728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 16 Juni 2017

    Angket KPK, Hukum Disikapi Proses Politik, Apakah Logis ?

    Pertanyaan yang cukup menggelitik, bisakah proses politik terpisah dengan proses hukum ? Jawabnya pasti ya, namun khusus untuk proses penanganan korupsi, jawabnya bisa ‘ Impossible !’. Masalahnya, sikap para politisi yang merasa terganggu dengan upaya KPK menangani kasus korupsi oknum pejabat, nyaris selalu mendapat gangguan dan intimidasi politik.

    Salah satu contoh kasus yang menyangkut proses hukum, beririsan dengan proses politik, adalah data rekaman penyidikan MSH, yang dipermasalahkan oleh komisi III DPR, merupakan objek yang sedang berjalan di persidangan Tipikor (sumber : detik.com). Bahkan dapat dikatakan proses ini merupakan kembaran antara politik dengan hukum. Kok bisa ? Mari kita buat batasan, dalam kasus yang kita bicarakan, yakni data percakapan penyidik dengan saksi kasus korupsi e-KTP, atas nama MSH, menjadi primadona perpolitikan di gedung DPR, dimana gelanggangnya adalah pertarungan antara kredibilitas dewan dengan KPK.

    Dalam proses hukum, dengan materi yang sama, telah menggiring sang saksi tadi menjadi tersangka kesaksian palsu. Permasalahan yang timbul, siapakah yang berpotensi melanggar rambu-rambu hukum ?  Apakah anggota dewan yang terhormat, benar melakukan intimidasi kepada saksi ? Atau sebaliknya, penyidik KPK yang menekan saksi untuk mengarahkan kesaksiannya, seperti diutarakan MSH di persidangan ?

    Masing-masing pihak sudah barang tentu, dengan segala kekuatan yang dimilikinya, akan saling bertahan, dan beradu argumen tentang versinya. Kita sebagai pihak luar, hanya mampu menduga dan mengira, bagaimana logikanya seorang penyidik, melakukan tekanan kepada seorang anggota dewan ? Tentu kita bisa menilai sebagai petugas yang ‘nekat’. Jadi akal sehat kita mengatakan ‘tidak masuk akal’, petugas KPK mengangkangi hukum yang dia harus jaga sebaik-baiknya. Tetapi entahlah, mungkin saja pada saat proses penyidikan ada hal yang di luar nalar.

    Bergulirnya pansus Angket KPK di DPR, yang dipicu oleh keberatan KPK memenuhi permintaan anggota dewan, untuk membuka rekaman percakapn diatas, menimbulkan pertanyaan lebih jauh. Kasus yang sudah masuk persidangan, seolah-olah ingin diintervensi dengan cara pembuktian secara politik. Masalahnya, berhasilkah anggota dewan memaksa KPK, memberikan data, yang semestinya hanya boleh dilakukan di persidangan ? Lagi-lagi kita bisa menimang-nimang logikanya. Sebagai institusi hukum, KPK seharusnya lebih memilih berpihak kepada proses hukum. Artinya KPK seharusnya tidak akan memenuhi permintaan seperti itu.

    Bagaimana resiko yang akan menimpa KPK, ketika menolak tuntutan pansus DPR ? Bisa jadi pansus akan mengangkatnya menjadi isu yang berdampak pada citra lembaga anti rasuah itu. Misalnya pada agenda yang mengharuskan pihak KPK memberikan data tertentu, dan boleh jadi pemenuhan permintaan itu juga menimbulkan dilematis, karena bertentangan dengan kaidah lain. Hal-hal seperti inilah yang perlu dipahami oleh semua pihak. Meskipun secara politis pihak pansus memiliki legitimasi untuk meminta KPK memberikan dukungan sepenuhnya, di sisi lain, harus dipertimbangkan potensi berbenturan dengan hukum yang memuat masalah  yang sama.

    Seperti diutarakan oleh jubir KPK, mengenai pansus angket, KPK juga masih mengkaji masukan dari praktisi dan akademisi hukum tata negara dan administrasi negara. Namun Febri menegaskan KPK menghormati kewenangan DPR. “Tindakan hukumnya apa nanti akan kita tentukan lebih lanjut. Yang pasti KPK tetap menghormati seluruh kewenangan yang dimiliki oleh DPR. Namun KPK sebagai lembaga hukum harus bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku,” pungkas Febri. Anggota Pansus Taufiqulhadi sebelumnya menyatakan KPK bisa dikenakan pasal penyanderaan dalam KUHP jika tidak menuruti permintaan Pansus untuk menghadirkan Miryam. Pansus menyurati KPK terkait permintaan ini (sumber : detik.com).

    Lebih jauh, masyarakat yang menggalang dukungan menolak angket KPK, mengeluarkan hasil survey. Sebanyak 65 persen responden tidak membenarkan penggunaan hak angket KPK, berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Sementara Pansus Hak Angket KPK mengatakan sudah menjalankan tugas secara konstitusional. “Kami tidak berkepentingan terhadap hasil survei karena kami melakukan tugas konstitusional itu bukan berdasarkan hasil survei. Tetapi kami mengerti apakah itu perlu atau tidak,” ujar Wakil Ketua Pansus hak angket KPK Teuku Taufiqulhadi saat dihubungi, Kamis, 15/6/2017 (sumber : detik.com).

    Kita tunggu, apakah pansus akan tetap ngotot melanjutkan proses politiknya ? Sementara kasus hukum yang menjadi pemicunya, juga tetap berjalan di KPK.



    Penulis   :  Ruskandi Anggawiria   Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Angket KPK, Hukum Disikapi Proses Politik, Apakah Logis ? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top