jelas sekali apa yang disasar oleh DPR kepada KPK. Walaupun KPK bersikukuh bahwa mereka tidak akan menyerahkan atau memperdengarkan kesaksian Miryam S Haryani kepada pansus angket e-ktp. KPK berkeyakinan bahwa rekaman ini hanya bisa diperdengarkan di ruang persidangan.

    Permasalahannya adalah adanya rasa malu yang menghinggapi sebagian anggota DPR yang namanya tersebut dalam persidangan korupsi Miryam S Haryani sehingga merasa perlu mendengar secara langsung dan tertutup diruangan DPR. Melalui pansus angket e-ktp ini DPR bisa lebih memainkan peranannya untuk menekan KPK.

    Apabila menurut pansus angket e-ktp ini ada yang salah, maka selanjutnya DPR bisa mengajukan hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat inilah menjadi jalan untuk kemudian membubarkan KPK.

    Hal yang sama juga disampaikan Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril yang menyoroti ngototnya anggota DPR membentuk Pansus angket KPK saat lembaga anti rasuah itu tengah giat mengusut kasus korupsi besar.

    “Sebagian nama malah masuk dalam hak angket. Jadi secara subtansi angket sudah kehilangan legitimasi. Terasa manuver untuk mengganggu kinerja KPK dalam mengusut kasus,” papar Oce.

    Dia menyebut manuver politik sejumlah politikus di DPR ini bisa saya bermuara dengan rekomendasi untuk membubarkan KPK. Apalagi Oce mendengar ada pihak-pihak di DPR yang akan menyuarakan agar keberadaan KPK dievaluasi.

    “Manuver politik ini bisa lebih bermuara pada membubarkan KPK, karena kita dengar sudah ada suara-suara mengevaluasi keberadaan KPK. Angket bisa dipakai untuk mengkerdilkan KPK yang ujung-ujungnya rekomendasi pembubaran,” kata Oce.

    Bila mengacu pada UU MD3 jelaslah sudah bahwa KPK ujungnya memang akan dibubarkan. KPK dianggap telah mengganggu kehidupan gelimangan harta para koruptor.

    Seharusnya pansus angket e-ktp malu dengan dirinya yang memaksakan kehendaknya hanya untuk menyelematkan harga dirinya yang memang sudah hancur lebur. Pansus angket e-ktp ini seperti lawakan yang tidak lucu untuk ditonton dan didengar oleh masyarakat.




    Penulis :    Nixson Manurung   Sumber :  Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Bersembunyi di Balik Pansus Angket E-KTP Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top