728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 18 Juni 2017

    Adakah Umpatan yang Syar’i untuk Mencuca Pansus Angket DPR?

    Ketika membuat judul tulisan, terus terang tengah geregetan level Jokowi. Inginnya nggebuk dan nendang para penghalang kerja KPK.

    Geregetan belum lewat malah diganti kejengkelan level Dewa Bujana. Gara-garanya bahasan Editorial Media Indonesia di MetroTV tentang koruptor Sabtu pagi tadi (17/6/2017). Yang menyenangkan, para penilpon tidak ada yang sepakat dengan Pansus Angket DPR tentang KPK. Jelas-jelas dengan dalih proses politik yang picik, licik, penuh trik, KPK hendak dilemahkan secara sistematis, terstruktur dan massif.

    Sebaliknya, ada kesan kuat berlipat-lipat kalau DPR hendak melindungi para maling yang sembunyi di rumah parlemen. Edian njaran tenan, kan?

    Lagipula, secara akademis sudah terbukti kalau rakyat tidak mendukung pansus angket DPR ini. Adalah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang merilis hasil survei tentang hak angket KPK yang digulirkan oleh DPR. Hasilnya, mayoritas responden menganggap hak angket KPK tidak dibenarkan karena mereka yakin ada anggota DPR yang terlibat dalam kasus e-KTP.

    Survei ini dirilis oleh Direktur SMRC Sirojuddin Abbas di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017). Survei dilakukan berdasarkan keputusan DPR yang membuat Pansus Hak Angket KPK, karena hal ini dinilai dapat melemahkan KPK.

    Ternyata sebanyak 53,8 persen responden yakin anggota DPR terlibat dalam kasus e-KTP. Hanya 9,1 persen responden yang tidak yakin dan ada 37,1 persen yang tidak menjawab. Jelas-jelas rakyat sejati sudah tidak bisa ditipu lagi oleh wakilnya di DPR.

    Ketika responden ditanya apakah hak angket KPK dibenarkan ketika banyak anggota DPR yang diduga terkait dengan kasus e-KTP, hasilnya sangat mantap. Sebanyak 65 persen responden tidak membenarkan penggunaan hak angket KPK. Hanya 29,5 persen yang membenarkan dan 5,6 persen tidak menjawab.

    29,5 persen responden yang membenarkan jelas senafas dengan Amien Rais. Politisi renta yang belum juga sinkron antara dengkul dan mulutnya. Rasa-rasanya sampai Lebaran Kuda saya tetap kesulitan untuk percaya pada mulut Amien Rais. Sejak dengan cara licik dan mata mendelik melengserkan Gus Dur. Memori tersebut tidak bisa dilupakan sekalipun pada bulan Ramadhan. Belum lagi soal nazar yang belum dibayar. Jadi mohon maaf saja.

    Untung saja masih lebih banyak responden yang tidak membenarkan ulah DPR itu. Alhamdulilah bahwa orang-orang yang berpikir pakai otak masih ada di negara ini. Kecerdasan ini dibuktikan berdasarkan hasil survei.

    Dari 65 persen responden yang menjawab tidak membenarkan hak angket KPK, ada 51,6 persen yang menganggap proses DPR untuk melindungi anggota dari proses hukum KPK. DPR yang culas sudah diketahui masyarakat luas secara cerdas. Belum juga puas?

    Ini hasil survei tentang penilaian publik terhadap DPR dan KPK. Hasilnya adalah mayoritas responden lebih percaya KPK daripada DPR. Modyaaar ora?

    KPK tetap pantas dipercaya. Hanya orang yang dengkul dan mulutnya tidak sinkron yang percaya pada pansus angket DPR. Jelas-jelas DPR mau melindungi para maling cecurut bau kentut yang sembunyi di balik jas keanggotaan DPR.

    Institusi DPR sebagai lembaga yang tidak tahu malu makin kentara saja. Sudah ketahuan banyak anggota DPR disebut dalam kasus korupsi e-KTP, ini malah ramai-ramai ngeroyok KPK dengan hak angket. Bukannya banyak tobat pada bulan Ramadhan, ini malah mengeraskan hati dan mencari legitimasi untuk korupsi berjamaah. Sokur ada celah menemukan cara korupsi yang sesuai syariah. Ah, payah!

    Syukur alhamdulilah, sebanyak 64,4% responden mengaku percaya KPK dan hanya 6,1% yang menjawab percaya DPR. Ada 29,5% responden yang menjawab tidak tahu atau tidak mau menjawab.

    Mau berkilah apa lagi pansus angket DPR ketika rakyat tidak menginginkan pelemahan KPK. Jelas-jelas publik lebih percaya dengan kewenangan yang dijalankan oleh KPK daripada DPR. Dengan demikian, sulit diyakini bahwa keputusan DPR membentuk hak angket KPK adalah sama dengan suara publik.

    “Dari hasil ini mayoritas masyarakat merasa yakin anggota DPR dan pejabat terlibat dalam kasus korupsi itu. Dengan melihat hal ini, membuat citra DPR semakin merosot,” pungkas Sirojuddin.

    Menyimak sepak terjang DPR yang dikomandani Fadli dan Fahri memang makin muak saja. Sudah makan gaji dari pajak rakyat, ini malah melindungi para maling kampret uang rakyat. Benar-benar bikin jengkel level Ahok. Bawaanya pengin mengumpat dengan cepat dan tepat.

    Umpatan di sini dimaksudkan sebagai ungkapan perasaan jengkel yang berbeda maknanya dengan ujaran kebencian. Saya tidak benci DPR, tetapi jengkel. Apalagi DPR adalah lembaga perwakilan rakyat. Ketika wakil rakyat tidak mencerminkan yang dikehendaki rakyat kan jengkel sekali. Di sinilah mengumpat menjadi relevan.

    Nah, supaya umpatan tidak kebablasan, perlu kiranya fatwa MUI untuk merumuskan dan memilih umpatan yang santun dan sesuai syari’ah. Umpatan yang sesuai syariah dirasa mendesak karena telinga anggota DPR sudah tidak mempan dengan lantunan ayat-ayat suci supaya mereka berhenti korupsi.

    Sambil menunggu adanya klarifikasi umpatan yang syar’i, perkenankan saya pinjam umpatan Mbah Ma dan Pak Mah, droehoen tenan kok caah….



    Penulis   :  Setiyadi RXZ  Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Adakah Umpatan yang Syar’i untuk Mencuca Pansus Angket DPR? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top