728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 22 Mei 2017

    Tentang Isu Perebutan Kekuasaan, Kudeta dan Ancaman Revolusi

    Belum lama ini, banyak opini publik menyimpulkan bahwa ada keretakan antara hubungan Presiden Jokowi dan JK. Ini karena beredar foto JK sedang menonton quick count bersama Sudirman Said dan orang-orangnya Anies. Sehingga kemudian JK sebagai Wapres disimpulkan tidak bersikap netral dengan mendukung Anies. Sebaliknya, Presiden Jokowi yang difitnah berpihak atau membela Ahok, sama sekali tidak terlibat dalam urusan-urusan Pilkada, apalagi sampai nonton quick count bersama tim Ahok. Tidak ada.

    Opini publik ini kemudian melebar ke isu soal kekuasaan sampai kebelet jadi Presiden. Lebih dari itu, ada yang beranggapan bahwa Anies, Sudirman dan JK ini memang satu geng. Sehingga andai Wapres itu bisa direshufle, mungkin JK juga sudah diganti.

    Pada akhirnya, kita tidak akan pernah benar-benar tau apa yang terjadi di dalam istana antara Presiden Jokowi dan JK. Kita yang berada di luar, tak penah menginjakkan kaki di Istana, atau bahkan belum pernah bertemu Jokowi dan JK, hanya bisa menebak-nebak dan membenarkannya sendiri.

    Di sini saya hanya ingin mengajak para pembaca Seword untuk melihat arena politik dengan perasaan yang biasa-biasa saja.

    Kekuasaan. Dalam setiap kekuasaan pada sistem demokrasi, selalu ada dua kubu yang saling adu posisi tawar dan cenderung berseberangan. Silahkan diperhatikan, adakah partai politik yang soild dan tak terjadi kubu-kubuan? Tidak ada. Semuanya memiliki dua kubu yang terus bersaing, meningkatkan posisi tawarnya atau kemudian menguasainya.

    Demokrat? Ada Anas dan SBY. Golkar? ARB dan Agung Laksono. PKS? Ada Anis Matta dan Sohibul Iman, inilah kenapa saat Anis Matta lengser, orang-orangnya juga ikut dibersihkan. Bahkan, Fahri dipecat dari PKS dan sampai sekarang tidak jelas nasibnya. PPP? Ada Romi dan Djan. PDIP? Sebelum Ahok resmi dimajukan, banyak pengurusnya juga tidak suka dengan Ahok. PAN dan PKB pun sama. Akan selalu ada beda pendapat dan beda sikap politik, selama sistemnya masih demokrasi. Hal ini wajar-wajar saja. Sebab pada aturannya, setiap orang punya hak untuk berkuasa.

    Tidak hanya dalam partai politik sebenarnya, sampai di tingkat desa, kampus, sampai ormas, selalu ada yang namanya upaya perebutan kekuasaan atau sekedar mengancam dengan meningkatkan posisi tawar.

    Atau kalau mau yang lebih dekat dengan keseharian kita, posisi dan jabatan di dalam pekerjaan. Bagi anda yang manager atau pada posisi atasan, bukankah banyak yang ingin menggantikan anda? Dengan segala cara. Entah itu skenario jebakan, isu, sampai menjauhkan anda dari teman-teman sekitar? Berapa banyak penjilat di kantor-kantor kita? Menjelekkan kanan kiri, supaya dirinya mendapat promosi kenaikan pangkat.

    Jadi kalau kemudian ada isu sebenarnya JK masih kebelet berkuasa, membuat kubu yang berseberangan dengan Jokowi, meningkatkan posisi tawar dan seterusnya, sekalipun itu benar, atau katakanlah memang kenyataannya seperti itu, sebenarnya biasa saja dalam alam demokrasi seperti di Indonesia.

    Yang menjadi masalah adalah, banyak dari rakyat kita beranggapan bahwa hal-hal seperti ini menjadi ancaman yang sangat serius, sehingga kalau bisa JK harus segera diganti. Padahal itu biasa saja. Konsulidasi, posisi tawar, perebutan kekuasaan dan seterusnya adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara.

    Ancaman kerusuhan dan revolusi

    Di luar sana, ada banyak isu yang menyudutkan beberapa pihak, mempertanyakan sikap JK dan meragukan loyalitas panglima TNI. Saya dan semua penulis Seword rasanya tidak bisa menjawab satu persatu opini-opini liar tersebut. Bahkan kami juga tidak betul-betul yakin untuk menuliskan opini yang pro atau kontra.

    Tapi jika ada opini bahwa JK atau Panglima diisukan akan mengambil alih pemerintah, tak peduli dengan prosesnya yang mungkin akan rusuh, ini yang saya pikir tidak benar.

    Negara ini sudah pernah mengalami revolusi, setiap orang yang sekarang memiliki massa dan kuasa, pasti sadar betul betapa mahalnya harga sebuah revolusi. Jadi sangat mustahil jika ada orang yang berpikir mau merelakan kedamaian yang ada di Indonesia ini hanya untuk ambisi berkuasa.

    Kalaupun ada, sepertinya itu adalah kelompok orang yang dulu telah menjadi korban revolusi, diturunkan paksa. Sehingga sekarang ingin balas dendam. Tapi itupun sangat mustahil bisa dilakukan, karena secara kekuatan massa, logistik dan politik, mereka tak punya pendukung loyal.

    Saya meragukan kalau JK, Panglimat atau siapapun tokoh dari produk reformasi yang ingin mengambil alih negara ini dengan menghalalkan segala cara. JK merupakan salah satu pengusaha besar di Indonesia. Dalam kalkulasi untung rugi, saya yakin JK tak akan berani mempertaruhkan negeri ini dengan segala usaha milik pribadinya, hanya untuk menjadi orang nomer satu di Indonesia dengan ancaman krisis berkepanjangan.

    Begitu juga dengan Panglima, dalam kalkulasi dunia militer, kalau sampai ada kudeta, maka sampai mati panglima tak akan pernah dipercaya lagi, bahkan oleh anak buahnya sendiri.

    Kalau sudah begini, ancaman kerusuhan, revolusi dan sebagainya itu sebenarnya masih sangat jauh. Sekalipun radikalisme dan gesekan antar suku serta agama kerap dimainkan untuk mencapai kekuasaan, sudah mirip dengan Suriah, namun secara keseluruhan, Indonesia memiliki karakter masyarakat serta pengalaman yang berbeda dari Suriah.

    Jika memang ada yang berniat ingin mengkudeta, seharusnya pada aksi 411 sudah terjadi revolusi. Massa datang begitu banyak. Presiden sedang di luar dan tidak bisa kembali ke Istana karena alasan keamanan. Tapi mengapa tak terjadi kudeta? Karena pendukung Presiden Jokowi masih sangat besar. Sementara yang berniat berkuasa juga tak terlalu yakin bisa mengendalikan semua elemen ormas radikal yang telah turun ke jalan. Mereka juga tak yakin bisa membayar harga sebuah revolusi. Jadi ya aman damailah aksi 411 dan seterusnya.

    Semua aksi-aksi, narasi kudeta dan revolusi, hanyalah narasi-narasi untuk meningkatkan posisi tawar, agar orang yang saat ini menjadi pimpinan negara, mau mengakomodir kepentingan-kepentingannya. Entah itu mengandengnya di 2019, mengamankan jaringan bisnis dan seterusnya. Jika tidak ditampung, maka akan seperti kelompok menteri pecatan, bergabung di Pilkada DKI dan menjadi tim singkronisasi. Menyeberang pada lawan politiknya.

    Atau hanyalah narasi pengganggu, agar peforma pemerintah tidak terlalu baik, sehingga pada 2019 nanti lawan politiknya bisa menyudutkan, dengan harapan bisa terpilih menggantikan Jokowi.

    Kita sebagai rakyat biasa hanya perlu mendukung terus upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah, dan mengutuk mereka-mereka yang hanya mementingkan posisi tawar ataupun kepentingan pribadinya. Tak perlu takut dengan ancaman kerusuhan atau revolusi, karena mereka tokoh-tokoh yang punya kekuatan massa itupun tak terlalu yakin untuk melakukannya…Begitulah kura-kura.



    Penulis :  Alifurrahman    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Tentang Isu Perebutan Kekuasaan, Kudeta dan Ancaman Revolusi Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top