728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 28 Mei 2017

    Terjawab Sudah!Alasan Jokowi Minta KPK Awasi Keuangan Desa, Bukan BPK! WTP Mirip Indulgensia

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka dugaan suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tahun anggaran 2016.

    KPK memang luar biasa dalam hal ini. Memberikan dedikasi mereka tanpa ampun untuk menghantam satu per satu koruptor yang ada. Mungkin sampai sekarang kita tahu bahwa memang belum semua tindak korupsi yang diselidiki dan dihantam. Sejarah KPK tidak semulus yang kita bayangkan.

    Pada tahun 2003 KPK mulai dibentuk, dan dipimpin oleh Taufiequrachman Ruki.5 tahun periode KPK di bawah pimpinannya, mungkin belum ada gerakan-gerakan yang impulsif yang dilakukan. Kita tahu bahwa KPK yang baru dibentuk, sedang masuk ke dalam tahap pendewasaan.
    Namun setelah ada pergantian pimpinan pada periode 2007-2011, yaitu dengan dipimpinnya Antasari Azhar, KPK mulai digoyang dan masuk ke kondisi yang sangat kelam. Ketua KPK ditangkap atas kasus dugaan pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Pada tahun 2009, ia digantikan oleh PLT Waluyo.

    Kasus penangkapan ketua KPK Antasari Azhar tidak membuat internal di tubuh KPK pecah. KPK semakin solid dan semakin menunjukkan taringnya, namun agak sulit karena masa pemerintahan SBY, seolah KPK dianggap sebelah mata. Sistem pemerintahan yang agak tertutup membuat ruang gerak KPK agak sulit dilakukan.

    KPK adalah lembaga pemerintah independen yang menjadi sebuah lembaga yang menghantam kepala para koruptor dan mengusut tuntas kasus-kasus korupsi. Dengan keberadaan lembaga ini, tentu banyak uang-uang rakyat yang diselamatkan. Tetapi, karena masif nya, sistematis nya, dan terstruktur nya kasus korupsi yang ada di Indonesia, tentu membuat KPK sangat sulit mengusut satu per satu.

    KPK mulai mendapatkan angin segar di Jakarta ketika pasangan Jokowi Ahok memimpin DKI Jakarta periode 2012-2017 (seharusnya). Kedua orang ini mengimplementasikan sistem e-budgeting yang dapat diakses oleh warga. Bayangkan perhitungan keuangan ibu kota dibuka sedemikian rupa kepada warga, maka KPK tentu bisa lebih mendapatkan akses tentang indikasi kecurangan.

    Ketika Pak Dhe memimpin Indonesia sebagai Presiden, KPK mulai semakin terbang melanglang buana di Indonesia. Jokowi adalah sosok sederhana yang sangat menuntut profesionalitas, etos kerja dan disiplin kerja. Tidak heran jika Jokowi meminta pimpinan KPK untuk diberikan kursi paling depan. Jokowi bahkan mengajak para komisioner KPK untuk mengatur keuangan desa.

    Di dalam pidato Jokowi mengenai keuangan desa, Jokowi meminta KPK untuk betul betul mengawal mengawasi mengecek dan mengontrol seluruh keuangan, dengan cara aplikasi sistem yang sederhana. Peraturan yang ruwet, aplikasi tata kelola yang tidak sederhana, membuat sarat terjadi tindak korupsi. Aplikasi tata kelola yang simpel, sederhana, dan mudah dicek dan diawasi, menjadi salah satu jalan keluar.

    Pertanyaan berikutnya, mengapa KPK yang diminta oleh Jokowi, bukan BPK? Padahal seharusnya lembaga yang paling cocok mengawasi adalah BPK. Namanya saja “Pengawas”. Kurang cocok bagi Pak Dhe untuk meminta KPK, karena tugas KPK melakukan “Pemberantasan”. Insting Pak Dhe rasanya tepat! Ia meminta KPK, kemungkinan besar karena BPK bukanlah lembaga yang kredibel untuk hal ini. Mereka bermasalah secara internal.

    Jadi terjawab sudah mengapa pada tanggal 18 Mei kemarin, Pak Dhe meminta KPK untuk “mengawasi, mengontrol, dan memeriksa” keuangan untuk desa-desa. Terjawab sudah mengapa Pak Dhe memanggil pimpinan KPK untuk diberikan kursi di depan. Kode keras, ketidak percayaan alias distrust, sekaligus tamparan keras dari Pak Dhe kepada BPK, bahwa internal BPK bermasalah, seperti yang Ahok sudah pernah katakan sewaktu pemeriksaan keuangan lahan RS Sumber Waras!

    Pak Dhe memberikan semacam “kode” kepada BPK, bahwa ada yang bermasalah. Pak Jokowi juga memberikan kode kepada Ahok, bahwa ia setuju dan ia mendengar “tudingan” Pak Ahok kepada BPK, bahwa ada oknum-oknum najis bin bajingan yang bercokol di balik “lembaga tinggi” negara, badan pemeriksa keuangan.

    Bayangkan saja Ahok yang begitu bersih di dalam pemerintahannya, dianggap sebagai orang yang bermasalah di kasus Sumber Waras. Tentu sulit dimengerti bagaimana posisi BPK saat itu. Tentu hal ini dikarenakan Ahok tidak berniat “membeli” opini WTP tersebut, mungkin saja opini WTP tersebut tidak keluar.

    Bahkan di dalam sejarah Reformasi Gereja pun, ada seorang bernama Martin Luther yang membongkar habis kedok gereja saat itu yang melakukan proses jual beli indulgensia. Indulgensia adalah sebuah  surat yang harus dibeli oleh jemaat gereja saat itu untuk mengaku dosa. Sederhananya, indulgensia adalah surat pengakuan dosa. Pengakuan dosa tersebut mejadi sebuah kewajiban untuk para warga gereja.

    Akhirnya Martin Luther yang pada saat itu adalah seorang biarawan, mereformasi hal ini dengan memaku 95 tesis di pintu gereja Wittenberg. Kisah yang mirip-mirip mulai terjadi di Indonesia. Memang Pak Dhe memiliki feeling yang sangat kuat di dalam hal ini. Tentu sangat disayangkan jika Pak Dhe tidak diberikan kesempatan maju lagi untuk periode berikutnya.
    Jangankan menyaingi Pak Dhe, masih terlalu sedikit untuk mendapatkan pesaing yang bisa mengimbangi Pak Dhe, apalagi di dalam feelingnya. Sudah lah, bagi para orang yang kecewa dengan Pak Dhe, jangan berlama-lama di lumpur kekecewaan. Lihat hal-hal baik yang dilakukan oleh Pak Dhe. Kelebihannya jauh melampaui kekurangannya.

    Betul kan yang saya katakan?


    Penulis : hysebastian    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Terjawab Sudah!Alasan Jokowi Minta KPK Awasi Keuangan Desa, Bukan BPK! WTP Mirip Indulgensia Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top