728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 25 Mei 2017

    Setuju, Pemerintah Menggebuk Penghianat Bangsa

    Indonesia rentan bertikai dan perang saudara. Sebab terlalu banyak perbedaan satu dengan yang lain, beda agama, ras, suku, dan warna kulit. Masih ditambah perbedaan pandangan politik dan hasrat kekuasaan.

    Maka jangan heran jika siapa pun yang ingin menyerang Indonesia, ia akan terlebih dahulu mengusik perbedaan itu. Sebab apa yang berbeda itu sangat sensitif, sentuh sedikit saja akan langsung merespon. Sejarah membuktikan taktik devide et impera sangat efektif untuk memecah belah bangsa ini. Pecah dulu baru kuasai.

    Penghianat bangsa

    Dan akhir-akhir ini, ada pihak-pihak yang mau menggunakan taktik itu lagi. Bisa saja dari luar Indonesia yang menggunakan sentimen agama, suku, ras dan agama. Lihat saja ketika Islam garis keras, anarkis dan radikal dibenturkan dengan Islam nusantara. Dan baru-baru ini, mereka mulai mengusik kedamaian Kalimantan dengan membenturkan Dayak dengan Islam.

    Meskipun serangan dari luar itu berbahaya, tetapi akan sangat jauh lebih berbahaya jika pihak pemecah belah itu berasal dari sebangsa sendiri. Sebab daya adu dombanya lebih dahsyat. Mereka tahu dan mungkin ada di dalamnya, sehingga lebih memahami letak sensitivitas, titik lemah.

    Orang-orang itu tidak peduli siapa yang ia hancurkan, bahkan mungkin ibunya sendiri, demi hasratnya, akan ia korbankan, apalagi hanya sebatas sebangsa dan setanah air.

    Mengatasi ini pun tidak mudah, bahkan hampir mustahil membasminya. Mengusir musuh itu sangat mudah dilakukan, tetapi mengusir saudara sendiri dari rumah itu sangat menyiksa. Belum lagi apa kata orang nanti. Maka sekalipun jahat, mengusir saudara sendiri itu tetaplah aib yang sangat memalukan.

    Inilah yang sedang dialami Presiden Jokowi, sebagai kepala Negara dan pemerintahan. Sangat masuk akal, Jokowi sangat hati-hati mengatasinya. Untuk mengeluarkan kata ‘gebuk’ saja, Jokowi butuh berbulan-bulan. Itu pun sudah menimbulkan multitafsir.

    Bukan hanya multitafsir, malahan ada pihak yang mencoba menggunakannya sebagai alat untuk menyerang balik dengan opini bahwa pemerintahan Jokowi ingin kembali ke kebiasaan rezim Orde Baru, yang diyakini menggebuk alias membinasakan lawan-lawan politiknya jika terkesan membahayakan penguasa.

    Padahal konteks dan latar belakang ‘gebuk’ Orde Baru dan ‘gebuk’ Jokowi sangat jauh berbeda bagaikan langit dan kandang kambing. Karakteristik pemerintahan Jokowi bukanlah karakteristik mempertahankan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Bagi Jokowi, dilihat dari hasil kerjanya dan dibandingkan dengan hartanya, kemajuan NKRI adalah nomor satu. Kekuasaannya sepenuhnya dia persembahkan demi bangsa ini.

    Mungkin Anda menolak pendapat ini, tetapi silakan mengajukan bantahan yang masuk akal. Atau mungkin Anda mau membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, silakan. Tapi tolong mengkritik dan membandingkan dengan mengikuti tataran logika berpikir agar mudah dimengerti.

    ‘Gebuk’ Jokowi diarahkan bagi kelompok atau individu yang bermaksud menyerang dasar-dasar NKRI, bukan semata penguasa. Jelas-jelas Jokowi memberi syarat bahwa jika ada yang main-main dengan Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika, maka digebuk. Ada yang salah?

    Maka arti gebuk sangat mudah dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap kelompok anti-Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika. Siapa itu? Siapa saja. Bahwa kebetulan HTI sedang unjuk gigi karena mendapat panggung di demo berjilid, maka HTI yang harus digebuk, dihanguskan, dihancurkan, dibumi hanguskan ideologinya. Buang ke laut saja ideologi khilafah, yang negara Islam sekalipun tidak mengakuinya sebagai ideologi kebangsaan.

    Jadi kalau ada orang atau kelompok yang menafsirkan ‘gebuk’ Jokowi sama dengan ‘gebuk’ Orde Baru, maka dia itu perlu dipertanyakan. Bisa jadi dan sangat mungkin dia pendukung HTI dan anti-Pancasila. Mereka-mereka ini adalah penghianat bangsa.

    Mengenali penghianat bangsa

    Sejatinya tidaklah sulit mengenali mereka ini. Ciri-cirinya mudah, meskipun kita sering kali mengacuhkannya. Pertama, teralu mudah berubah haluan dan pandangan politik. Benarlah bahwa dalam politik tiada kawan abadi dan tiada lawan abadi. Tetapi bukan berarti karena lawan politik lalu harus berseberangan dalam tujuan kemajuan bangsa. Perbedaan pandangan politik dapat saja diterima, tetapi harus selalu mengarah kepada kemajuan bangsa dan dengan demikian tidak harus selalu menolak keputusan pemerintah yang jelas-jelas berpihak pada rakyat dan NKRI.

    Kedua, selalu bertentangan dengan pemerintah. Benar pula bahwa kita tidak harus selalu membeo terhadap peraturan dan keputusan pemerintah terhadap bangsa dan negara ini. Tetapi bukan berarti harus selalu bertentangan. Kalau ada orang atau kelompok bahkan partai yang selalu berseberangan dengan pemerintah, maka mereka patut kita curigai sebagai penghianat bangsa.

    Misalkan, kalau ada orang atau kelompok yang menafikan usaha pemerintah memajukan Papua melalui pembangunan infrastruktur jalan, yang memang nyata dan sangat tepat untuk mendukung transportasi darat dalam menyalurkan sumber daya-sumber daya yang ada agar lebih terjangkau dan murah, maka dia adalah penghianat bangsa, selalu tidak setuju dengan pemerintah.

    Apalagi menuduh pemerintah dengan isu-isu tidak masuk akal. Menuduh pemerintah sebagai pendukung PKI adalah fitnah keji. Apalagi menuduh istana sebagai tempat berkumpulnya oknum-oknum PKI adalah fitnah penghianat bangsa yang menuduh orang lain sebagai penghianat. Dan orang-orang seperti ini perlu dan harus digebuk.

    Ketiga, membesar-besarkan persoalan kecil dan selalu menghubungkannya degan penguasa. Persoalan hukum sebenarnya persoalan sederhana, sebab sudah ada instansi yang mengurusinya. Tetapi kalau persoalan hukum terhadap lawan, selalu menuduh pemerintah ikut intervensi, sementara terhadap kawan, selalu menuduh mengriminalisasi.

    Kalau ada suatu perusahaan yang tidak memberi kesempatan kepada penganut agama tertentu untuk melaksanakan kewajiban agamnya, jangan lalu lantas membesar-besarkannya dengan menuduh benci agamanya, sambil berteriak “Pak Presiden, tidak bolehkah kami melaksanakan kewajiban agama kami?” Pala lu bau menyan. Apalagi kalau langsung menghubungkannya dengan penguasa, dalam hal ini Jokowi. Padahal sudah ada instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kasus-kasus seperti itu. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang pembuat onar, penghasut rakyat dan pemecah belah bangsa, serta penghianat bangsa.

    Mari bersama-sama membangun bangsa dan negara

    Bangsa dan negara ini akan selalu mendapat tantangan luar biasa. Semakin bertambah usia semakin bertambah tantangan. Kalau tidak disikapi dengan bijak akan membawa malapetaka dan kerugian yang sangat besar.

    Pemerintah tidak mungkin berjuang sendirian dalam hal ini. Apa pun yang baik yang dilakukan pemerintah, kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, akan tetap tak berpengaruh signifikan terhadap kemajuan bangsa. Tidak perlu muluk-muluk. Melakukan pekerjaan Anda setiap hari dan mengikuti aturan yang berlaku, sudah lebih dari cukup bantuan Anda kepada pemerintah.

    Kalau mau lebih silakan sampaikan masukan yang membangun demi kebaikan bangsa. Sebab kita tahu pemerintah juga bukan Tuhan. Bahkan malaikat bisa jatuh dalam dosa, apalagi pemerintah bisa saja melakukan kesalahan. Maka tugas Anda dan saya untuk meluruskan.

    Lebih mendukung lagi kalau saya dan Anda tidak menjadikan pemerintah sebagai lawan atau tidak merugikan bangsa sendiri seperti apa yang dilakukan para teroris dan koruptor. Kita rugi kalau korupsi. Kita bukan hanya rugi kalau ada bom, bahkan dirundung duka dan ketakutan tersendiri.



    Salam dari rakyat jelata


    Penulis : Mora Sifudan   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Setuju, Pemerintah Menggebuk Penghianat Bangsa Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top