728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 09 Juni 2017

    Aksi Bela 96 Alumni 212, Bentuk Perlawanan Kedaulatan RI

    Meski dilarang polisi, massa alumni 212 tetap akan menggelar Aksi Bela Ulama 96. Polisi bersiaga melakukan pengamanan untuk mengantisipasi aksi tersebut. “Masjid adalah rumah Allah dan milik umat, Presidium Alumni 212 sudah memberikan pemberitahuan ke Polda Metro Jaya dan minta izin ke pihak Istiqlal. Namun demikian jika pihak Istiqlal tak memberi izin acara Tabligh Akbar di dalam masjid, maka Insya-Allah acara tetap kami laksanakan,” ujar Sambo, Jumat (9/6/2017).

    Ini adalah sekelumit pernyataan yang keluar dari Presidium Alumni 212. Mereka mengatasnamakan untuk membela Islam, mereka mengatasnamakan untuk membela Ulama. Benarkah Aksi Bela Ulama 96 hanya untuk membela Islam dan Ulama ?

    Bila kita mundur dan mendengar kembali pernyataan Presidium Alumni 212 saat melakukan konfrensi persnya tertanggal 31 Mei 2017 dimana salah satu pernyataannya adalah “ Dengan penetapan Habib Rizieq sebagai tersangka itu berarti Rezim penguasa saat ini memang tidak punya itikad baik untuk menjalin hubungan baik dengan ummat Islam dan para ulama bahkan mengambil posisi melawan ummat dan para ulama sebagaimana yang selama ini memang sangat kita rasakan dimana perlakuan rezim penguasa saat ini yang sangat diskriminatif tersebut kepada ummat Islam dan para ulama terutama kepada ummat dan ulama yang tergabung dalam Aksi Bela Islam 212”.

    Siapa Habib Rizieg ? Apakah ada pengecualian terhadap seseorang di Indonesia bila menghadapi kasus ? Bukankah ada persamaan hukum bagi semua orang yang tinggal di Indonesia ? Bukankah kasus Rizieg sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Kepolisian ? Jika akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi, bukankah ada hak jawab yang bisa dilakukan oleh Rizieg terhadap delik pengaduan yang diajukan kepadanya ? Mengapa harus menghimpun kekuatan bahkan sampai menggalang Aksi Bela Ulama 96 ?

    Bila diperhatikan kasus yang menjerat Rizieg bukan hanya kasus pornografi, masih banyak kasus lain lagi terkait laporan masyarakat kepada Rizieg. Salah satunya penodaan Pancasila, penodaan agama Kristen dan masih banyak lainnya.

    Kalau masih dalam satu kasus ini saja sudah harus menggerakkan Aksi Bela Ulama 96, berapa banyak lagi aksi-aksi yang lain terkait kasus yang menjerat Habib Rizieg ?

    Aksi Bela Ulama 96 yang didengungkan oleh Presidium Alumni 212 dinyatakan sebagai Jihad Konstitusional. Aksi Bela Ulama 96 ini sengaja menyerukan dan mengajak dengan cara mengatasnamakan Ummat Islam dan Ulama, hal ini dikarenakan rakyat Indonesia sangat mudah diprovokasi dengan mengatasnamakan Ummat Islam dan Ulama.

    Melalui pernyataan sikap Presidium Alumni 212 (1) Mendesak Tim Investigasi KOMNAS HAM untuk segera mengeluarkan rekomendasinya bahwa Rezim Jokowi telah melakukan pelanggaran HAM berat secara sistematis, massif dan terstruktur terhadap para Ulama, Aktivis-aktivis Pro Keadilan dan Ormas Islam HTI.

    (2) Membawa hasil rekomendasi dari Komnas HAM tersebut ke dunia internasional yaitu ke OKI dan Pengadilan Internasional untik menyelidiki dan mengadili kejahatan kemanusiaan yang diduga kuat dilakukan oleh Rezim Jokowi terhadap para ulama, Aktivis-aktivis pro Keadilan dan ormas Islam.

    (3) Menggalang kekuatan ummat di seluruh Indonesia dengan melakukan AKSI DAMAI BELA ULAMA dan aksi mosi tidak percaya kepada Pemerintah dan MENUNTUT MUNDUR Bapak Jokowi dari jabatan presiden karena sudah melanggar sumpahnya sebagai Presiden RI untuk menegakkan hukum dan konstitusi dengan sebenar-benarnya dan juga untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

    Komnas HAM akhirnya memainkan peranannya untuk melakukan investigasi kriminalisasi ulama dan pembubaran HTI. “Laporan dari presidium 212 plus HTI. Mereka menyampaikan persoalan yang dihadapi para ulama, aktivis, dan beberapa orang termasuk kebebasan berserikat oleh organisasi yang namanya HTI,” kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di Kemenko Polhukam, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).

    Terkait Natalius Pigai yang duduk sebagai Komisioner Komnas HAM sulit untuk menerka langkah politik orang yang satu ini. Apakah Natalius Pigai selaku Komisioner Komnas HAM bisa independent dalam menyikapi dugaan kriminalisasi ulama dan pembubaran HTI ?

    Hal ini terkait dengan adanya pernyataan Natalius menyebut kebohongan itu tertulis dalam sebuah berita di media nasional Kompas.com berjudul Jalan Trans Papua, Menembus Gunung dan Membelah Bukit yang rilis tertanggal 10 Februari 2017. Menurut Natalius tulisan yang menampilkan gambar-gambar pembangunan jalan trans Papua di dalam badan berita tersebut merupakan pembohongan besar pemerintah kepada masyarakat.

    Bagaimana Natalius Pigai bisa mengatakan bahwa Trans Papua adalah kebohongan ? Jadi perlu dilakukan tranformasi besar-besaran ditubuh Komnas HAM.

    Terkait dengan HTI, bukankah pemerintah Indonesia sudah bulat menyatakan bahwa HTI terlarang di Indonesia dan wajib di bubarkan ? Tidak ada peluang dan tawar menawar terkait HTI. Dapat disaksikan sendiri dibeberapa negara justru HTI dilarang untuk tumbuh dan berkembang. Mengapa di Indonesia dikasih peluang ?

    Melihat gerakan dan aksi-aksi yang berlangsung saat ini sulit untuk mengatakan bahwa ini merupakan upaya untuk menggalang kekuatan menurunkan Jokowi sebagai Presiden yang sah pilihan rakyat Indonesia.

    Dalam pernyataan Presidium Alumni 212 poin (8) Terakhir sebagai rasa hormat kami kepada Bapak Presiden Jokowi, kami menghimbau masih ada kesempatan dan belum terlambat bagi Bapak Jokowi untuk dapat mengakhiri semua kegaduhan-kegaduhan ini dengan memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menghentikan semua kriminalisasi ulama dan aktivis-aktivis dengan mengeluarkan SP3 & SKP2 serta mencabut pernyataan pembubaran HTI.

    Pernyataan ini mengindikasikan semacam ancaman. Ancaman kepada Kepala Negara RI. Apakah ancaman ini dapat dibenarkan secara hukum ? Seharusnya Kepolisian RI sudah harus bergerak menumpas organisasi ini. Pernyataan ini jelas sudah mengancam kedaulatan rakyat Indonesia.

    Kalau Kepolisian RI tidak segera melakukan langkah-langkah yang strategi maka kejelasan tentang kehancuran negeri Indonesia ini jelas terbuka semakin lebar atau minimal akhirnya terbentuk Indonesia Bersyariah.



    Penulis    :    Nixson Manurung    Sumber   : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Aksi Bela 96 Alumni 212, Bentuk Perlawanan Kedaulatan RI Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top