728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 23 Mei 2017

    Strategi Jaksa Agung yang tak Akan Banding, Lawan Ahok dan Jokowi Terbungkam!

    Jaksa Agung dalam pernyataannya menyatakan bahwa akan mempertimbangkan banding atau tidak berdasarkan asas kemanfaatan dan Ahok yang mencabut permohonan banding berarti Ahok sudah menerima vonis hakim dan telah mengakui tuduhan yang dituduhkan kepadanya selama ini yakni penodaan agama. Sesungguhnya pernyataan Jaksa Agung di atas adalah sinyal hukum paling cantik bahwa jaksa cepat atau lembat akan mengikuti langkah Ahok untuk mencabut permohonan banding sebelum ada keputusan banding. Sinyal hukum jaksa akan mencabut banding adalah sebagai berikut:

    Jaksa Agung yang menyatakan bahwa keputusan banding Ahok dilanjutkan atau dicabut akan dipertimbangan berdasarkan pertimbangan asas kemanfataan. Jadi yang menjadi tolok ukur jaksa banding dalam kasus Ahok adalah harus ada manfaat yang didapat dari hasil banding jika akan mengajukan banding misalnya karena terdakwa tetap terus melawan dengan upaya hukum banding. Berpegang pada asas kemanfaatan dan dikaitkan dengan pernyataan selanjutnya dari Jaksa Agung yang menyatakan dengan Ahok mencabut permohonan banding, Ahok telah menerima vonis itu dan mengakui tuduhan penodaan agama, maka sudah sangat terbaca jelas sinyal hukumnya bahwa jaksa tidak akan banding dalam kasus Ahok, karena sudah tidak ada lagi manfaat yang akan diperoleh dari banding, karena Ahok sudah menerima vonis hakim dan mengakui tuduhan yang dituduhkan kepada Ahok selama ini. Benar-benar cemerlang!

    Strategi Jaksa Agung yang memberikan sinyal tak akan banding adalah sangat cemerlang, dikarenakan jika jaksa banding , maka peluang hukuman Ahok akan diperberat di tingkat banding oleh hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat terbuka lebar. Bukan tanpa alasan saya menyatakan demikian karena hampir semua kasus penodaan agama berdasarkan yuriprudensi yang ada rata-rata di atas 2 tahun dan yurispudensi itulah yang nantinya jadi pegangan bagi hakim banding hingga membuat hukuman Ahok makin berat dari vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jika nanti hasil banding ternyata Ahok diperberat/lebih dari 2 tahun, maka mau tidak mau , suka tidak suka, Ahok akan mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.  Jadi, sinyal Jaksa Agung tidak akan banding adalah keputusan brilian sekaligus untuk membuktikan kepada lwan politik Presiden Jokowi bahwa Presiden Jokowi tidak pernah membela Ahok.

    Karena jika masa hukuman Ahok sudah diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka kecil kemungkinan Mahkamah Agung akan mengurangi masa hukuman Ahok yang sudah dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Karena yang dinilai dan dicermati hakim kasasi jika jaksa banding adalah mengenai apakah semua unsur Pasal 156 a huruf a KUHP sudah terpenuhi. Jika semua unsur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP sudah terpenuhi semuanya, maka Mahkamah Agung hanya akan memperkuat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Karena dalam banyak putusan kasasi, Mahkamah Agung justru sependapat dengan keputusan Pengadilan Tinggi. Strategi sinyal tidak banding dari Jaksa Agung telah menyelamatkan Presiden Jokowi dan membuat lawan politik Presiden Jokowi tidak lagi punya strategi lagi untuk mengutak-atik posisi Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi Republik Indonesia.

    Dengan Jaksa Agung telah melempar sinyal hukum yang jelas bahwa jaksa tidak akan banding, maka kini Ahok memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung setelah nanti jaksa mencabut permohonan bandingnya. Karena jika Ahok mengajukan PK, keputusan PK tidak akan memperberat masa hukuman Ahok sebagaimana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  yang dapat memperberat masa hukuman Ahok jika jaksa banding, tapi untungnya sinyal banding dibatalkan sudah tertangkap dengan jelas dari kacamata hukum jika melihat pernyataan Jaksa Agung.

    Jika nanti Ahok mengajukan PK ke Mahkmah Agung , maka hanya ada dua kemungkinan, yakni permohonan PK Ahok diterima atau ditolak. Jika permohonan PK Ahok diterima karena MA membenarkan alasan pemohon banding dalam hal ini adalah Ahok, maka Ahok bebas atau Ahok lepas dari segala tuntutan hukum dan atau putusan PK tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum dan atau menetapkan pidana yang lebih ringan, tapi sebaliknya jika permohonan PK Ahok ditolak, maka lama masa pidana yang diterima Ahok tetap akan 2 tahun pidana penjara sesuai dengan vonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tidak akan lebih dari 2 tahun pidana penjara karena putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula berdasarkan Pasal 266 ayat (3) KUHAP yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

    Tapi saya harus mengakui bahwa sinyal yang dilemparkan Jaksa Agung sangatlah cantik karena jika jaksa banding, masa pidana Ahok sangat berpeluang diperberat dari 2 tahun pidana penjara menjadi 3-4-5 tahun pidana penjara , karena hakim banding akan melihat yurisprudensi penodaan agama yang rata-rata di atas 2 tahun penjara, maka jika Ahok melawan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat masa pidananya Ahok, maka putusan PK Ahok oleh Mahkamah Agung tidak dapat mengubah putusan Pengadilan Tinggi yang memperberat masa pidana Ahok, karena putusan Pengadilan Tinggi bukan keputusan semula sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP.

    Sehingga PK Ahok akan sia-sia. Jika banding jaksa terhadap vonis hakim terhadap Ahok diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta , maka jaksa ini yang akan menjadi beban bagi Ahok dan Jokowi. Karena Ahok akan dipenjara lebih dari 2 tahun maka terlalu besar penderitaan yang akan dirasakan Ahok yang tidak bersalah hingga terpaksa  membuat Ahok mengajukan permohonan grasi kepada Jokowi. Nah, pengajuan grasi ke Jokowi inilah celah hukum yang bisa dimanfaatkan lawan politik Jokowi untuk mulai ‘’menganggu’’ Jokowi lagi. Sehingga dengan jaksa tidak banding, Ahok cukup menjalani 2/3 dari masa hukuman setelah dipotong jumlah remisi dan tidak perlu mengajukan grasi, karena dengan tidak mengakukan permohonan grasi, itu sama saja Ahok sudah ‘’menyelamatkan Jokowi’’ dari lawan politik Jokowi.

    Tapi kini setelah menangkap sinyal hukum yang dilemparkan Jaksa Agung, maka peluang Ahok menempuh upaya hukum luar biasa atau PK bisa ditempuh terlebih lagi salah satu syarat mengajukan PK adalah adanya kesalahan atau kekeliruan dalam mengadili Ahok yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jika hasil PK tak mengubah masa pidana Ahok (tetap 2 tahun penjara), Ahok bisa mengajukan grasi atau tidak mengajukan grasi ke Presiden Jokowi. Tapi feeling saya, Ahok tak akan mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Jokowi, karena dengan Ahok mengajukan permohonan grasi, maka itu akan mempertontonkan Presiden Jokowi masih membela Ahok lewat hak konstitusional Presiden Jokowi yang bisa mengabulkan grasi terdakwa jika semua upaya hukum sudah ditempuh.

    Feeling saya justru Ahok akan menjalani pidana penjara 2/3 dari masa hukuman setelah dipotong masa remisi. Karena dengan Ahok mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Jokowi, maka sama saja memberi celah atau kesempatan bagi lawan politik Presiden Jokowi untuk menganggu lagi ‘’posisi RI-1’’. Jadi, sinyal Jaksa Agung bahwa akan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan pernayatan Jaksa Agung bahwa Ahok telah menerima vonis hakim serta mengakui tuduhan yang dituduhkan kepadanya selama ini adalah sinyal hukum paling cantik dari Jaksa Agung untuk membungkam lawan politik Jokowi dan menyelamatkan Ahok dari ancaman diperberatnya pidana jika jaksa banding. Jadi untuk Ibu Veronica Tan, please , jangan menangis lagi. Jika Ibu Vero menangis, rakyat Indonesia yang sayang dan cinta dengan Ahok akan makin sedih dan menangis lagi. Usap air matamu Ibu Vero, be strong. Rakyat Indonesia bersamamu.


    Penulis :  Ricky Vinando.   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Strategi Jaksa Agung yang tak Akan Banding, Lawan Ahok dan Jokowi Terbungkam! Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top