728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 22 Mei 2017

    Special Edition: Memori Banding Ahok yang Tercinta dan Tersayang

    Hari ini tim kuasa hukum Ahok berencana menyerahkan memori banding Ahok. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ahok divonis 2 tahun pidana penjara berdasarkan Pasal 156 a huruf a KUHP dan vonis ini lebih berat dari tuntutan penuntut umum yang hanya menuntut Ahok 1 tahun pidana penjara dengan 2 tahun masa percobaan berdasarkan Pasal 156 KUHP. Bersamaan dengan itu, dalam waktu 4 hari saya juga telah merampungkan/membuat memori banding Ahok dan sebagian isi memori banding ini sebelumnya sudah diusulkan ke tim kuasa hukum Ahok.

    MEMORI BANDING
    Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
    Nomor: 1537/Pid.b.PN.JKT.UTR/2016

    MEMORI BANDING
    Terdakwa Basuki Tjahaya Purnama Alias Ahok , selaku
    Pemohon Banding Terhadap
    Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
                      1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR., tanggal 9 Mei 2017
    Jakarta, 21 Mei 2017
    Kepada yang terhormat,
    Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
    Jl. Letjen. Soeprapto, Cempaka Putih
    Jakarta Pusat
    Melalui:
    Yang Terhormat,
    Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
    Jl. Gajah Mada
    Jakarta Pusat
    MENGADILI
    1. Menyatakan terdakwa Ir. Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun;
    3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
    4. Barang bukti yang diajukan penuntut umum dan barang bukti yang diajukan penasihat hukum , seluruhnya tetap terlampirkan dan tak terpisahkan dari berkas perkara;
    5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, – (lima ribu rupiah).
    Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR., tanggal 9 Mei 2017 yang diucapkan dalam sidang terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa 9 Mei 2017, Terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok selanjutnya disebut sebagai pemohon Banding, telah menyatakan Banding dalam sidang pada hari Selasa 9 Mei 2017 sesuai dengan akta Permintaan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 233 ayat (2) KUHAP yang menyatakan,,,,,

    ‘’Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP’’…

    Demikian pula penyerahan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 237 KUHAP yang menyatakan bahwa…

    ‘’Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik Terdakwa maupun kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi’’….
    Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan Memori Banding ini……

    Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledoi yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 25 April 2017….
    Bahwa turunan Putusan Nomor:  1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR, baru diterima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari…..tanggal…

    Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Judex Facti Tingkat Pertama Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana dibawah ini………..

    ’Terdakwa jelas menyebut surat Almaidah 51 yang dikaitkan dengan kata dibohongi. Hal ini mengandung makna yang negatif, bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan surat Almaidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait pemilihan adalah bohong, dan membohongi umat atau masyarakat. Sehingga terdakwa sampai berpesan kepada warga masyarakat di Kepulauan Seribu, dengan mengatakan ‘jangan percaya sama orang’. Yang dimaksud orang di sini adalah jelas menunjuk orang yang menyampaikan surat Almaidah ayat 51.”

    “Dengan demikian, dari ucapannya tersebut terdakwa telah menganggap surat Almaidah ayat 51 itu sebagai alat untuk membohongi umat atau masyarakat, atau surat Almaidah ayat 51 itu sebagai sumber kebohongan. Dan dengan adanya anggapan demikian, maka menurut pengadilan, terdakwa telah merendahkan, melecehkan dan menghina surat Almaidah ayat 51, kitab suci agama Islam.”

    ’Menimbang, surat Al-Maidah ayat 51 adalah ayat alquran dalam surat Almaidah. Dengan demikian surat Almaidah ayat 51 adalah bagian dari Alquran, kitab suci Agama Islam, yang dijaga kesuciannya dan dipercaya serta diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Siapapun yang menyampaikan ayat Alquran, sepanjang ayat itu disampaikan dengan benar, maka hal itu tidak boleh dikatakan membohongi umat atau masyarakat’’.

    ‘’Dan karena Surat Almaidah ayat 51 itu adalah bagian dari kitab suci Alquran, maka dengan merendahkan, melecehkan dan menghina Almaidah ayat 51 sama halnya merendahkan, melecehkan dan menghina kitab suci Alquran’’.

    ‘’Oleh karena ucapan terdakwa di hadapan warga masyarakat Kepulauan Seribu itu telah merendahkan, melecehkan dan menghina kitab suci Alquran, yang merupakan kitab suci umat Islam, maka dalam hal ini menurut pendapat pengadilan, bahwa ucapan terdakwa yang mengatakan ‘jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu tidak bisa pilih saja, iya kan dibohongi pakai surat Almaidah 51 macam-macam itu’ adalah merupakan ucapan yang pada pokoknya telah mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam sebagai salah satu agama yang dianut di Indonesia’’.
    1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama di atas telah telah lancang dan memperlihatkan adanya kekeliruan yang nyata, karena Judex Facti justru mempertimbangkan merendahkan kitab suci tapi dinyatakian bersalah karena melakukan penodaan agama padahal KUHPidana tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan penodaan agama sehingga penerapan Pasal 156 a huruf a KUHPidana kepada terdakwa terlalu kebablasan dan dipaksakan
    2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam membuat mempertimbangkan perbuatan terdakwa telah merendahkan kitab suci, berarti Judex Facti telah membuat norma baru dalam Pasal 156 a huruf a KUHPIdana, karena Pasal 156 a huruf a KUHPidana tidak mengadung norma merendahkan kitab suci;
    3. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama yang dianggap benar oleh Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan adanya penodaan agama yang membuat terdakwa dijatuhi pidana penjara ‘’. . . “ dan dengan adanya anggapan demikian, maka menurut pengadilan, terdakwa telah merendahkan, melecehkan dan menghina surat Almaidah ayat 51, kitab suci agama Islam.” ;
    4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti jelas dan terang tidak konsisten dalam mempertahankan pertimbangan hukumnya, karena dalam beberapa pertimbangan hukum di atas dinyatakan merendahkan kitab suci, lalu kemudian pada kesimpulan Judex Facti  langsung membelokkannya dan menyimpulkanya sebagai penodaan agama, yang tak pernah ada dalam pertimbangan-pertimbangan Judex Facti tapi tiba-tiba muncul penodaan agama.   ‘’ . . . Oleh karena ucapan terdakwa di hadapan warga masyarakat Kepulauan Seribu itu telah merendahkan, melecehkan dan menghina kitab suci Alquran, yang merupakan kitab suci umat Islam, maka dalam hal ini menurut pendapat pengadilan, bahwa ucapan terdakwa yang mengatakan ‘jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu tidak bisa pilih saja, iya kan dibohongi pakai surat Almaidah 51 macam-macam itu’ adalah merupakan ucapan yang pada pokoknya telah mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam sebagai salah satu agama yang dianut di Indonesia’’.
    5. Bahwa pertimbangan hukum merendahkan kitab suci memperlihatkan telah terjadi kekeliruan Judex Facti dalam mempertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 156 a huruf a KUHPidana, karena dalam Pasal 156 a huruf a KUHPidana tidak memiliki unsur merendahkan kitab suci sebagaimana yang menjadi pertimbangan Judex Facti yang selalu mengulang-ulang merendahkan kitab suci tanpa menyinggung sedikit pun muara dari kesimpulan akhirnya , penodaan agama;
    6. Bahwa dengan adanya pertimbangan Judex Facti mengenai merendahkan kitab suci, maka itu adalah kesimpulan Judex Facti yang tidak berlandaskan hukum sama sekali karena mempertimbangkan menghina kitab suci adalah bertentangan dengan asas legalitas (vide: Pasal 1 ayat 1 KUHPidana);
    7. Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berlaku di Indonesia telah merumuskan : ‘’Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana , kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada;
    8. Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia menganut suatu hukum yang tertulis (Lex Certa), artinya kesalahan tersebut haruslah telah dicantumkan terlebih dahulu dalam undang-undang sebagai suatu sikap atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang atau dengan kata lain ketentuan pidana tersebut harus diatur jelas dalam undang-undang;
    9. Suatu undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia tidak dapat diberlakukan surut dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus ditafsirkan secara sempit (Lex Stricta), yang artinya tidak boleh dilakukan penafsiran secara analogis;
    10. Simons dalam bukunya berjudul Leerboek I, hal. 98: Asas yang terkandung dalam Pasal 1 KUHP , melarang setiap penerapan hukum secara analogis dalam hukum pidana, oleh karena penerapan hukum semacam itu dapat membuat suatu perbuatan yang semula tidak dinyatakan secara tegas sebagai suatu tindak pidana kemudian menjadi suatu tindak pidana;
    11. F.A.F. Lamintang dalam bukunya berjudul: Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, hal 120-123: bahwa sejarah pembentukan Pasal 1 ayat(1) KUHPidana adalah mempunyai hubungan erat dengan usaha manusia untuk mendapatkan suatu kepastian hukum pada abad ke-XVIII di Perancis atau dengan kata lain penantuman Pasal 1 ayat (1) KUHPidana bertujuan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penguasa yang tercermin antara lain dalam putusan-putusan para hakim yang sewenang-wenang merugikan masyarakat;
    12. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif di Indonesia hanya mengatur dan merumuskan tentang Pasal 156 a huruf a KUHP tentang penodaan agama, sedangkan merendahkan kitab suci belum diatur dalam KUHPIdana Indonesia karena masih berbentuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yang belum disahkan oleh DPR-RI;
    Ketentuan Pasal 156 a huruf a KUHPidana:
    Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
    1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
    Ketentuan Pasal 343 RUU KUHPidana:

    ‘’Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, ajaran agama atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama  5 (lima) tahun atau denda paling banyak  Kategori IV’’.

    Dengan demikian, undang-undang sudah secara tegas tidak menyebut ada unsur merendahkan kitab suci dalam Pasal 156 a huruf a KUHP. Penerapan Pasal 156 a huruf a KUHPidana tidak boleh menggunakan penafsiran yang sebebas-bebasnya, karena pertimbangan Judex Facti dari merendahkan kitab suci lalu kemudian berubah dalam kesimpulan menjadi penodaan agama, menujukan Judex Facti telah menafsirkan terlalu luas Pasal 156 a huruf a KUHPidana, padahal KUHPidana tidak memberi pengertian apa yang dimaksud dengan penodaan agama tapi Judex Facti telah lancang dalam membuat pertimbangan hukum.

    Dengan demikian, putusan Judex Facti dalam perkara a quo yang telah menjatuhkan pidana atas dasar karena terdakwa dianggap telah merendahkan kitab suci , tapi dinyatakan bersalah karena melakukan penodaan agama haruslah dibatalkan karena melanggar asas legalitas dan cacat hukum.

    1. Bahwa keputusan Judex Facti dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan Pasal 156 a huruf a KUHPidana menjadi aneh, karena penuntut umum dalam Surat Tuntutan telah menyimpulkan bahwa Pasal 156 a huruf a KUHPidana tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, tetapi Judex Facti malah menyimpulkan sebaliknya. Sehingga, keputusan Judex Facti menerapkan Pasal 156 a huruf a KUHPidana adalah begitu lancang dan tidak menghormati asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana terlebih lagi antara isi pertimbangan hukum Judex Facti dengan yang yang menjadi kesimpulan akhir Judex Facti satu sama lain saling bertentangan, dikarenakan yang dipertimbangkan adalah merendahkan kitab suci tetapi terdakwa justru dijatuhkan pidana karena dianggap bersalah melakukan penodaan agama. Jadi, terdakwa dijatuhkan pidana tanpa berdasarkan pertimbangan hukum sama sekali karena yang menjadi pertimbangan hukum hanya merendahkan kitab suci bukan penodaan agama;
    2. Kekeliruan Judex Facti mengenai adanya kesengajaan penodaan agama. Karena menurut ahli hukum pidana yang dihadirkan di persidangan, Prof. DR. Edward O.S. Hiariej SH,. Mhum, untuk dapat menilai apakah terdakwa memiliki kesengajaan atau tidak menodai agama, maka harus dilihat dulu kesehari-harian terdakwa. Tapi walaupun ada ahli hukum pidana yang menerangkan demikian, Judex Facti tetap mengabaikan fakta kesehari-harian terdakwa, sebagai berikut:
    • Membangun Masjid Fatahilla di Balai Kota, Jakarta Pusat;
    • Membangun Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari di Kalideres, Jakarta Barat;
    • Membangun Masjid Al-Hijrah untuk Rusun Marunda;
    • Membangun Masjid Al-Muhajirin di Rusun Pesakih, Jakarta Barat;
    • Memajukan Masjid Jakarta Islamic Centre , Jakarta Utara sebagai Etalase Keilmuan dan Wisata Religi;
    • Membangun Mushola untuk setiap RPTRA
    • Membangun Makam Mbah Priok sebagai Cagar Budaya;
    • Membangun Masjid Jami Al-Mubakorah, seberang Kalijodo, Jakarta Utara;
    • Memberikan bantuan ke Masjid-Masjid, Musholla-Musholla dan Majelis-Majelis Taklim;
    • 30 Penjaga Masjid diberangkatkan umroh pada 2014 dan 50 penjaga masjid diberangkatkan umroh pada 2015;
    • 30 Penjaga Makam diberangkatkan umroh pada 2014 dan 50 penjaga makam diberangkatkan umroh pada 2015;
    • Selalu berkurban sapi setiap Hari Raya Kurban dan tahun 2015 berkurban 55 ekor sapi untuk warga Rusun dan dikirimkan ke Masjid, Musholla dan Majelis Taklim;
    • Rutin memberi Zakat, Infaq dan Sedekah dan pada 2016 Zakat, Infaq dan Sedekah sebesar 55 juta;
    • 118 Musholla, Masjid dan Majelis Taklim yang mendapat bantuan berkisar 15 juta s/d 75 juta (SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2598 Tahun 2015) ;
    • 125 Musholla, Masjid dan Majelis Taklim mendapat bantuan berkisar 15 juta s/d 100 juta (SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 308 Tahun 2016) ;
    • DKI Jakarta peduli pada Lembaga Zakat dengan menyalurkan zakat sebesar Rp. 6 miliar ke Mustahiqq pada 2016;
    • Pelajar-pelajar sekolah-sekolah Islam: Madrasah dari Ibtida’iyah sampai Aliyah diberikan Kartu Jakarta Pintar yang dianggarkan sebesar Rp. 2,5 triliun dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2016;
    • DKI Jakarta juara ke-2 Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2016 di Nusa Tenggara Barat dan pemenangnya diberi gaji bulnana selama 2 tahun untuk mengajari ngaji;
    • DKI Jakarta Juara Umum Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tahun 2015 dan diberi bonus. Juara 1: Rp. 40 juta, juara 2: Rp. 30 juta, juara harapan 1: Rp. 12,5 juta, dan juara harapan 2: Rp. 10 juta;
    • Memajukan jam pulang PNS selama bulan Ramadhan menjadi pukul: 14. 00 WIB, agar bisa berbuka puasa bersama keluarga
    • Guru ngaji digaji setara dengan UMR DKI Jakarta Rp 3.1 juta;
    • Membuat program budidaya ikan kerapu dengan formula bagi hasil 80% untuk nelayan-nelayan di Kepulauan Seribu yang mayoritas menganut agama Islam dan sisanya 20% untuk Pemprov DKI Jakarta.
    Berdasarkan fakta kesehari-harian terdakwa di atas, tidak terbukti terdakwa menodai agama sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti yang begitu lancang menabrak asas legalitas demi menghukum terdakwa karena antara yang dipertimbangkan dengan yang disimpulkan Judex Facti tak sejalan dengan Pasal 156 a huruf a KUHPidana yang digunakan Judex Facti untuk menghukum terdakwa;
    1. ‘’Menimbang, bahwa dengan adanya barang bukti berupa buku ‘Merubah Indonesia’ yang ditulis terdakwa pada 2008, halaman 40 di bawah sub judul ‘Berlindung di balik ayat suci, terdakwa juga pernah menyebut surat Almaidah ayat 51 dengan mengatakan ‘’dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Almaidah ayat 51’ hal itu menujukan bahwa terdakwa sudah tahu dan paham bahwa surat Almaidah itu bagian dari ayat suci agama Islam, bagian dari kitab suci Alquran, kitab suci Islam. Oleh karena itu harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, baik oleh umat Islam sendiri maupun umat agama lain, termasuk terdakwa.
    2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti di atas tersebut telah bertentangan dengan fakta kesehari-harian terdakwa karena terdakwa sudah sangat menghargai dan mengormati agama Islam yang bisa dibuktikan dari fakta mengenai kesehari-harian terdakwa sebagai berikut:
    • Membangun Masjid Fatahilla di Balai Kota, Jakarta Pusat;
    • Membangun Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari di Kalideres, Jakarta Barat;
    • Membangun Masjid Al-Hijrah untuk Rusun Marunda;
    • Membangun Masjid Al-Muhajirin di Rusun Pesakih, Jakarta Barat;
    • Memajukan Masjid Jakarta Islamic Centre , Jakarta Utara sebagai Etalase Keilmuan dan Wisata Religi;
    • Membangun Mushola untuk setiap RPTRA
    • Membangun Makam Mbah Priok sebagai Cagar Budaya;
    • Membangun Masjid Jami Al-Mubakorah, seberang Kalijodo, Jakarta Utara;
    • Memberikan bantuan ke Masjid-Masjid, Musholla-Musholla dan Majelis-Majelis Taklim;
    • 30 Penjaga Masjid diberangkatkan umroh pada 2014 dan 50 penjaga masjid diberangkatkan umroh pada 2015;
    • 30 Penjaga Makam diberangkatkan umroh pada 2014 dan 50 penjaga makam diberangkatkan umroh pada 2015;
    • Selalu berkurban sapi setiap Hari Raya Kurban dan tahun 2015 berkurban 55 ekor sapi untuk warga Rusun dan dikirimkan ke Masjid, Musholla dan Majelis Taklim;
    • Rutin memberi Zakat, Infaq dan Sedekah dan pada 2016 Zakat, Infaq dan Sedekah sebesar 55 juta;
    • 118 Musholla, Masjid dan Majelis Taklim yang mendapat bantuan berkisar 15 juta s/d 75 juta (SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2598 Tahun 2015) ;
    • 125 Musholla, Masjid dan Majelis Taklim mendapat bantuan berkisar 15 juta s/d 100 juta (SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 308 Tahun 2016) ;
    • DKI Jakarta peduli pada Lembaga Zakat dengan menyalurkan zakat sebesar Rp. 6 miliar ke Mustahiqq pada 2016;
    • Pelajar-pelajar sekolah-sekolah Islam: Madrasah dari Ibtida’iyah sampai Aliyah diberikan Kartu Jakarta Pintar yang dianggarkan sebesar Rp. 2,5 triliun dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2016;
    • DKI Jakarta juara ke-2 Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2016 di Nusa Tenggara Barat dan pemenangnya diberi gaji bulnana selama 2 tahun untuk mengajari ngaji;
    • DKI Jakarta Juara Umum Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tahun 2015 dan diberi bonus. Juara 1: Rp. 40 juta, juara 2: Rp. 30 juta, juara harapan 1: Rp. 12,5 juta, dan juara harapan 2: Rp. 10 juta;
    • Memajukan jam pulang PNS selama bulan Ramadhan menjadi pukul: 14. 00 WIB, agar bisa berbuka puasa bersama keluarga
    • Guru ngaji digaji setara dengan UMR DKI Jakarta Rp 3.1 juta;
    • Membuat program budidaya ikan kerapu dengan formula bagi hasil 80% untuk nelayan-nelayan di Kepulauan Seribu yang mayoritas menganut agama Islam dan sisanya 20% untuk Pemprov DKI Jakarta
    Jadi, berdasarkan fakta kesehari-harian terdakwa yang sama sekali tidak pernah dipertimbangkan Judex Facti, secara langsung Judex Facti telah tidak dapat membuktikan dimanakah letak penodaan agama terlebih lagi dalam pertimbangan hukum sebelumnya  Judex Facti beranggapan terdakwa merendahkan kitab suci lalu berbelok ke penodaan agama, sehingga pertimbangan Judex Facti sebagai berikut adalah tidak beralasan secara hukum karena terkesan tendesius an sangat bernafsu sekali untuk menghukum terdakwa    ‘’ . . . Oleh karena itu harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, baik oleh umat Islam sendiri maupun umat agama lain, termasuk terdakwa’’.

    Jadi, berdasarkan fakta kesehari-harian terdakwa yang sama sekali tidak pernah dipertimbangkan Judex Facti, secara langsung Judex Facti telah tidak dapat membuktikan dimanakah letak penodaan agama terlebih lagi dalam pertimbangan hukum sebelumnya Judex Facti beranggapan terdakwa merendahkan kitab suci lalu berbelok ke penodaan agama, sehingga pertimbangan Judex Facti sebagai berikut adalah tidak beralasan secara hukum karena terkesan tendesius an sangat bernafsu sekali untuk menghukum terdakwa ‘’ . . . Oleh karena itu harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, baik oleh umat Islam sendiri maupun umat agama lain, termasuk terdakwa’’.


    17. Menimbang, bahwa pada tahun 2015 pada saat briefing, terdakwa pernah mengatakan tentang pembangunan suatu Masjid dengan halaman yang luas dan dilengkapi dengan suatu wifi. Karena saat itu teringat pernah ada demo yang menolak dipimpin oleh Gubernur kafir, maka dengan maksud meledek para pendemo secara iseng, terdakwa mengatakan akan memasang wifi dengan nama Almaidah 51 dan dengan password kafir.

    18. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti di atas terkesan lelucon dan penuh dengan kebencian dan tendesius terhadap terdakwa dikarenakan ucapan terdakwa mengenai akan memasang wifi dengan nama Almaidah 51 dan dengan password kafir adalah tidak mengandung perbuatan pidana apa pun juga. Karena terdakwa menjadi terdakwa bukan karena ucapan itu sehingga Judex Facti telah begitu lancang menarik-narik persoalan lain di luar perkara a quo dan tidak sepantasnya Judex Facti menarik-narik di luar pokok perkara a quo demi dapat menghukum terdakwa.

    19. Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2016, terdakwa telah terdaftar sebagai calin Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 yang berpasangan dengan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat.,Msi selaku bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta di Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Provinsi DKI Jakarta bertempat di kantor DPP NasDem pada saat deklarasi pencalonan deklarasi terdakwa sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Terdakwa memberikan sambutan pada pokoknya antara lain terdakwa meminta lawan politiknya untuk tidak pake Almaidah ayat 51 dalam berkompetensi dengan ucapan antara lain ‘’silakan kita berdebat, kalau Cuma bilang jangan pilih dia karena pake surat Almaidah 51 apa surat ini, ini tentu, tentu saya kira tapi saya yakin ini tentu akan bawa pertaruhan jika pertama kali bangsa ini kita bercita-cita menjadikan negara Indonesia.
    Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menujukan bahwa sebenarnya pada saat terdakwa menyebut surat Almaidah di Kepulauan Seribu, terdakwa sudah tahu dan paham kalau surat Almaidah 51 adalah ayat suci agama Islam, bagian dari kitab suci agama Islam, kitab suci agama Islam.

    20. Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum Judex Facti di atas juga adalah sebuah lelucon lagi, dikarenakan terdakwa di kantor DPP NasDem pada 21 September 2016 benar menyinggung Almaidah51 tetapi yang disinggung terdakwa dari Almaidah 51 adalah bernilai positif karena terdakwa hanya meminta agar Almaidah 51 sebagai kitab suci agama Islam , jangan digunakan untuk kepentingan lawan politik terdakwa dalam bertarung di Pilkada. Terdakwa di kantor DPP NasDem hanya memberi nasihat dan saran dan tidak lebih dari itu. Sehingga sungguh keterlaluan jika Judex Facti ingin menarik-narik semua ucapan terdakwa mengenai Almaidah 51 yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara a quo. Judex Facti pasti paham bahwa terdakwa menjadi terdakwa bukan karena ucapan terdakwa di kantor DPP NasDem pada 21 September 2016.

    21. Menimbang, bahwa oleh karena ucapan terdakwa tersebut disampaikan di tengah terdakwa melakukan kunjungan kerja untuk menyampaikan sosialisasi program budidaya ikan kerapu kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu, maka dalam hal ini tentu apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu tersebut adalah memang dikehendaki dan diketahui terdakwa. Dan dengan demikian dalam menyampaikan ucapan tersebut kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu adalah dilakukan dengan sengaja.


    22. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyimpulkan bahwa: ‘’ . . . maka dalam hal ini tentu apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu tersebut adalah memang dikehendaki dan diketahui terdakwa. Dan dengan demikian dalam menyampaikan ucapan tersebut kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu adalah dilakukan dengan sengaja’’. Kesimpulan Judex Facti tersebut di atas adalah keliru dan tidak menggunakan akal sehat dikarenakan terdakwa tidak pernah melakukan kesengajaan dalam mengeluarkan perasaannya yang menyinggung Almaidah 51 di Kepulauan Seribu pada 2017. Karena jika Judex Facti menyimpulkan ada kesengajaan, maka kesimpulan Judex Facti bertolak belakang dengan semua fakta mengenai kesehari-harian terdakwa yang sangat peduli dan mencintai agama Islam, yang bisa dibuktikan sebagai berikut:
    – Membangun Masjid Fatahilla di Balai Kota, Jakarta Pusat;
    – Membangun Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari di Kalideres, Jakarta Barat;
    – Membangun Masjid Al-Hijrah untuk Rusun Marunda;
    – Membangun Masjid Al-Muhajirin di Rusun Pesakih, Jakarta Barat;
    – Memajukan Masjid Jakarta Islamic Centre , Jakarta Utara sebagai Etalase Keilmuan dan Wisata Religi;
    – Membangun Mushola untuk setiap RPTRA
    – Membangun Makam Mbah Priok sebagai Cagar Budaya;
    – Membangun Masjid Jami Al-Mubakorah, seberang Kalijodo, Jakarta Utara;
    – Memberikan bantuan ke Masjid-Masjid, Musholla-Musholla dan Majelis-Majelis Taklim;
    – 30 Penjaga Masjid diberangkatkan umroh pada 2014 dan 50 penjaga masjid diberangkatkan umroh pada 2015;
    – 30 Penjaga Makam diberangkatkan umroh pada 2014 dan 50 penjaga makam diberangkatkan umroh pada 2015;
    – Selalu berkurban sapi setiap Hari Raya Kurban dan tahun 2015 berkurban 55 ekor sapi untuk warga Rusun dan dikirimkan ke Masjid, Musholla dan Majelis Taklim;
    – Rutin memberi Zakat, Infaq dan Sedekah dan pada 2016 Zakat, Infaq dan Sedekah sebesar 55 juta;
    – 118 Musholla, Masjid dan Majelis Taklim yang mendapat bantuan berkisar 15 juta s/d 75 juta (SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2598 Tahun 2015) ;
    – 125 Musholla, Masjid dan Majelis Taklim mendapat bantuan berkisar 15 juta s/d 100 juta (SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 308 Tahun 2016) ;
    – DKI Jakarta peduli pada Lembaga Zakat dengan menyalurkan zakat sebesar Rp. 6 miliar ke Mustahiqq pada 2016;
    – Pelajar-pelajar sekolah-sekolah Islam: Madrasah dari Ibtida’iyah sampai Aliyah diberikan Kartu Jakarta Pintar yang dianggarkan sebesar Rp. 2,5 triliun dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2016;
    – DKI Jakarta juara ke-2 Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2016 di Nusa Tenggara Barat dan pemenangnya diberi gaji bulnana selama 2 tahun untuk mengajari ngaji;
    – DKI Jakarta Juara Umum Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tahun 2015 dan diberi bonus. Juara 1: Rp. 40 juta, juara 2: Rp. 30 juta, juara harapan 1: Rp. 12,5 juta, dan juara harapan 2: Rp. 10 juta;
    – Memajukan jam pulang PNS selama bulan Ramadhan menjadi pukul: 14. 00 WIB, agar bisa berbuka puasa bersama keluarga
    – Guru ngaji digaji setara dengan UMR DKI Jakarta Rp 3.1 juta;
    – Membuat program budidaya ikan kerapu dengan formula bagi hasil 80% untuk nelayan-nelayan di Kepulauan Seribu yang mayoritas menganut agama Islam dan sisanya 20% untuk Pemprov DKI Jakarta.

    23. Bahwa Judex Facti yang menyimpulkan bahwa adanya kesengajaan penodaan agama juga bertentangan dengan keterangan ahli psikologi sosial Risa Permana Deli, yang menyatakan bahwa dengan adanya tepuk tangan setelah terdakwa berpidato sebagai wujud bahwa warga Kepulauan Seribu menghargai dan menghormati pemimpin mereka. Terlebih lagi terdakwa yang membuat program bagi hasil dengan nelayan-nelayan di Kepualuan Seribu yang mayoritas menganut agama Islam adalah menjadi bukti bahwa terdakwa tidak terbukti kesengajaan menodai agama Islam. Karena jika Judex Facti menggunakan logika dan akal sehat, logikanya jika terdakwa memiliki kesengajaan menodai agama Islam, maka terdakwa tidak akan membuat program yang menguntungkan bagi masyarakat Kepulauan Seribu yang bermayoritas menganut agama Islam. Bagaimana logikanya jika tak senang dengan agama Islam tetapi justru malah mensejahterahkan mayoritas Islam yang tinggal di Kepulauan Seribu melalui program budidaya ikan kerapu ? Tentu Judex Facti dalam mempertimbangkan kesalahan terdakwa juga harus berdasarkan logika hukum bukan justru hanya bertumpu pada testimonium de auditu.

    24. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang bersimpulan bahwa: ‘’ . . . maka dalam hal ini menurut pendapat pengadilan, bahwa ucapan terdakwa yang mengatakan ‘jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu tidak bisa pilih saja, iya kan dibohongi pakai surat Almaidah 51 macam-macam itu’ adalah merupakan ucapan yang pada pokoknya telah mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam sebagai salah satu agama yang dianut di Indonesia’’. Kesimpulan Judex Facti itu tidaklah dibenarkan secara hukum karena berdasarkan Pasal 50 KUHPIdana yang berbunyi: 

    ‘’Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan undang—undang , tidak dipidana’’. Karena terdakwa menjalankan undang-undang yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu melalui program bagi hasil budidaya ikan kerapu dimana nelayan-nelayan akan mendapat 80% sedangkan Pemprov DKI Jakarta mendapat sisanya saja sebesar 20%. Terdakwa berpidato untuk mensejahterahkan masyarakat Kepulauan Seribu tidak pernah ada kesengajaan untuk menodai agama Islam, apalagi yang dipidatokan terdakwa dicontoh dari kelakuan elit politik tapi kemudian ditafsirkan menyerang agama. Jadi terdakwa tidak dapat dipidana karena itu dilakukan dalam rangka menjalankan undang-undang yakni untuk mensejahterahkan masyarakat Kepulauan Seribu terutama nelayan-nelayan yang mengikuti program budidaya ikan kerapu.

    25. “Menimbang, bahwa terkait soal pemilihan, karena di kalangan umat Islam terjadi perbedaan pendapat tentang makna kata awliya, dimana sebagian dimaknai sebagai pemimpin, dan sebagian dimaknai teman dekat, maka apabila ada orang mengikuti pendapat bahwa awlia adalah pemimpin, dan orang itu menyampaikan surat Almaidah ayat 51 kepada sesama umat Islam dan meminta agar memilih pemimpin yang seagama, maka hal itu secara hukum tidak dilarang, dan itu bukan SARA . . . ‘’

    26. Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas adalah sebuah kekeliruan yang tidak termaafkan karena Judex Facti sudah semau-maunya menyimpulkan Almaiday 51 memiliki hubungan erat dengan ‘’auliyah’’ yang memiliki arti sebagai pemimpin atau teman dekat. Padahal menurut penjelasan yang diterangkan ahli Agama Islam, KH. Ahmad Ishomuddin dalam konteks beriman Almaidah 51 dapat diartikan berbeda.

    Dan Almaidah 51 pada masanya adalah berkaitan dengan pengkhianatan dan peperangan. Pada masa Rasulullah SAW, ayat itu sesungguhnya untuk melindungi umat Islam dari ajaran Islam dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang saling bekerjasama dan bersatu untuk memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Madinah. Sebagai orang Nasrani menjadi penolong teman setia bagi yang lain dalam rangka memusuhi kebenaran yag dibawa oleh Rasulullah SAW, maka iliat yang sama pada ayat tersebut, jika mau diterapkan dalam konteks kekinian itu ghayatul ‘adawah wal khianat’.
    Almaidah 51 dilahirkan saat peperangan dan penghkianatan terjadi di masa lampau yang sangat mungkin dilakukan umat Islam. Maka kata ya ayyuhal ladzina amanu dalam Almaidah 51 menurut tafsir bukan ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang dimaksud ya ayyuhal ladzina amanu dalam Almaidah 51 ditujukan terhadap orang-orang yang munafik. Mengapa Almaidah 51 menggunakan ya ayyuhal ladzina amanu? Karena orang yang munafik menyembunyikan permusuhan.

    Tetapi zumhur ulama menyatakan ya ayyuhal ladzina amanu adalah ‘am’ (umum), yang berlaku untuk semua orang Islam yang sesungguhnya maupun yang menampakkan keimanan secara lahiriah alias orang-orang yang munafik. Bahwa ahli juga menerangkan, Almaidah ayat 51 untuk mengingatkan tidak dilarang, karena bagi ahli Almaidah 51 tidak patut ditempatkan dalam kampanye.
    Bahkan ahli dalam penjelasannya menerangkan bahwa hanya ada dua ayat dalam Alquran yang boleh digunakan untuk memilih kampanye, yaitu fastabiqul khairat dan fal yatana fashil mutana fishun. Fahtabiqul Khairat yang memiliki arti: ”Hendaklah kamu berlomba-lomba dalam kebaikan’’.
    Dan fal yatana fashil mutana fishun yang memiliki arti: ‘’Dan hendaklah kalian saling berlomba-lomba juga dalam kebaikan’’. Bahkan ahli pun telah menerangkan bahwa ucaoan terdakwa tidak bermuatan penodaan terhadap agama Islam dan ucapan terdakwa hanya untuk meyakinkan audiens mengenai program bukan bermaksud menghina. Ahli juga menilai yang paling cocok diterapkan dalam Pilkada adalah ayat fal yatana fashil mutana fishun yang memiliki arti: ‘’Dan hendaklah kalian saling berlomba-lomba juga dalam kebaikan’’.

    Jadi, pertimbangan Judex Facti yang menyimpulkan Almaidah 51 memiliki arti teman setia dan pemimpin adalah di luar kompetensi Judex Facti sebagai penegak hukum, penuh tendesius dan sangat bernafsu menghukum terdakwa karena Judex Facti tidak bisa berkesimpulan kata ‘’auliya’’ sebagai teman atau pemimpin, karena Judex Facti bukan ahli Agama Islam. 

    Karena sesuai dengan keterangan ahli Agama Islam, KH. Ahmad Ishomuddin turunnya Almaidah 51 adalah disebabkan oleh adanya peperangan atau pengkhianatan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Madinah. Sehingga keputusan Judex Facti menghukum terdakwa berdasarkan salah satu pertimbangan di atas adalah cacat hukum dikarenakan Judex Facti seolah-olah menggambarkan dirinya bisa diposisikan dimana saja termasuk dalam posisi sebagai ahli Agama Islam.

    27. Bahwa keputusan Judex Facti yang memerintahkan agar terdakwa ditahan adalah sesuatu yang berlebihan terlebih lagi Judex Facti tidak pernah memberikan penjelasan mengenai apa yang menjadi alasan subjektif sehingga terdakwa diperintahkan ditahan (Pasal 21 ayat 1 KUHAP) dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) (2) huruf a KUHAP, sekali pun terdakwa sudah dinyatakan bersalah tidak ada kewajiban bagi hakim untuk memerintahkan agar terdakwa ditahan. Terdakwa dapat ditahan , yang artinya dapat ditahan , dapat tidak ditahan, perintah agar ditahan bukan sesuatu yang wajib bagi Judex Facti tapi Judex Facti seolah memaksakan agar terdakwa ditahan tanpa alasan subjektif sama sekali.
    Pasal 193 KUHAP:

    (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa, bersalah melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan yang menjatuhkan pidana
    (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan , jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebuit ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.

    Pasal 21 ayat (1) KUHAP:

    (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

    28. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mempertimbangkan bahwa perkara a quo murni kasus hukum dan tidak ada kaitannya dengan politik Jakarta adalah kekeliruan terbesar yang dialami Judex facti, karena faktanya setelah orang yang bernama Buni Yani yang mengunggah videopidato terdakwa dan memposting tulisan yang bernada provokatif melalui akun Facebook-nya pada 6 Oktober 2016 sekira-kiranya pukul: 00:48 WIB, pagi harinya langsung banyak laporan masuk yang melaporkan terdakwa karena dianggap menodai agama. Jadi Judex Facti begitu keterlalu telah menutrup mata hatinya karena telah mengabaikan peran orang yang bernama Buni Yani yang menyebabkan terdakwa menjadi terdakwa. Terdakwa berpidato di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 hingga 5 Oktober 2016, tak ada kemarahan akibat video pidato terdakwa tersebut, padahal video pidato terdakwa sudah diupload ke akun YouTube milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi tetap saja tidak ada kemarahan atau pun laporan terhadap terdakwa. Tapi kemudian laporan dan kemarahan baru terjadi setelah orang yang bernama Buni Yani mengunggah video pidato terdakwa dan membuat postingan bernada provokatif di akun Facebook-nya pada 6 Oktober 2016. Jadi ada hubungan antara terdakwa yang harus menjadi terdakwa dengan orang yang bernama Buni Yani.

    29. Sanggahan terhadap pertimbangan hukum judex facti Tingkat Pertama dalam menyimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur pasal 156 a huruf a KUHPidana.

    Unsur ‘’Barang siapa’’
    Pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara a quo.
    – Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah tersesat dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyimpulkan unsur barang siapa telah terpenuhi pada terdakwa. Padahal unsur barang siapa tidak terpenuhi pada terdakwa karena Judex Facti tidak pernah membuat pertimbangan hukum mengenai penodaan agama yang membuat terdakwa dijatuhi hukuman karena dianggap bersalah melakukan penodaan agama. Pertimbangan hukum Judex Facti hanya menyangkut merendahkan kitab suci , tidak ada pertimbangan penodaan agama.
    Unsur ‘’Dengan sengaja’’
    ‘’ . . . maka dalam hal ini tentu apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu tersebut adalah memang dikehendaki dan diketahui terdakwa. Dan dengan demikian dalam menyampaikan ucapan tersebut kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu adalah dilakukan dengan sengaja’’.
    – Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyimpulkan bahwa terdakwa sengaja menodai agama adalah keliru dan tersesat dikarenakan menurut saksi Jaenuddin alias Panel bin Adim yang hadir langsung dan mendengarkan pidato terdakwa, saksi mengaku tidak mempermasalahkan pidato terdakwa bahkan saksi juga menyatakan ucapan terdakwa tidak menyinggung warga Kepulauan Seribu karena tidak ada warga Kepulauan Seribu yang marah atau emosi setelah terdakwa mengucapkan ‘’jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu tidak bisa pilih saja, iya kan dibohongi pakai surat Almaidah 51 macam-macam itu’ .
    – Saksi juga mengatakan dalam sidang ketika saksi diperiksa sebagai saksi, saksi menyatakan bahwa saksi senang dengan kedatangan terdakwa untuk berdialog dengan masyarakat Kepulauan Seribu. Tidak adanya penodaan agama juga diterangkan ahli hukum pidana Edward O.Z. Hiariez.,SH.,Mhum , ahli psikologi sosial DR. Risa Permana Deli, ahli Agama Islam, KH. Ahmad Ishomuddin, ahli Agama Islam, Prof. DR. H. Hamka Haq, MA, Prof. DR. Sahiron Syamsuddin,MA, ahli Agama Islam, KH. Masdar Farid Mas’udi, ahli Bahasa Indonesia, Prof. DR. Rahayu Surtiati Hidayat, ahli Bahasa Indonesia, Prof. DR. Bambang Kaswanti Purwo.
    Bagi kita yang berpikiran jernih tentunya dapat menilai logis atau tidak logisnya peristiwa di bawah ini :

    – Apakah logis terdakwa melakukan penodaan agama di tempat yang mayoritasnya adalah menganut agama Islam?
    – Apa yang terjadi pada diri terdakwa jika terdakwa melakukan penodaan agama di tempat yang bermayoritas menganut agama Islam?
    – Apakah logis terdakwa melakukan penodaan agama tetapi terdakwa justru sangat peduli dengan agama Islam?
    – Apakah logis terdakwa melakukan penodaan agama tetapi terdakwa justru berkurban sapi tiap Hari Raya Kurban?
    – Apakah logis terdakwa melakukan penodaan agama tetapi terdakwa membangun banyak masjid dan musholla di Jakarta?
    – Apakah logis terdakwa melakukan penodaan agama tetapi terdakwa justru memberikan bantuan ke masjid, musholla dan majelis taklim?
    – Apakah logis terdakwa melakukan penodaan agama tetapi terdakwa justru mengumrohkan penjaga makam dan penjaga masjid?
    – Apakah logis terdakwa melakukan penodaan agama tetapi terdakwa justru memberikan zakat, infaq dan sedekah?
    Unsur di muka umum
    – Pengertian in het openbaaar (di muka umum) telah diperluas sedemikian rupa, termasuk tempat yang walaupun bukan tempat yang pada umumnya didatangi oleh banyak orang, namun jika tempat itu dapat dilihat dari tempat umum, maka tempat itu juga adalah termasuk pengertian tempat umum. Sebagaimana pertimbangan hukum dalam salah satu putusan Hoge Raad pada 12 Mei 1902 yang menyatakan bahwa ‘’melanggar kesusilaan secara terbuka di tempat umum yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum (Adami Chazawi: Hukum Pidana Positif Penghinaan:edisi revisi: hal. 119-120)
    – Bahwa benar Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara yang menjadi tempat terdakwa berpidato masuk ke dalam pengertian di in het openbaar atau di muka umum karena pidato terdakwa dapat dilihat dan didengar dari tempat umum, tapi bukan berarti Judex Facti bisa menyimpulkan terdakwa melakukan penodaan agama seiring terbuktinya di tempat umum.
    – Bahwa apa yang disampaikan terdakwa di muka umum (Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara) berfokus pada sosialisasi budidaya ikan kerapu., ini diperkuat oleh keterangan saksi yang langsung hadir dan mendengar pidato terdakwa yakni saksi Zaenuddin alias Panel bin Adim. Terdakwa yang menyinggung Almaidah 51 hanya karena teringat masa lalu terdakwa yang dikalahkan dengan Almaidah ayat 51 saat menjadi Calon Gubernur Bangka Belitug pada 2007 silam.
    – Terdakwa menyinggung Almaidah hanya karena ingin bercerita kepada masyarakat Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara dan itu bisa dibuktikan dari kalimat awal yang diucapkan terdakwa: ‘’saya mau cerita nih’’ , dan menurut ahli Bahasa Indonesia Rahayu Surtiati Hidayat, adanya kalimat itu menujukan bahwa terdakwa hanya ingin menceritakan pengalaman yang pernah dirasakan terdawa saat mengikuti kontestasi Pilgub Bangka Belitung 2007 lalu.
    – Bahwa dalam membuat pertimbangan hukumnya, Judex Facti telah menghilangkan/melenyapkan kata ‘’pakai’’ dalam ucapan terdakwa yang dibuat dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut: ‘’ . . . ‘’Terdakwa jelas menyebut surat Almaidah 51 yang dikaitkan dengan kata dibohongi. Hal ini mengandung makna yang negatif, bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan surat Almaidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait pemilihan adalah bohong, dan membohongi umat atau masyarakat. Sehingga terdakwa sampai berpesan kepada warga masyarakat di Kepulauan Seribu, dengan mengatakan ‘jangan percaya sama orang’. Yang dimaksud orang di sini adalah jelas menunjuk orang yang menyampaikan surat Almaidah ayat 51.”
    – Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang telah melenyapkan kata ‘’pakai’’ dalam membuat pertimbangan hukum di atas menujukan bahwa Judex Facti tendesius untuk menghukum terdakwa karena terpaksa memotong kata ‘’pakai’’ yang seharusnya tak boleh Judex Facti hilangkan dalam pertimbangkan hukumnya dikarenakan ahli Bahasa Indonesia Rahayu Surtiati Hidayat telah menerangkan dalam persidangan bahwa jika kata ‘’pakai’’ dalam ucapan terdakwa dihilangkan, itu sangatlah berpengaruh. Tapi tiba kata ‘’pakai’’ hilang dalam pertimbangan hakim hingga jadilah pertimbangan hukum Judex Facti ‘’ . . . bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan surat Almaidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait pemilihan adalah bohong, dan membohongi umat atau masyarakat.

    Unsur yang pada pokoknya bersifat penodaan agama:

    ’’Oleh karena ucapan terdakwa di hadapan warga masyarakat Kepulauan Seribu itu telah merendahkan, melecehkan dan menghina kitab suci Alquran, yang merupakan kitab suci umat Islam, maka dalam hal ini menurut pendapat pengadilan, bahwa ucapan terdakwa yang mengatakan ‘jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu tidak bisa pilih saja, iya kan dibohongi pakai surat Almaidah 51 macam-macam itu’ adalah merupakan ucapan yang pada pokoknya telah mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam sebagai salah satu agama yang dianut di Indonesia’’.

    – Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti di atas terlihat jelas dan terang ada keragu-raguan Judex Facti mengenai telah terjadinya penodaan agama karena yang dipertimbangkan Judex Facti adalah merendahkan kitab suci bukan mempertimbangkan penodaan agama. Pertimbangan Judex Facti di atas menujukan bahwa sebenarnya Judex Facti tidak dapat menghukum terdakwa karena Judex Facti tidak dapat membuktikan penodaan agama apa yang telah dilakukan terdakwa.
    – Terlebih lagi dalam KUHPidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penodaan agama sehingga keputusan Judex Facti yang membelokkan pertimbangan hukum mengenai merendahan kitab suci yang lalu dibelokkan ke penodaan agama adalah sebagai bentuk Judex Facti tendesius dan bernafsu sekali menghukum terdakwa. Bahkan ahli hukum pidana Edward O.Z Hiariez,.SH., Mhum menyatakan dalam persidangan bahwa yang berkaitan dengan Pasal 156 a KUHP apabila terdakwa menyobek atau menginjak Alquran dan Pasal 156 a KUHP dan Pasal 156 a KUHP tidak dapat dilihat dari hukum pidana saja melainkan harus dilihat dari kesehari-harian terdakwa. Kesehari-harian terdakwa adalah sebagai berikut:

    – Membangun Masjid Fatahilla di Balai Kota, Jakarta Pusat;
    – Membangun Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari di Kalideres, Jakarta Barat;
    – Membangun Masjid Al-Hijrah untuk Rusun Marunda;
    – Membangun Masjid Al-Muhajirin di Rusun Pesakih, Jakarta Barat;
    – Memajukan Masjid Jakarta Islamic Centre , Jakarta Utara sebagai Etalase Keilmuan dan Wisata Religi;
    – Membangun Mushola untuk setiap RPTRA
    – Membangun Makam Mbah Priok sebagai Cagar Budaya;
    – Membangun Masjid Jami Al-Mubakorah, seberang Kalijodo, Jakarta Utara;
    – Memberikan bantuan ke Masjid-Masjid, Musholla-Musholla dan Majelis-Majelis Taklim;
    – 30 Penjaga Masjid diberangkatkan umroh pada 2014 dan 50 penjaga masjid diberangkatkan umroh pada 2015;
    – 30 Penjaga Makam diberangkatkan umroh pada 2014 dan 50 penjaga makam diberangkatkan umroh pada 2015;
    – Selalu berkurban sapi setiap Hari Raya Kurban dan tahun 2015 berkurban 55 ekor sapi untuk warga Rusun dan dikirimkan ke Masjid, Musholla dan Majelis Taklim;
    – Rutin memberi Zakat, Infaq dan Sedekah dan pada 2016 Zakat, Infaq dan Sedekah sebesar 55 juta;
    – 118 Musholla, Masjid dan Majelis Taklim yang mendapat bantuan berkisar 15 juta s/d 75 juta (SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2598 Tahun 2015) ;
    – 125 Musholla, Masjid dan Majelis Taklim mendapat bantuan berkisar 15 juta s/d 100 juta (SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 308 Tahun 2016) ;
    – DKI Jakarta peduli pada Lembaga Zakat dengan menyalurkan zakat sebesar Rp. 6 miliar ke Mustahiqq pada 2016;
    – Pelajar-pelajar sekolah-sekolah Islam: Madrasah dari Ibtida’iyah sampai Aliyah diberikan Kartu Jakarta Pintar yang dianggarkan sebesar Rp. 2,5 triliun dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2016;
    – DKI Jakarta juara ke-2 Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2016 di Nusa Tenggara Barat dan pemenangnya diberi gaji bulnana selama 2 tahun untuk mengajari ngaji;
    – DKI Jakarta Juara Umum Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tahun 2015 dan diberi bonus. Juara 1: Rp. 40 juta, juara 2: Rp. 30 juta, juara harapan 1: Rp. 12,5 juta, dan juara harapan 2: Rp. 10 juta;
    – Memajukan jam pulang PNS selama bulan Ramadhan menjadi pukul: 14. 00 WIB, agar bisa berbuka puasa bersama keluarga
    – Guru ngaji digaji setara dengan UMR DKI Jakarta Rp 3.1 juta;
    – Membuat program budidaya ikan kerapu dengan formula bagi hasil 80% untuk nelayan-nelayan di Kepulauan Seribu yang mayoritas menganut agama Islam dan sisanya 20% untuk Pemprov DKI Jakarta.

    Jadi, berdasarkan fakta kesehari-harian terdakwa di atas, Judex Facti tidak dapat membuktikan adanya penodaan agama pada diri terdakwa.

    Dan dari semua fakta yang diuraikan di atas, maka terbuktilah Terdakwa tidak melakukan penodaan agama.

    Sehingga berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Banding (Terdakwa) memohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan putusan……………..

    1. Menyatakan Terdakwa basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penodaan agama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 156 a huruf a KUHP;
    2. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok sesuai dengan harkat dan martabatnya;
    3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dari Rumah Tahanan Negara pada;
    4. Membebankan biaya perkara kepada Negara

    Demikian Memori Banding ini kami sampaikan atas perkenan Majelis Hakim kami ucapan banyak terima kasih…..

    Hormat Kami,

    Tim Penasihat Hukum Pemohon Banding



    Penulis :  Ricky Vinando   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Special Edition: Memori Banding Ahok yang Tercinta dan Tersayang Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top