728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 27 Mei 2017

    Pecah! KPK Tangkap Auditor BPK, Ahok Terbukti Benar, Internal BPK Bermasalah!

    KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat negara yang merupakan auditor utama BPK Dari informasi yang dihimpun, ada seorang pejabat negara dan beberapa orang lainnya yang ikut diamankan. Pejabat yang ditangkap KPK berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal ini, lagi-lagi Ahok yang berada di penjara unggul 2-0 dari BPK. Terkait lahan Sumber Waras dan tambah kasus ini.

    “Ada kegiatan penyidik KPK di lapangan dalam ini. OTT dilakukan di Jakarta terkait dengan penyelenggara negara di salah satu institusi. Namun tentu kami harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ada waktu maksimal 1 x 24 jam. Akan disampaikan perkembangannya,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi, Jumat.

    Siapakah auditor utama dari Badan Pemeriksa Keuangan tersebut? Saya tidak ingin mendahului penyampaian berita media massa mainstream, karena isu ini masih simpang siur. Namun satu hal yang pasti, orang yang dimasukkan di dalam auditor BPK adalah orang-orang yang sekolahnya tinggi dan tidak bodoh tentunya.

    Ternyata pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang bersih dari kelakuannya. Malah semakin tinggi pendidikan, mereka cenderung merasa dapat menjadi semakin licin di dalam melakukan tindakan korupsi. OTT yang dilakukan oleh KPK memberikan indikasi kuat bahwa internal BPK yang merupakan Badan Pemeriksa Keuangan, justru harus diperiksa keuangannya.

    Operasi tangkap tangan tersebut dilakukan terkait pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) salah satu lembaga negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif saat dikonfirmasi. WTP merupakan opini yang dikeluarkan auditor terhadap laporan keuangan.

    Sesuai dengan amanat konstitusi dan UU nomor 17 tahun 2003, audit atas laporan keuangan lembaga negara dilakukan oleh BPK. Ternyata predikat WTP tersebut bisa digadaikan, bahkan dilelang. Demi mendapatkan WTP, bisa saja praktek-praktek kecuranan dilakukan, seolah-olah memberikan label “halal” pada perusahaan haram.

    Maka praktek-praktek korupsi justru sangat rentan dilakukan oleh badan penilaian seperti BPK dan MUI. Justru predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) diberikan oleh BPK dapat dilakukan dengan “pengecualian-pengecualian” yang disepakati di belakang layar. Mungkin saja label “halal” diberikan oleh MUI, dilakukan dengan cara “menghalalkan” beberapa cara yang sebenarnya haram. Di manakah integritas lembaga penilaian negara saat ini?

    Pantas saja Ahok di dalam menjalankan tugas pokoknya di Jakarta, tidak mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian, karena sedikitpun Ahok tidak memberikan ruang “pengecualian” kepada auditor BPK sekalipun. Praktek korupsi menjadi ladang yang cukup subur, apalagi dilakukan oleh lembaga pemeriksa keuangan.

    Anehnya beberapa orang yang ada di lembaga-lembaga penting yang menolak Ahok, kebanyakan memiliki masalah dalam tindakan korupsi. Lihat saja Patrialis Akbar yang adalah hakim lembaga tinggi Mahkamah Konstitusi, ia pun di OTT oleh KPK. Sekarang muncul lagi R, yang adalah auditor utama KN III dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hmm. Mungkin menurutnya, dosa sebelum bulan Ramadan masih terampuni karena besok dicuci dengan puasa. Lancang!

    Menurut Febri, penyelidik KPK harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah selesai pemeriksaan, KPK akan memberikan keterangan resmi terkait OTT tersebut. Ahok sudah di penjara, maka tidak ada lagi alasan bagi para elit politik bajingan yang berkoar-koar dan berspekulasi mengatakan bahwa ada kerja sama antara Ahok dan KPK.

    Padahal selama ini kita melihat, bahwa para bajingan politik ini adalah orang-orang yang justru bercokol di dalam lembaga negara. Mereka adalah sekumpulan orang-orang yang mendapatkan titipan pesan dari berbagai elit politik yang ingin mendapatkan sedikit percikan uang haram dari cara yang tidak halal.

    Tentu saya tidak habis pikir bagaimana mungkin orang-orang yang memeriksa keuangan, ketakutan sewaktu Ahok menyindir bahwa BPK pun harus di audit. Mengenai lahan Sumber Waras, audit BPK menyebutkan bahwa alamat lahan yang dibeli Pemprov DKI berada di Tomang Utara, padahal BPN Jakarta Barat dan sertifikat tanah menunjukkan bahwa tanah itu berada di Jalan Kyai Tapa.

    “Dia bisa gugat BPN dong nanti. Nanti BPK malah bisa nyenggol semua nih, kalau ikutin pakai auditnya oknum BPK kemarin,” kata Ahok.

    BPK yang diejek seperti itu, sempat ngeyel untuk mempertahankan hasil audit tersebut. Bahkan Ahok sempat mempertayakan bahwa Mahkamah Kode Etik menganggap audit tersebut tidak beres, namun tidak disidang.

    Dari kejadian ini, kita bisa belajar satu hal. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa uang dapat menjerumuskan dan memakan siapa saja, dalam pendidikan setinggi apapun, agama apapun, dan bahkan ketika besok ia akan memasuki bulan suci Ramadhan dan melaksanakan ibadah puasa. Money gives no excuses!

    Betul kan yang saya katakan?


    Penulis :  hysebastian   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Pecah! KPK Tangkap Auditor BPK, Ahok Terbukti Benar, Internal BPK Bermasalah! Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top