728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 30 Mei 2017

    Polisi Jadi Antek FPI?

    Setelah kasus dr. Fiera Lovita heboh, gubernur Sumbar, Irwan Prayitno memasang muka manis. Di medsos ia ingin meyakinkan dunia, bahwa Sumbar aman, tidak ada intimidasi, intoleransi, show of power oleh massa keagamaan. Semua itu omong kosong. Irwan mempermalukan dirinya sendiri. Ia bahkan mencoba mengendalikan kasus memalukan ini dengan mengancam pembakar lilin di Padang (Nurul Indra). Menganggapnya sebagai bibit perpecahan. Ia menhancam perempuan.

    Padahal intoleransi dan intimidasi terhadap putra Sumbar, orang Minang asli, sudah terjadi beberapa kali. Orang orang kritis ini kemudian berjuang dengan sembunyi-sebunyi. Mereka membentuk grup medsos untuk menyuarakan keprihatinan mereka. Karena di dunia nyata massa keagamaan seperti FPI sok berkuasa. Merasa memiliki kunci sorga. Massa keagamaan lain seperti PKS juga memegang posisi kunci, seperti Irwan Prayitno. Dan tak ubahnya catatan Ikhwanul Muslimin yang lain, mereka memanfaatkan fanatisme massa.

    Saya terharu ketika melihat tanggapan banyak kawan-kawan atas kasus ini. Orang-orang Minang yang sadar, mereka yang merasa malu. Mereka mengutuk aksi kesewenangan atas nama agama. Orang-orang yang nemiliki ikatan sejarah dengan Sumatera Barat merasa tertampar. Di tempat yang damai itu kini telah terseret arus politik begi jauh. Semejak para “sapi” bercokol di tempat itu.

    Ada juga kawan-kawan di daerah lain, di pulau jawa misalnya, dengan ikhlas mengulurkan bantuan. Sebagian bahkan non-muslim. Mereka siap meminjamkan rumah unuk ditempati dokter Fiera dan anak-anaknya yang masih kecil itu. Ini sudah bukan lagi soal agama, tapi kemanusiaan secara luas. Soal indonesia.

    Ini bukan kasus kecil. Yang menimpa Fiera dan keluarganya seperti pucuk gunung es. Ada intoleransi terstruktur di Sumatera Barat. Sejak PKS dan FPI bercokol di sana, keadaan berubah. Mereka yang sering mengambil panggung. Sementara orang kebanyakan tak perduli. Mereka diam. Silent majority merasa tak memiliki kepentingan. Apalagi ketika massa bar-bar telah mengatasnamakan agama. Siapapun yang membawa topeng keagamaan akan diberi jalan. Melawan mereka seolah-olah melawan Tuhan.

    Jika dulu orang-orang adat melawan pemurnian yang dibawa Imam Bonjol, sehingga terjadi perang Paderi yang berlarut-larut itu. Sekarang orang-orang adat ini sudah tidak terlihat. Mereka menyatu dalam pusaran kelompok pemurnian. Atau mereka diam dari hiruk-pikuk perebutan panggung itu. Mereka tersingkir.

    Saya tidak menyalahkan silent majority di Sumatera Barat. Untuk bergerak, mereka butuh pemimpin. Untuk melawan, mereka butuh pandangan jauh ke depan. Untuk menegasakan pendapat, mereka perlu lawan yang jelas. Kelompok pemurnian ini menyaru. Mengambil tempat pelan-pelan melalui masjid-masjid, sekolah-sekolah, jabatan publik. Ketika mereka telah kuat posisinya, meski mungkin tidak banyak junlahnya, mereka mulai menyetir silent majority. Bertingkah seolah hadir untuk silent majority sambil mejalanakan agenda tersembunyi mereka.

    Para pejabat publik menghiasi topeng mereka dengan pembangunan tempat ibadah dan sarana pencitraan lain. Sementara untuk kebutuhan akses jalan, penerangan dan fasilitas sosial tak digarap. Mereka dinina-bobokan oleh simbol-simbol keagamaan. Bukan oleh prestasi. Gubernur di Sumatera Barat tidak dianggap pelayan rakyat, tapi guru besar, pemimpin agung, makhluk paling bijak. Sehingga kritik tak mungkin diberikan. Tidak ada celah untuk itu. Tidak ada aktivis, mahasiswa, jurnalis, penulis yang terang-terangan memberikan perlawanan. Semua diam.

    Kasus dokter Fiera ini memang telah selesai, bagi FPI. Mereka telah berhasil mempertontonkan kebrutalan atas nama agama. Mereka sukses besar mempermalukan Islam. Begitu dunia berteriak mengutuk aksi itu, buru-buru mereka tidak mengakuinya, menghapus jejak. Gubernur mereka bahkan membual di Twitter, diikuti oleh para zombie yang sibuk menyanjungnya. Ini hipokrisi yang paling menjijikkan.

    Namun bagi dokter Fiera dan keluarganya, kisah menyedihkan mereka baru saja di mulai. Dengan dikawal Banser, ingat BANSER(!), dokter Fiera mengungsi ke Jakarta. Megacu pada celoteh Irwan Prayitno, jika Sumatera Barat toleran terhadap perbedan pendapat, jika Sumatera Barat telah damai, tentu tak perlu lagi keluarga yang malang itu pindah ke Jakarta, tak perlu lagi pengawalan Banser.

     


    Pertanyaan kita sama, lalu di mana kepolisian? Apalah kepolisian Sumatera barat juga jadi antek FPI dan gubernur yang pandai beretorika itu? Apakah kepolisian Sumatera Barat sibuk memoles citranya, bahwa semua baik-baik saja? Kenapa harus Banser yang turun tangan, bukankah polisi digaji untuk memastikan keamanan rakyat?

    Lalu bagaimana dengan anggota FPI yang melakukan intimidasi di Sumatera Barat? Cukup diselesaikan dengan musyawarah, besok mereka bisa mengulangi perbuatan menindas itu sesuka hati? Kepolisian, khususnya di wilayah Sumatera Barat harus membuktikan bahwa mereka bukan antek FPI. Kepolisian harus menghukum pihak-pihak yang melakukan penghakiman jalanan terhadap dokter Fiera dan anak-anaknya. Mereka mungkin mengalami trauma, tertekan secara psikis. Anak-anak itu akan menanamkan dalam memori mereka tentang kebejatan sebagian masyarakat Sumatera Barat. Lalu siapa yang harus bertanggung-jawab atas semua itu?

    Tuhan?

    Untuk itulah hukum harus dijalankan. Silent majority harus bergerak mengambil alih. Jangan sampai orang-orang menganggap Sumatera Barat anarkis, anti hukum. Sumatera Barat intoleran dan tidak nyaman bagi perbedaan. Ini dosa sosial kalian juga. Pandangan ini jika diyakini oleh suku-suku lain akan berimbas pada anggapan minor terhadap orang Minang perantauan. Ini akan jadi preseden buruk. Padahal pelakunya hanya segelintir manusia tengik.

    Jika kepolisian Sumatera Barat benar-benar tak bisa bekerja, tak mengindahkan perintah Kapolri, saya pikir perlu diadakan pemecatan besar-besaran tahun ini. Biar mereka menakik getah karet saja, atau memelihara monyet untuk mengambil buah kelapa. Biarkan polisi-polisi dari Papua, Medan, NTB atau Bali yang mengisi slot kosong itu. Biar mereka tahu Sumatera Barat itu bagian dari NKRI. Satu Negara yang tak membutuhkan ormas intoleran semacam FPI. Satu wilayah kedaulatan yang punya harga diri dan tahu diri. Tidak seperti polah para begundal yang beraninya hanya dengan perempuan dan anak-anak itu.


    Di sini saya tegaskan sekali lagi, apakah #PolisiTakut FPI? Jika benar, malang sekali hidup di Indonesia, khususnya Sumatera Barat itu. Mungkin saatnya dipertimbangkan untuk mengganti dengan banser atau hansip saja. Shame on you…

    Tulisan lain klik di sini



    Penulis :    Kajitow Elkayeni   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Polisi Jadi Antek FPI? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top