728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 27 Mei 2017

    Suaplah Daku, Kuberi WTP

    Opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang menjadi dambaan para pengelola keuangan negara. Para pejabat kementerian, lembaga negara, atau pemerintah daerah, berlomba-lomba untuk memperoleh opini tersebut. Apalagi, pemerintah menjadikan opini WTP sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan tata kelola yang baik (good governance). Pemerintah juga akan memberikan insentif tambahan anggaran kepada entitas yang memperoleh opini WTP. Sementara, kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah, juga dapat menjual opini WTP sebagai bahan kampanye positif kepada masyarakat.

    Namun, opini WTP ternyata tidak menjamin bebas korupsi. Pada beberapa entitas yang memperoleh opini WTP, ternyata kemudian terbukti pejabatnya tersangkut korupsi. Beberapa waktu lalu, misalnya, Kementerian Agama mendapat opini WTP, namun belakangan ditemukan korupsi, bahkan hingga menjerat Menteri Agamanya. Provinsi Sumatera Utara juga mendapat opini WTP tapi Gubernurnya terlibat korupsi. Hal sama terjadi di beberapa kementerian, lembaga negara, dan pemda.

    Yang teranyar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat (26/5/2017). Disebut-sebut, operasi tangkap tangan itu terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

    Ditemukannya kasus korupsi pada lembaga yang laporan keuangannya beropinikan WTP telah membuat kepercayaan masyarakat kepada BPK luntur. Banyak yang menyangsikan kredibilitas opini WTP tersebut. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada integritas BPK dalam memeriksa dan memberi opini WTP. Mereka beranggapan bahwa opini WTP dapat diperjualbelikan.

    Tidak salah jika masyarakat memandang sinis kepada BPK. Selain karena kejadian adanya auditor BPK yang ditangkap KPK, masyarakat juga beranggapan bahwa jika memperoleh opini WTP pasti tidak ada korupsi. Padahal, pandangan demikian tidaklah tepat jika dilihat dari sudut ilmu audit. Opini WTP bukanlah jaminan bahwa tidak akan ditemukan korupsi.

    Laporan Keuangan Pemerintah akan memperoleh opini WTP jika telah memenuhi empat kriteria berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang menjadi pedoman BPK. kriteria tersebut adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Keempat kriteria tersebut dibuktikan antara lain dengan pemeriksaan atas dokumen-dokumen, pengamatan prosedur dan pertanyaan/wawancara.

    Lalu, bagaimana caranya sebuah lembaga memperoleh opini WTP namun tetap ditemukan korupsi? Misalkan, sebuah lembaga pemerintah menyelenggarakan rapat kerja dengan biaya Rp 500 juta. Dana tersebut ternyata tidak digunakan untuk rapat kerja, melainkan untuk menyelenggarakan kegiatan lain, dan dibagi-bagi di antara para pejabat yang terlibat.

    Meskipun demikian, secara administrasi telah disiapkan dokumen-dokumen seperti kwitansi pembelian ATK, konsumsi, sewa ruangan, serta keperluan rapat lainnya. Selain itu, daftar hadir peserta rapat, risalah rapat dan kelengkapan legal formal lainnya pun telah dilengkapi, dan disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. Biasanya pula, pihak pengendalian internal pun tentunya telah “dikomunikasikan” sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

    Ketika BPK melakukan pemeriksaan, tentu saja akan mendapati dokumen-dokumen yang sudah lengkap tersebut serta konfirmasi positif dari pengendalian internal. Hasilnya, laporan Keuangan terlihat sempurna dan opini WTP pun didapatkan. Pesta dirayakan. Press release dibagikan. Wartawan diundang. Berita pun tersebar. Namun, sesungguhnya integritas mulai melayang.

    Seperti kasus yang saat ini tengah ditangani oleh KPK, kongkalikong antara auditee dengan auditornya pun tidak jarang terjadi. Persekongkolan semacam itu biasanya melibatkan kompensasi finansial yang tidak sedikit. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendudukkan masalah pada posisi yang tepat makna keberhasilan sebuah lembaga memperoleh opini WTP, dan sebaliknya jika belum mampu memperolehnya. Presiden Jokowi juga tak perlu terlalu berlebihan dalam memberikan punishment kepada kementerian atau lembaga yang memperoleh disclaimer. Siapa tahu, opini itu diterima karena para pejabatnya jujur. Terlalu jujur.

    Penulis :  Ali Mutasowifin   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Suaplah Daku, Kuberi WTP Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top