728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 27 Mei 2017

    Revisi UU Terorisme Lamban, Setengah Dosa Bom Teror Seharusnya Ditanggung DPR

    Menyikapi teror bom di Kampung Melayu tiga hari yang lalu, lucu bila ada segelintir anggota DPR yang mengeluh terhadap kinerja Kepolisian dan Badan Intelegensi Nasional (BIN). Elit politik seperti Desmond J. Mahesa dan Fadli Zon dari Gerindra misalnya, mereka berseloroh bahwa seharusnya aparat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dapat mencegah terjadinya teror bom tersebut. Berikut ini saya kutip pernyataan para “yang mulia” ini di beberapa media massa.

        REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Djunaidi Mahesa mempertanyakan kinerja kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melakukan pencegahan dini aksi terorisme. Hal ini terkait bom yang terjadi di Kampung Melayu, Rabu (24/5), malam.

        “Apa kerjamu BNPT? Begitukan. Seharusnya BNPT ini bisa jelaskan, dari mana pelakunya, terinspeksi atau tidak terinspeksi,” kata Desmond saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (26/5).

        Desmond menyesalkan atas kembali meledaknya bom di Kampung Melayu. “Berarti ini kecolongan kembali kan. Dulu kasus bom Thamrin, BNPT harus bisa jawab,” kata dia.

        Sumber: Republika.co.id

        Fadli menegaskan kasus bom Kampung Melayu seharusnya bisa dicegah oleh aparat kepolisian dan maupun intelijen. Selama ini, kata dia, aparat justru fokus di luar hal-hal pencegahan terorisme.

        “Satu hal yang bisa dilakukan suatu upaya untuk mencegah, mengingat kalau memang ini dilakukan oleh jaringan yang memang sudah ada, kan bisa ditelusuri. Kadang-kadang hal seperti ini bisa menjadi kecolongan karena fokus mungkin kepada hal-hal di luar kebutuhan untuk mencegah terorisme,” jelas Fadli.

        Sumber: Beritasatu.com

    DPR Lamban Bekerja, Namun Cepat dalam Berbicara

    Seharusnya DPR lebih banyak berkaca. Jangan “kuman di seberang lautan kelihatan, tetapi kotoran di depan hidung saja tidak bisa menyadarkan”. Revisi UU Terorisme sudah lama tak kunjung rampung. Padahal sudah satu tahun lebih Panitia Khusus (Pansus) disahkan, tepatnya pada 12 April 2016[1]. Sedangkan sekarang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Juni, “sudah 1 tahun lebih 2 bulan yang mulia”. Sungguh, cepat sekali kinerja DPR kita ini. DPR tidak peka bahwa kinerja mereka yang berleha-leha mengakibatkan masyarakat dan aparat harus tahan untuk meregang nyawa.

    Selama ini, yang menyebabkan Polri kesulitan dalam mencegah dan menindak aktor-aktor teror potensial adalah justru karena payung hukum kita masih lemah. Regulasi hukum kita termasuk usang (out of date) di dalam mengikuti perkembangan pertumbuhan terorisme global maupun nasional. Masa pada tahun 2017, satu-satunya UU Terorisme kita masih mengacu pada Perpu No. 1 Tahun 2002 yang dijadikan UU No. 15 pada tahun selanjutnya. Bayangkan, 15 tahun sudah, dan hingga sekarang belum ada produk revisi yang jadi untuk memperkuat koridor hukum kita. Tanpa jangkauan hukum yang cukup, ya aparat kita mana bisa bergerak dengan lebih leluasa?

    Contohnya saja seperti apa yang diungkapkan oleh mantan Kepala BNPT, Ansyaad Mbai. Beliau mengungkapkan bahwa Indonesia sering mendapatkan kiriman “paket” dari Malaysia, dan isi paketnya adalah orang. Beliau menuturkan bahwa Malaysia sering melakukan deportasi terhadap WNI yang kedapatan akan/sudah bergabung dengan ISIS di Suriah. Hukum di Malaysia tegas terhadap oknum-oknum yang berpotensi menjadi radikal.

    Ironisnya, kata beliau, begitu orang-orang yang dideportasi itu tiba kembali ke Indonesia, mereka dilepas karena aparat kita tidak memiliki instrumen hukum yang dapat dipakai untuk menjerat mereka. Ini kan amat sangat lucu. Kita sudah dapat orang-orangnya, mereka sudah ditangkapi, tapi hanya karena regulasi yang mengatur soal potensi terorisme ini belum ada (yang di mana adalah tugas DPR untuk membuatnya), akhirnya mereka harus dilepas lagi. Sampai pada titik ini, sungguh sesungguh-sungguhnya oknum DPR yang hanya bisa mempertanyakan kinerja BNPT itu makhluk apa sebenarnya?

    DPR dan Komnas HAM Hanya Sibuk Berwacana, Aparat dan Masyarakat yang Meregang Nyawa

    Sebelumnya saya pernah mengkritik bagaimana anggota DPR dan Komnas HAM hanya bisa bicara, namun nyaris tanpa “otak” dan nurani. Ketika aparat penegak hukum berhasil mencegah para pelaku aksi teror mengeksekusi rencana mereka, DPR dan Komnas HAM lah yang berteriak paling kencang tentang “Hak Asasi Manusia”, bahwa para pelaku teror tersebut (dianggap) telah diperlakukan secara tidak manusiawi karena mati tertembak. Sekarang pertanyaannya, ketika masyarakat awam dan aparat harus terbujur kaku tanpa nyawa lagi, di mana suara Komnas HAM di dalam membela HAM mereka? DPR lebih parah lagi, bukan saja tidak sadar bahwa kinerja mereka memberikan andil besar terhadap suburnya radikalisme, mereka malah mengatai “aparat kok kecolongan lagi?” dengan nada yang menyindir.
    BACA: Komnas HAM Berteriak Ketika Teroris Tewas, Pernahkah Mereka Bersuara Ketika Molotov Membakar Anak Usia Tiga?

    Kembali menyambung pernyataan dari Pak Ansyaad Mbai, Detasemen Khusus Anti Teror (Densus) 88 sendiri sudah sampai pada kesimpulan bahwa para pelaku teror bom di lapangan itu sebenarnya adalah korban. Korban dari apa? Dari para otak intelektual yang selama ini melakukan penyesatan atas nama “nilai-nilai keagamaan”.

    Logikanya sangat sederhana, jikalau dengan melakukan bunuh diri maka mereka akan masuk surga, kenapa bukan pucuk pimpinannya yang lebih dulu melakukannya? Toh upahnya sama, 72 bidadari dan nikmat surga. Mereka yang menyebarkan paham salafi-takfiri (pengkhafiran orang-orang di luar golongan dan ujaran kebencian) inilah yang tidak bisa terjangkau oleh hukum kita. Padahal mereka yang menjadi produsen dari para combatant teror di lapangan. Merekalah para pemilik “pabrik” yang mencetak para teroris ini.
    BACA: Jadi, Haruskah Polisi yang Terbunuh?

    Terorisme itu adalah konsekuensi logis dari radikalisme. Dengan membiarkan radikalisme bebas berkembang atas nama agama, dan menggunakan tempat-tempat ibadah, maka sudah pasti aksi-aksi terorisme ini akan terus bermunculan. Bahkan, jikalau hal tersebut terus dibiarkan, bukan tidak mungkin eskalasinya akan meningkat. Jikalau sekarang bom bunuh diri, nanti mungkin sekali terjadi upaya pengambilalihan kedaulatan Negara oleh para militan. Orang-orangnya (yang marak disebut dengan istilah sleeper cells) sudah siap, tinggal dibangunkan saja dengan kata “jihad!”. Mereka ini rawan untuk ditunggangi oleh kepentingan asing.

    Peran Masyarakat: Dukung Aparat Kita, Desak DPR Menuntaskan Tanggung Jawabnya, dan Kita Lawan “Mereka” di Sosial Media

    Betul apa yang dikatakan Kapolri tadi malam di salah satu stasiun Tv nasional, bahwa di dalam aksi teror bom, kita bukan menghadapi satu-dua oknum, melainkan sekelompok orang. Medan “perang” mereka bukan saja di lapangan, melainkan juga di cyber space. Jikalau kita jeli melihat, setelah terjadi aksi teror bom, banyak sekali suara di sosial media yang malah menyatakan bahwa aksi bom tersebut adalah rekayasa. Sudah tidak bernalar, tidak pula bernurani. Korban yang tewas adalah manusia sungguhan, pemakamannya sungguhan, dan remuk hati serta tangis dari para orang tua mereka pun sungguhan.

    Dalam hal ini masyarakat harus sadar, bahwa mereka berusaha mengarahkan opini publik untuk menghantam kepolisian. Para teroris juga mengarahkan serangan mereka di sosial media. Kita tidak boleh diam, apalagi sampai terperdaya. Mereka itu satu kelompok dengan para teroris yang sedang menyamar sebagai “masyarakat”. Karena itu kita harus melawan penyebaran informasi sesat tersebut, baik dengan cara tidak meneruskan informasi yang mereka kirim, menyebarkan berita yang benar tentang kejadian yang sesungguhnya, atau bahkan bisa pula dengan cara melaporkan akun yang bersangkutan.

    Akhir kata dari saya bagi para pembaca (Seword). Viralkan tulisan ini. Tenang, saya tidak menulis karena uang. Saya sudah tegaskan kepada Pimpinan bahwa semua uang yang saya terima dari artikel-artikel saya, saya kembalikan seutuhnya. Tulisan ini saya buat di dalam rangka mendukung aparat kita di lapangan. Kita desak DPR kita yang malas-malas-tapi-senang-makan-uang-rakyat itu untuk segera menuntaskan revisi UU Terorisme. Mereka harusnya sadar, setengah dosa dari aksi teror bom itu seharusnya ditanggung oleh mereka.

    Revisi UU Terorisme harus memperkuat kinerja aparat, karena ini sudah menyangkut keamanan nasional (National Security). Apakah perlu keluarga mereka mati dulu terkena bom supaya mereka dapat sadar? Apakah perlu anak-anak mereka mati digorok ekstrimis dulu baru mereka sadar? Kalau semua itu harus terjadi dahulu untuk mendatangkan kesadaran bagi para politikus kita, niscaya sesungguhnya semua itu sudah terlambat.

    Kita sendiri dapat mendukung kinerja aparat dengan meningkatkan silaturahmi antar tetangga dan antar umat beragama. Lebih peka terhadap kondisi masyarakat sekitar, dan tingkatkan pengawasan di lingkungan masing-masing. Aparat kita tidak bisa bekerja sendiri, mereka perlu dukungan moril dari masyarakat. Mereka yang selama ini selalu berada di baris terdepan di dalam menjaga keamanan masyarakat.

    Dan sebagai bentuk penghormatan terhadap aparat yang gugur, sesungguhnya merekalah para Syuhada yang sejati. Syuhada adalah mereka, yang telah mati demi menjaga hidup orang lain. Hanya pada punggung merekalah layak tersemat kalimat “Hidup Mulia atau Mati Syahid”.


    Penulis : Nikita Tirta    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Revisi UU Terorisme Lamban, Setengah Dosa Bom Teror Seharusnya Ditanggung DPR Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top