728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 17 Juni 2017

    Bengkoknya Logika DPR RI

    Dari sisi pendidikan, anggota DPR RI tak perlu diragukan. Pendidikan mereka tinggi-tinggi. Dengan mengutip data Puskapol FISIP UI,  Republika.co.id, menyebutkan bahwa persentase terbesar anggota DPR berpendidikan sarjana (43,06%). Urutan berikutnya, magister (38,20%), doktor (8,65%), lulusan SLTA (8,47%) dan terkecil adalah lulusan diploma (1,62%). Dengan kata lain, persentase anggota DPR yang berpendidikan sarjana ke atas ada 89,91%.

    Itu artinya apa? Artinya, 89,91% anggota DPR RI sudah pernah meneliti dan menulis. Minimal untuk keperluan skripsi bagi sarjana, tesis bagi magister, dan disertasi bagi doktoral. Dengan meneliti dan menulis, sudah pasti mereka pernah dilatih, atau malahan sudah sangat terbiasa berpikir logis dengan menggunakan logika. Logika inilah yang membantu setiap orang menarik suatu kesimpulan agar tidak bertindak ngawur.

    Dengan menggunakan logika, semestinya anggota DPR jadi paham banyak hal tentang posisinya sebagai bagian dari lembaga negara, dan bahwa setiap lembaga negara memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing yang tak boleh dicampur aduk. DPR mestinya paham bahwa negara kita yang menganut pandangan pembagian kekuasaan berdasarkan prinsip trias politika di dalamnya pasti ada yang namanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    Ketiga lembaga itu memiliki kewenangan masing-masing tetapi kesemuanya bertujuan sama, yakni untuk mengupayakan perwujudan tujuan bernegara dan berbangsa sebagaimana diatur dalam konstitusi.

    Sebagai konsekuensi bahwa negara kita adalah negara hukum, DPR juga mestinya paham bahwa masing-masing lembaga tersebut sudah pasti dibentuk atau diadakan serta bekerja menurut UU. MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK, sejumlah komisi, termasuk KPK, dibentuk oleh UU. Apa yang dilaksanakannya dan bagaimana ia bekerja, setiap lembaga diatur oleh UU. Oleh sebab itu, semua lembaga negara tersebut sekaligus merupakan pelaksana UU.

    Setiap lembaga itu juga memiliki kebijakan yang pasti didasarkan pada UU. Bagaimana melaksanakan kebijakan itu pun pasti didasarkan pada UU atau peraturan di bawah UU seperti peraturan pemerintah. Kendati demikian, tidak berarti bahwa semua lembaga, badan, sampai pada komisi-komisi negara dapat dianggap sama dan bisa diperlakukan sama.

    Jika itu dilakukan, maka di situlah terjadi kengawuran berpikir dan bertindak. Di situlah terjadi kebengkokan logika. Tetapi justru itulah yang terjadi di kalangan DPR RI yang sekarang.

    Tidak percaya? Silahkan simak keputusan DPR menggunakan hak angket terhadap KPK.

    Mengapa Panik?

    Sejak terungkapnya sejumlah nama para tokoh yang diduga turut mengorupsi dana e-KTP (KTP elektronik), anggota DPR RI tampak seperti cacing kepanasan. Sejak saat itu mereka gencar mewacanakan gagasan menggunakan hak angket guna menyelidiki KPK. Silang pendapat sempat muncul di kalangan DPR dan publik. Tapi, dengan kepiawaiannya “bersilat lidah”, Fahri Hamzah berhasil mengibuli teman-temannya dengan mengetukkan palu keputusan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK secara tiba-tiba setelah menyebut rangkaian tanya: “setuju?” dan jawab: “setuju!” oleh dirinya sendiri tanpa jeda.

    Tidaklah salah bila proses pengambilan keputusan tersebut benar-benar menjadi bahan tertawaan para mahasiswa yang baru belajar berorganisasi di lembaga kemahasiswaan.

    Pertanyaannya, mengapa DPR sangat bersemangat menggunakan hak angket? Mengapa tidak membiarkan KPK bekerja tanpa diganggu? Mengapa DPR tampak begitu grogi menyaksikan nama-nama mereka disebut turut menerima aliran dana korupsi? Padahal yang disebut-sebut bukan cuma DPR, tetapi juga pejabat eksekutif dan beberapa perusahaan.

    Sejumlah nama lain yang juga disebut-sebut, antara lain Gamawan Fauzi yang dikatakan menerima 4,5 juta dollar AS dan Rp 50 juta; Diah Anggraini (saat itu Sekretaris Jenderal Kemendagri) sejumlah 2,7 juta dollar AS dan Rp 22,5 juta; Drajat Wisnu Setyawan (Ketua Panitia Pengadaan e-KTP) sejumlah 615.000 dollar AS dan Rp 25 juta; Enam anggota panitia lelang, masing-masing sejumlah 50.000 dollar AS; Husni Fahmi sejumlah 150.000 dollar AS dan Rp 30 juta;  Anas Urbaningrum sebesar sejumlah 5,5 juta dollar AS, Marzuki Alie sejumlah Rp 20 miliar, dan seterusnya.

    Dari kalangan DPR memang fantastis bila dibadingkan dengan kasus-kasus sebelumnya. Dari komisi II saja, setidaknya disebutkan 37 orang yang turut menikmati korupsi e-KTP tersebut.

    Publik lalu bertanya mengapa hanya DPR yang panik? Ataukah semuanya panik, tapi pihak lain seperti para pejabat dan pengusaha yang terlibat tiarap karena menggunakan tangan DPR untuk menghantam KPK? Pertanyaan ini tentu tidak mereka jawab.

    Namun, publik sudah paham bahwa DPR sangat grogi berhadapan dengan KPK. Mereka sangat khawatir karena pengalaman menunjukkan bahwa penyebutan nama seseorang di sidang pengadilan KPK hampir selalu disusul dengan pemanggilan sebagai saksi, kemudian berubah menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, dan berakhir di hotel prodeo. Mungkin saja karena takut masuk bui, maka mereka berusaha menggoyang, atau  setidaknya, mengerem lajunya langkah-langkah KPK.

    Tujuan mereka, tak lain, agar KPK makin lamban, syukur-syukur terjerembab dan tidak bisa menjerat mereka dalam kasus e-KTP. Bagi mereka, KPK memang sangat menjengkelkan. Sampai-sampai ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa menyebut KPK selalu membuat gaduh. Atau Amien Rais menyebut KPK busuk.

    Kejengkelan tersebut memang bisa dimaklumi. Pasalnya, pembongkaran nama dan kelakuan DPR ke publik tentu tak mengenakkan. “Sungguh terlalu”, kata judul lagu bang Rhoma Irama.

    Mengapa begitu? Karena proses hukum yang dilakukan KPK bukan hanya merusak citra mereka sebagai anggota dewan terhormat saat ini dan di sini. Malahan akan menjadi balok perintang langkah mereka untuk bisa menjadi anggota DPR pada periode berikutnya.

    Ngawur

    Tampaknya, logika inilah yang membuat mereka memahami hak angket secara ngawur. Pasal 79 ayat (3) UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) telah merumuskan bahwa “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

    Berdasarkan ketentuan itu, yang menjadi sasaran penyelidikan DPR semestinya terbatas pada pelaksanaan UU dan/atau kebijakan pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Bukan kepada KPK! Pasalnya, KPK bukanlah bagian dari eksekutif. Ia merupakan bagian dari yudikatif, penegak hukum.

    Kalau DPR memaksakan menyelidiki KPK, itu artinya DPR sedang membuat tafsiran baru tentang frase “pelaksanaan UU” dan/atau “pelaksanaan kebijakan pemerintah” dalam UU MD3. Mereka merumuskannya menjadi kegiatan lembaga apa pun yang melaksanakan UU tanpa mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah dan tanpa memilah-milah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika tafsiran ini konsisten diterapkan oleh DPR, maka tak satu pun lembaga negara yang tidak dapat diselidiki oleh DPR, termasuk dirinya sendiri.

    Jadi, kalau ada hal yang dianggap menyimpang di DPR kelak, DPR sendiri akan membuat hak angket untuk menyelidiki dirinya sendiri. Demikian pula di berbagai kementrian, di SKPD provinsi maupun kabupaten/kota, di kepolisian, TNI, kejaksaan, MPR, DPD, atau di Komisi Yudisial, KPU, dan lainnya, DPR bisa membuat hak angket untuk melakukan penyelidikan. Dalam logika DPR, hal tersebut dianggap legal. Sebab, semua lembaga itu selalu dibentuk berdasarkan UU sekaligus menjadi pelaksana UU.

    Sanggup? Tentu!. Persoalan berjalan lancar dan berhasil, itu, bukan urusan penting bagi DPR. Yang penting hak angket disetujui, panitianya dibentuk, lalu memanggil semua yang dianggap terkait serta membentak-bentak mereka di DPR, tanda tangan daftar hadir, dan biayanya cair. Itu saja.

    Coba saja hitung berapa uang negara harus keluar jika dalam satu tahun DPR menggunakan 10-15 hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan berbagai UU oleh setiap lembaga dengan kesalahan yang pasti bisa dicari-cari. Jika biayanya kira-kira Rp 3,1 miliar seperti hak angket KPK ini, maka jumlah total tinggal hitung saja, bukan?

    Bagi DPR, pengeluaran semacam itu tentu ini sangat baik. Selain bisa menggenjot peningkatan serapan anggaran, pribadi-pribadi yang menjadi anggota panitia khusus hak angket juga mendapatkan tambahan isi pundi-pundi. Lumayan, bukan?

    Pertanyaan lanjutannya, apakah hal itu diperlukan oleh rakyat? Saya tidak tahu! Tapi, DPR tidak mau peduli hal itu. Mereka malah tidak terlalu membutuhkan rakyat. Mereka hanya butuh rakyat saat pemungutan suara pada Pemilu, perhitungan dana reses, dan perhitngan dana pembinaan menurut jumlah konstituen.

    Begitulah kura-kura!

    Tulisan sebelumnya:




    Penulis    :        Yosafati Gulo   Sumber   :   Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Bengkoknya Logika DPR RI Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top