728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 17 Juni 2017

    Atut Dituntut 8 Tahun Penjara, dan Kekonyolan Hak Angket KPK

    Theodore Roosevelt, lahir di New York City Amerika Serikat pada 27 Oktober 1858 adalah Presiden Amerika Serikat yang Ke-26. Ia pernah mengatakan, “A man who has never gone to school may steal a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.” Seseorang yang tidak pernah lulus sekolah bila ia menjadi pencuri maka ia bisa mencuri barang yang ada dalam gerbong kereta, tetapi jika ia lulusan universitas bisa jadi dia akan mencuri seluruh kereta api.

    Apa artinya itu? Semakin berpendidikan seseorang. Semakin pintar seseorang, maka akan semakin banyak yang ia bakalan curi apabila ‘gen pencuri’ sudah mengalir dalam dirinya. Entah dalam posisi apapun dia duduk dalam sebuah pemerintahan. Semakin tinggi jabatan tentu semakin banyak yang bisa dia curi.

    Korupsi adalah penyakit menular dan sulit dibasmi di negeri ini. Ia penyakit, tetapi di mata para koruptor justru sebaliknya, korupsi adalah ‘vitamin’ penambah daya. Tanpa korupsi maka hidup mereka menjadi tidak nyaman dan jauh dari sejahtera. Itu sebabnya juga kita tak usah heran bila ada petinggi di D P R yang notabene adalah wakil rakyat, wakilnya Anda dan saya, dengan culunnya mengatakan bahwa korupsi adalah oli pembangunan.

    Hari ini, salah satu korban bakteri ‘cinta uang’ telah menemui jalannya. Menuai apa yang ia tabur. Mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, sudah dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Atut juga dituntut membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Atut padahal orang pintar kan? Tapi ternyata pintar korupsi juga. Kecantikan diri tak selamanya berbanding lurus dengan kecantikan hati.

    “Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” demikian kata jaksa Budi Nugraha saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini, Jumat (16/6/2017).

        Dalam pertimbangannya, jaksa KPK menilai perbuatan Atut sebagai pejabat negara tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, Atut dinilai telah turut serta menikmati dan menerima uang serta fasilitas yang didapatkan dari korupsi.

    Menurut jaksa, Atut terbukti merugikan negara sebesar Rp 79,7 miliar dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Atut dinilai telah memperkaya diri sendiri dan orang lain. Ia telah melakukan pengaturan dalam proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, dan APBD Perubahan 2012.

    Atut diduga melakukan pengaturan pelaksanaan anggaran pada pelelangan pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Rujukan Pemprov Banten. Ia dinilai memenangkan pihak-pihak tertentu untuk menjadi rekanan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Atut didakwa bersama-sama dengan adik kandungnya, yaitu Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

    Jaksa menilai, Atut terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sumber: Atut Dituntut Jaksa KPK

    Kasus-kasus korupsi seperti ini, apalagi yang terus terusan melahirkan “dinasti korupsi” tentu membuat Presiden Jokowi tidak bisa tidur nyenyak. Pemerintahan bisa tergerogoti bila oknum-oknum dalam pemerintahan getol banget mencuri (baca: korupsi). Saat ini, Jokowi menaruh harapan besar pada peran KPK, selain kejaksaan dan kepolisian tentunya.

    Jokowi dan Ahok adalah icon dan simbol perlawanan terhadap korupsi. Mereka berjuang dengan cara masing-masing untuk melawan para mafia, pencuri, dan koruptor. Sebagai konsekwensi, perjuangan mereka mendapat serangan balik tak kalah keras. Ini adalah keniscayaan yang tak bisa dihindari. Indikasi perlawanan para koruptor sudah sangat jelas sejelas kristal. Mereka lalu kemudian menghalalkan segala cara. Berbagai upaya dilakukan.

    Ahok berusaha dibungkam. Sasaran berikut Jokowi juga hendak dibungkam. Mereka lupa, tak pernah ada kekuatan lain apapun yang dapat membungkam kebenaran. Suatu saat, semua lutut akan bertelut dan semua mulut akan menganga serta semua mata terbelalak. Mereka akan terpesona bahwa Tuhan tidak tidur, dan ia sigap melindungi siapa yang benar.

    Kini upaya melemahkan pemberantasan korupsi terus diupayakan. Sasaran lain sudah terbaca, ya apalagi kalau bukan melemahkan KPK sebagai salah satu benteng utama perlawanan terhadap tindak pidana korupsi. Benteng ini hendak dihancurleburkan. Paling tidak, mesti dilemehkan selemah-lemahnya. Lembaga ini boleh saja tetap ada tetapi harus tidak powerful lagi. Koruptor pasti membenci lembaga anti-rasuah ini, buktinya ada saja yang nyinyir dan terus mencibir KPK, bahkan ada yang mengusulkan untuk membubarkan KPK.

    Lalu datanglah usulan konyol hak angket. Ini menurut pendapat saya adalah kekonyolan tak tahu malu. Luar biasa. Pada tingkat tertentu, orang-orang ini menjadi sangat lucu.

    Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (HTN-HAN) Mahfud MD mengatakan dengan gamblang, pembentukan Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR bukan hal yang strategis.

    “Di dalam undang-undang itu disebutkan materi hak angket itu menyangkut satu hal penting bukan masalah rutin, kedua hal strategis, dan yang ketiga mempunyai pengaruh luas di tengah masyarakat,” itu kata mahfud MD.

    Menurut Mahfud, kesaksian mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis, 23 Maret 2017 lalu, yang mengaku ditekan penyidik adalah hal biasa.

    “Itu kan hal biasa, tidak ada hal yang gawat di situ. Dan itu kan juga sudah dibuktikan dalam sidang praperadilan sudah benar. Ini kan tidak ada strategisnya juga dan tidak berpengaruh luas terhadap masyarakat. Ini masalah biasa saja, masyarakat menganggap pemeriksaan Miryam itu biasa,” tutur dia.

    Jika DPR berpikir pembentukan Pansus Hak Angket itu bukan hanya soal Miryam S Haryani, tetapi ada soal lain itu, maka itu tidak diperbolehkan. Hak angket itu harus fokus terhadap apa yang mau diangketkan, kalau nanti masalahnya mau dicari oleh Pansus, itu tidak boleh dilakukan sebab akan tidak fair secara hukum.

    Hak angket yang dimunculkan bisa jadi telah kehilangan kemurniannya. Mereka hanya mau menggembosi KPK. Orang Manado bilang, “So kentara di kening kwa…”

    Belajarlah dari sejarah, lalu cukup kita amini saja, bahwa semakin banyak koruptor masuk penjara itu berarti KPK sementara bekerja semaksimal mungkin. Anda jangan bela para koruptor. Ketika koruptor Anda bela dengan alasan apapun, maka dosa mereka akan ikut Anda tanggung.

    Jadi berhentilah bergaya. Stop bicara anti korupsi bila diri sendiri masih cinta korupsi. Lihat saja mereka yang gaya-gayaan menuduh Ahok korupsi tempo hari. Apa hasilnya? Mereka justru satu per satu dipermalukan. Mulai dari auditor utama BPK sampai Amien Rais, mereka lalu diperiksa KPK atas tuduhan korupsi, bahkan ada yang sudah terbukti.

    Ayo, setelah ‘Ratu’ Atut siapa lagi menyusul…?

    “I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet.” — Mahatma Gandhi




    Penulis    :        Michael Sendow       Sumber   :   Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Atut Dituntut 8 Tahun Penjara, dan Kekonyolan Hak Angket KPK Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top