728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 26 Mei 2017

    Tidak Memaksakan Kehendak, Cara Jokowi Mengajari JK Bagaimana Pendidikan Politik Yang Baik

    Semalam dalam acara ‘Jokowi di Rosi’ di Kompas TV, Kamis (25/5/2017), Jokowi hadir dan menjadi sasaran pertanyaan si pemilik acara Rossiana Silalahi. Jokowi yang sebelumnya juga hadir dalam wawancara eksklusif di acara Prime Time Metro TV bersama Don Bosco Salamun, sepertinya ingin menggunakan media sebagai hak jawab terkait isu-isu berkembang di masyarakat.

    Jokowi melihat bahwa kondisi politik yang memanas setelah Pilkada Jakarta tidak juga mendingin. Bahkan setelah vonis Ahok suasana tetap memanas dan perlu hadir memberikan ketenangan kepada masyarakat. Media televisi adalah sarana yang dipil Jokowi. Apalagi beberapa waktu belakangan ini ada sebuah isu yang perlu diklarifikasi dengan tegas oleh Jokowi.

    Isu itu apalagi kalau bukan adanya tudingan Jokowi dan JK sudah tidak sejalan lagi. Hubungan mereka terlihat retak akibat manuver JK di Pilkada Jakarta. Publik pun melihat bahwa perbedaan pendapat antara Jokowi dan JK terkait calon yang mereka dukung. Publik meyakini bahwa Jokowi mendukung Ahok, sedangkan JK mendukung Anies.

    Pandangan publik tersebut tentu tidak ada salahnya. Kalau Jokowi dihubung-hubungkan dengan Ahok tentu tidak lepas dengan fakta bahwa mereka pernah berpasangan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2014. Sedangkan JK sangat mengejutkan karena bermanuver secara sembunyi-sembunyi dan baru terkuak saat Ketum PAN, Zulkifli Hasan membongkar peran JK yang menyodorkan nama Anies.

    Nah, terkait akan isu tersebut, Jokowi pun ditanyai mengenai relasinya dengan JK dalam acara ‘Jokowi di Rosi’ di Kompas TV. Jokowi mengakui bahwa dirinya dan sang wakil berbeda pandangan politik dalam pesta demokrasi rakyat Ibu Kota tersebut. Presiden Jokowi dengan tegas memosisikan diri tidak memihak ke pasangan calon manapun. Sementara, Kalla memilih untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

        “Banyak orang yang enggak percaya. Bolak-balik saya sampaikan bahwa di wilayah praktis seperti pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dan bupati, saya ingin betul-betul berada netral. Apalagi sampai intervensi-intervensi. Saya sampaikan tidak,” ujar Jokowi dalam acara ‘Jokowi di Rosi’ di Kompas TV, Kamis (25/5/2017).

        Sementara soal Kalla yang memilih mendukung pasangan Anies-Sandi, Jokowi mengatakan, dirinya tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap wakilnya tersebut untuk juga netral.

        “Rakyat harus diberikan sebuah pendidikan, yang mana wilayah politik, mana wilayah pemerintahan dan mana wilayah hukum, itu memang berbeda-beda,” ujar Jokowi.

        “Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita kehendaki. Itu tidak bisa. Setiap orang memiliki hak politik, memiliki hak-hak lain yang tentu saja, sekali lagi, saya tidak mau memaksa,” lanjut dia.

    Pernyataan Jokowi ini menjadi tamparan keras bagi JK yang secara usia dan pengalaman lebih lama berkecimpung daripada Jokowi. Jokowi mengajari satu hal penting dalam berdemokrasi dan berpolitik yang menjadi pendidikan politik bagi rakyat. Ya, tidak memaksakan kehendak adalah sebuah sikap yang tepat dalam berdemokrasi.

    Sayangnya, sikap Jokowi ini tidak dilakukan JK yang membiarkkan pemaksaan kehendak di dalam Pilkada Jakarta. Kita bisa lihat bagaimana massifnya pemaksaan kehendak dalam memilih salah satu calon di Pilkada Jakarta. Mulai dari demo berjilid dengan membawa-bawa kesakralan agama ke jalanan sampai merendahkan masjid sebagai ajang kampanye dan berjamurnya spanduk mengancam para pemilih Ahok.

    JK yang diberikan kebebasan oleh Jokowi untuk menentukan sikap politiknya dimana sebagai seorang Wakil presiden harus mampu menjaga sikap dan manuver politiknya, malah memberikan sebuah teladan buruk bagi rakyat. rakyat dipertontonkan pendidikan politik yang sangat buruk ketika masjid dinodai oleh kepentingan politik. JK malah membiarkan hal itu terjadi.

    Pernyataan Jokowi ini juga semakin menunjukkan siapakah sebenarnya yang pantas disebut seorang negarawan. Sikap tidak memaksakan kehendak dan bersikap netral serta tidak ikut dalam usaha pembiaran politisasi masjid seharusnya ditunjukkan oleh JK, tetapi kepentingan dan ambisi pribadinya lebih penting daripada kepentingan bangsa yang lebih besar.

    Sikap JK malah masih kalah dari sikap Ahok, orang yang tidak disukainya, dalam hal menunjukkan sikap kenegarawan. Ahok bahkan rela mengorbankan dirinya dan keluarganya demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Sedangkan JK malah terus merendahkan status kewaprasannya dengan berlaku bak preman dan politisi tiada etika.

    Mungkinkah JK akan menyadari bahwa sikapnya memihak bukanlah sikap yang tepat?? sepertinya sangat tidak mungkin. Karena kelakuan JK ini bukan terbentuk sejak dia terjun di dalam dunia politik, melainkan sudah lama terbentuk saat dia menjadi mahasiswa dan terlibat dalam organisasi HMI. Tabiat memang susah diubah.

    Salam Pendidikan Politik.

    Penulis :  Palti Hutabarat    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Tidak Memaksakan Kehendak, Cara Jokowi Mengajari JK Bagaimana Pendidikan Politik Yang Baik Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top