728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 30 Mei 2017

    WTP Itu Seharusnya Wajar Tanpa Persenan Bukan WDP-Wajar Dengan Persenan

    WTP, WDP, TW maupun TMP merupakan jenis-jenis opini atau penilaian profesional yang dikeluarkan pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan yang disajikan oleh Instansi Pemerintah. Penilaian profesional ini dikeluarkan setelah pemeriksa BPK melakukan audit atas laporan keuangan  disajikan oleh Instansi pemerintah. Instansi pemerintah pemerintah itu bisa berupa pemerintah daerah atau kementrian ata lembaga-lembaga negara lainnya.

    Penilaian ini didasarkan atas kewajaran  informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang di audit. Kewajaran itu meliputi standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

    Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Opini_Badan_Pemeriksa_Keuangan

    Penilaian profesional tertinggi BPK adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). WTP merupakan penilaian yang paling didamba oleh para pemimpin Instansi Pemerintah. Tidak heran bila WTP menjadi “barang dagangan” antara pemeriksa dengan yang diperiksa. Penilaian WTP menunjukkan bahwa Instansi tersebut patuh dalam melaksanakan tata kelola keuangan negara. Dalam kata lain, Instansi tersebut bersih dari tindakan yang tercela khususnya penyalahgunaan keuangan.

    Peringkat kedua dari penilaian profesional BPK adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Hasil penilaian ini membuktikan bahwa Instansi pemerintah yang diaudit mempunyai masalah dalam tata kelola keuangan. Ada kebocoran anggaran, atau ada indikasi korupsi namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

    Peringkat ketiga adalah TW (Tidak Wajar). Peringkat ini diberikan manakala hasil audit laporan keuangan Instansi pemerintah tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hasil audit menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat dapat memberikan informasi yang menyesatkan. Ini artinya Instansi tersebut ditengarai bermasalah dalam hal tata kelola keuangan. Bisa jadi tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan atau pun tidak efektif dalam pengendalian sistem kelola keuangan. Penilaian ini menunjukkan adanya indikasi korupsi yang cukup tinggi sehingga perlu ada tindak lanjut yaitu perbaikan sistem tata kelola keuangan.

    Peringkat terakhir dari penilaian BPK adalah TP (Tidak Menyatakan Pendapat). Penilaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Instansi Pemerintah sangat menyimpang dari tata kelola keuangan yang telah ditetapkan. Indikasi korupsi sangat tinggi, untuk itu diperlukan suatu tindakan yang tegas dalam menyikapi penilaian ini.

    Jadi tidak heran bila penilaian WTP menjadi barang dagangan yang laris manis bagi para pemeriksa keuangan yang tidak jujur. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena ada pemahaman yang keliru terhadap penilaian WTP. Lembaga atau Instansi pemerintah yang menerima WTP dianggap sudah bersih dari penyimpangan dan penyelewengan keuangan. Penilaian ini seolah-olah membuktikan bahwa pemimpin Lembaga atau instansi tersebut mampu mengelola keuangan dengan baik?. Jika memang Lembaga atau instansi itu bersih dari korupsi mestinya pemimpin lembaga atau Instansi tersebut tidak akan dicokok oleh KPK karena kasus korupsi?

    Kota Palembang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK, padahal walikotanya yaitu Romi Herton bersama-sama dengan istrinya terbukti melakukan tindakan korupsi terkait kasus pengurusan sengketa Pilkada di MK dan memberikan suap terhadap Akil Mochtar.  Contoh lain adalah Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dihukum enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (24/11/2016). Gatot terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) Pemprov Sumut Tahun Anggaran (TA)  2012-2013. Kerugian negara senilai Rp 4,03 miliar. Gatot juga sebelumnya telah dihukum karena terbukti bersalah menyuap anggota DPRD Medan agar menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LP JP APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012, persetujuan Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan APBD Provinsi Sumut TA 2014, pengesahan P-APBD TA 2014 dan APBD TA 2015, pengesahan LPJP APBD TA 2014, pengesahan LKPJ APBD TA 2014. Pada tahun 2015 Pemda Medan mendapatkan penilaian WTP dari BPK.

    Jadi memang ada yang salah dalam pemberian penilaian WTP ini. Penangkapan auditor BPK dalam hal ini RS dan AS membuktikan hal tersebut. RS dan AS melakukan kong kali kong dengan pihak Kemendes PDTT. Mereka mungkin diminta atau mungkin meminta sejumlah imbalan agar penilaian WTP dapat disematkan ke pihak Kemendes PDTT. Maklum mereka kan yang punya kuasa atas penilaian tersebut. Jadi tidak heran bila mereka bisa buka harga untuk penilaian tersebut, terlepas apakah yang dinilai pantas untuk mendapatkan nilai tersebut.

    Tidak heran bila Ahok berang terhadap auditor BPK dalam kasus RS Sumber Waras. Ahok merasa dikerjain oleh auditor BPK dalam hal ini mungkin Efdinal. Efdinal ditengarai memainkan kartu RS Sumber Waras untuk menekan Ahok agar dia membeli lahan TPU Pondok Kelapa. DKI memang tidak mendapatkan penilaian WTP baik pada masa Efdinal menjabat sebagai Kepala BPK DKI maupun pada masa penggantinya. DKI hanya mendapat penilaian WDP dan Ahok tidak masuk penjara karena kasus korupsi. Tidak hanya itu KPK pun tidak menemukan bukti yang cukup untuk bisa menyeret Ahok menjadi tersangka korupsi! Ahok masuk penjara karena kasus penistaan agama, kasus yang berbau politik!

    Penangkapan auditor BPK  membuktikan bahwa tesa MB pengarang buku “Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok Menuntut Keadilan Rakyat” telah terbantahkan khususnya dalam kajian Kasus tanah RS. Sumber Waras (Bab 2).  Sebab auditor BPK tidak obyektif dan tidak jujur! Jika obyektif dan jujur dalam pemberian penilaian maka kasus tanah RS. Sumber Waras itu tidak akan terjadi dan Efdinal masih akan menjabat sebagai ketua BPK DKI. Jika, sekali lagi jika.

    Hal yang berbeda malah terjadi pada permohonan A-. A- memohon agar penegak hukum, khususnya KPK, berlaku adil dan terbuka matanya setelah membaca buku tersebut dimana jangan lagi ada maling kecil dihukum ringan dan maling besar dilepaskan. Permohonannya A- ternyata dikabulkan Tuhan. KPK telah berlaku adil! KPK yang biasanya menangkap pimpinan lembaga pemerintahan yang menerima WTP sekarang ini malah menangkap aparat BPK-pemberi penilaian WTP. Jadi adil dong masa yang memberi aja yang ditangkap mestinya yang minta juga dong ditangkap! Terima kasih A- dan terima kasih juga kepada MB atas bukunya yang membuka mata KPK bahwa ada yang salah dalam Institusi BPK.

    Disisi lain penangkapan auditor BPK telah membuktikan ucapan Ahok bahwa BPK itu ngaco. Penangkapan itu membuktikan bahwa status WTP ternyata merupakan status yang bisa diperdagangkan. Status yang seharusnya Wajar Tanpa Persenan menjadi Wajar Dengan Persenan sebab tanpa persenan WTP tidak akan didapat! BPK ternyata kotor! Pejabatnya tidak obyektif dalam pemberian penilaian! Penilaian mereka dapat diubah oleh besarnya persenan yang mereka dapat! Penangkapan ini membuktikan bahwa BPK tidak mampu menjadi garda penghalang terjadinya korupsi, jadi tidak heran bila Jokowi mempercayakan pemberantasan korupsi kepada KPK.

    Oleh sebab itu yang WTP bisa jadi WDP yang WDP bisa jadi WTP! Jika itu benar maka BPK mestinya melakukan penilaian ulang atas semua pemberian WTP dan mencabut pemberian WTP bagi daerah-daerah yang diaudit oleh kedua orang auditor yang tertangkap KPK.



    Salam Sesat

    Penulis :  Pujianto   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: WTP Itu Seharusnya Wajar Tanpa Persenan Bukan WDP-Wajar Dengan Persenan Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top