728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 04 Juni 2017

    Bagi “Mereka” Hukum Berdasarkan “Jarene” dan “Pokoke”

    Singkat saja, aku ingin menuliskannya!

    Persekusi lagi trend dan marak terjadi belakangan ini, kalau perkusi yang bunyinya merdu tak tuk tak tak tak tuk tuk. Ya enak bisa dipakai joged, gembira, dan mengandung nilai seni yang berestetika. Lah kalau persekusi?

    “Persekusi” kurang lebih adalah tindakan arogans yang memburu seseorang kemudian disakiti ataupun diintimidasi. Ini lagi marak dilakukan. Dari adanya pengusiran dokter sampai memukul anak 15 tahun untuk dipaksa minta maaf diatas materai, bahkan sampai maraknya pengecaman.

    Mengutip dari Cnn : “Dalam surat permohonan maaf tersebut, disebutkan bahwa si bocah telah mengepos dua foto yang telah diedit pada 26 Mei 2017. Salah satu foto editan tersebut menyebut FPI dengan sebutan Front Pengangguran Indonesia.”

    Kutip dari Tempo :
    “Kalau tidak salah, kenapa kabur? Toh ada 300 pengacara n 7 juta ummat yg siap mendampingimu, jangan run away lg dunk bib” “kadang fanatisme sudah membuat akal sehat n logika tdk berfungsi lagi, udah zinah, kabur lg, masih dipuja & dibela” “masi ada yg berkoar2 klo ulama mesumnya kena fitnah, loh…dianya kaburr, mau di tabayyun polisi beserta barbuk ajah ga berani,” tulis Dr Fiera, pada periode 19-21 Mei lalu.

    ————————————

    Yang kemudian dia (Dr Fiera) langsung diintimidasi bahkan meninggalkan kampung halamannya, karena merasa tidak aman dengan oknum / kelompok yang memburunya, ditempat yang berbeda pelaku persekusi terhadap anak 15 tahun, pelakunya yang diduga kelompok FPI sudah ditetapkan tersangka.

    Tidak ada yang wajar dalam kekerasan dalam aksi persekusi yang dilakukan pd anak 15 tahun tersebut yang diduga dilakukan oleh FPI. Dan seorang dokter di Sumbar harus meninggalkan kampung halamanya, karena intimidasi oknum tertentu. Kekerasan tetaplah kekerasan.

    Persekusi jelas tindakan arogans dan main hakim sendiri, yang berarti tidak menghormati negara sebagai negara hukum yang sudah disepakati bersama.

    Ini bukan zaman Soeharto Tong, yang seenaknya saja membungkam pikiran dan main kecam serta ancam. Kalau merasa tidak betul bantah dengan argument juga benturkan dengan realita. Cemen amat langsung main keroyokan, itu baru suara emak-emak dan anak-anak loh, sudah pada kebakaran jenggot. Langsung main aksi persekusi. Hukum bukan berdasarkan “jarene” dan “pokoke” yang main hakim sendiri.

    Tuh akibatnya jadi tersangka, hukum kok berdasarkan “jarene” dan lagi-lagi “pokoke”, kalian kira negara ini tidak ada aparat penegak hukum. Negara ini sebagai negara hukum sudah disepakati bersama, tidak ada istilah “jarene”, sudah ada aturan yang berlaku. Itu coba lihat si “Anu” sudah ditetapkan tersangka malah sibuk ngeles dengan kata politisasi dan kriminalisasi, sementara diri tidak kooperatif untuk menghadapi proses hukum yang menimpa dirinya. Malah minta dijemput seperti Khomeini. Lagi-lagi “pokoke”.

    Persekusi itu arogans Tong, merendahkan nilai kemanusiaan. Jangan salahkan aparat ya kalau ditangkap, biar tahu kalau hukum bukan berdasarkan “jarene”. Dikira aparat takut dan lemah, tuh di Solok, Kapolresnya sudah dimutasi, jangan main hakim sendiri, jangan berpikiran dan menganggap aparat lemah. Masih kurang, yo mbok dengarin Pak Jokowi sikk:

    Persekusi berlawanan dengan asas-asas hukum negara. Sangat berlawanan dengan asas-asas hukum negara. Jadi perorangan maupun kelompok-kelompok maupun organisasi apapun tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh,” tegas Jokowi saat ditanya usai dirinya menghadiri Kajian Ramadan di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (3/6/2017).

    Apalagi, lanjut Jokowi, jika aksi persekusi dilakukan dengan alasan menegakkan hukum namun tak melibatkan aparat. Hal itu tidak dibenarkan.

    “Tidak boleh dan tidak ada. Kita bisa menjadi negara barbar kalau hal seperti ini dibiarkan,” kata Jokowi.

    Jokowi mengatakan dirinya sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk melakukan penegakan hukum atas tindakan persekusi. Siapapun yang melakukan aksi main hakim sendiri tersebut harus ditindak tegas.

    “Saya sudah perintahkan kepada Kapolri penegakan hukum penjndakan tegas dan tidak boleh hal-hal seperti itu dibiarkan. Dan siapapun, baik individu kelompok maupun organisasi masyarakat dari kelompok manapun segera hentikan, hentikan dan semuanya serahkan persoalan itu kepada aparat hukum, kepada kepolisian,” jelas Jokowi. (Detik.com)

    Pak Jokowi, hukum dimata mereka itu berdasarkan “jarene” dan “pokoke”, jadi hemat saya harus diberi pelajaran soal hukum, dengan cara ditangkapi oknum dan kelompok yang bertindak barbar serta main hakim sendir yang membungkam pikiran orang untuk berpendapat. Mereka tak tahan kritik, mungkin harus mewek di jeruji besi dulu, baru taubat, seperti sinetron-sinetron hidayah.

    Mereka yang tak tahan kritik adalah ruhaninya sedang sakit dan mereka yang selalu merasa paling benar dengan retorikanya adalah justru menyembunyikan ketidaktahuannya.

    Apa beda Persekusi dengan Perkusi?

    Si Otong dengan lantang menjawab:
    Perkusi jika dipukul ada harmonisasi bunyi pak, tak tuk tak tak tuk tuk tong tak tuk, dan setiap pukulan ada estetika sekaligus merupakan karya, kemudian bisa jadi profesi yang dapat menghasilkan uang mesti dipukul, gitu pak.

    Kalau persekusi, saat memukul bunyinya gedebak gedebuk pak, menyakitkan, menyudutkan, mengerikan dan bisa menjadi profesi juga, tetapi bukan menghasilkan uang, karena habis mukul masuk penjara pak.

    Wah Otong pintar, yo wis Tong, kamu banyak baca ya, suka baca buku apa?

    Buku kotot pak, sing penting “jarene” dan “pokoke”.

    Yang edisi mana Tong?

    “Edisi pergi diam-diam, pulang minta dijemput, pak”


    Penulis :   Losa Terjal    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Bagi “Mereka” Hukum Berdasarkan “Jarene” dan “Pokoke” Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top