728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 30 Mei 2017

    Mungkinkah Isu SARA Tidak Ada Lagi pada Pilkada yang Akan Datang?

    Presiden Joko Widodo berharap isu yang berkaitan dengan suku, agama, ras dan antargolongan tidak terjadi lagi pada pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan seterusnya. Jangan sampai pilkada berikutnya dibawa lagi ke isu-isu yang berkaitan dengan SARA. Jokowi menilai, isu-isu SARA sama sekali tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Menurut Jokowi, mestinya calon kepala daerah hingga tim sukses lebih menekankan pada adu ide dan gagasan. Mestinya yang ditonjolkan itu adu ide dan gagasan dalam memperbaiki kota, kabupaten atau provinsinya. (Sumber: di sini/Kompas.com).


    Harapan yang baik demi kebaikan seluruh anak bangsa

    Demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan seluruh elemen bangsa tidak menggunakan isu SARA dalam pilkada serentak tahun 2018. Sebagai seorang presiden, beliau berharap Indonesia bukan malah mundur dalam berdemokrasi, tapi terus melaju ke depan. Penggunaan isu SARA terasa aneh dan tidak nalar untuk sebuah negara yang maju. Penggunaan isu SARA oleh orang-orang tertentu yang haus kekuasaan sangat mencederai demokrasi yang dibangun di Indonesia selama kurun waktu yang panjang.

    Bapak Jokowi yang menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia telah memberikan contoh konkrit tentang kenetralannya dalam proses politik di Indonesia. Beliau sadar bahwa seorang presiden itu bukan hanya untuk golongan tertentu, tetapi untuk semua golongan di negara yang dipimpinnya. Beliau menjadi presiden bukan hanya untuk partai tertentu, tetapi untuk semua partai. Dan secara tegasnya, beliau bersikap menjadi bapak bagi semuanya yang hidup di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

    Dalam pilkada di DKI Jakarta kemarin, Presiden Jokowi benar-benar menunjukkan kenetralannya yang tak terbantahkan sama sekali. Kalau beliau tidak netral, tentu hasilnya berbeda dari yang sekarang. Kalau beliau tidak netral, tentu akan memanfaatkan kekuasaannya untuk menguntungkan calon tertentu. Selain netral dalam urusan politik yang berlangsung di DKI Jakarta, Presiden Jokowi juga tidak campur tangan masalah hukum. Kasus yang melanda Ahok berjalan sesuai hukum yang berlaku tanpa campur tangan Bapak Jokowi. Seandainya Presiden Jokowi campur tangan, hasilnya bisa berbeda dengan yang telah terjadi.

    Dari kejadian dan kenyataan yang ada, yakni tidak campur tangannya dalam urusan pilkada, Presiden Jokowi berdiri di atas semua suku, agama, ras, dan antargolongan. Maka dari itu, Presiden Jokowi berharap bahwa ke depannya, yakni pada pilkada serentak tahun 2018, tidak ada lagi muncul isu SARA. Baik calon pemimpin yang maju dalam pilkada maupun para kader dan simpatisannya tidak menggunakan isu SARA hanya demi kepentingan sesaat, hanya demi kepentingan pribadi dan golongan, yang pada akhirnya justru merusak tatanan demokrasi yang telah bagus selama ini.


    Tindakan Tegas untuk peniup isu SARA

    Harapan Presiden Jokowi tentu saja bertujuan demi kebaikan semuanya yang ada di Indonesia. Kalau dalam pilkada serentak tahun 2018 mendatang bebas dari isu SARA, maka bisa tercipta suasana sejuk, kondusif, dan jauh dari saling caci maki antarpendukung. Kalau dalam pilkada mendatang dibudayakan adu program, bukan adu emosi dengan memunculkan isu SARA, maka akan dipetik pemimpin terbaik dari hasil proses demokrasi berkualitas. Demokrasi berkualitas adalah demokrasi yang tanpa SARA, para calon mengandalkan program untuk menarik dukungan massa, dan tidak ada kecurangan sekecil apa pun.

    Bila ditelisik secara cermat, mengapa orang dengan entengnya menebarkan isu SARA, maka jawaban yang paling mudah adalah karena pelaku yang menebarkan isu SARA seolah-olah tidak mendapatkan sanksi hukum. Kalau sanksi sosial dan sanksi moral, sudah pasti ada. Pelaku peniup isu SARA akan dibenci masyarakat yang masih sehat nalarnya. Kebencian itu bisa ditunjukkan dengan berbagai cara. Satu di antaranya adalah meminimalkan menjalin komunikasi dengan si tukang pembuat isu SARA.

    Namun sanksi sosial atau pun sanksi moral tidak akan membuat penyebar isu SARA merasa takut atau jera. Apalagi kalau penebar isu SARA itu mempunyai tujuan meraih kekuasaan, maka sanksi yang sifatnya moral, tidak berefek apa-apa. Nilai budi pekerti yang luhur, sepertinya tidak ada dalam jiwa orang-orang semacam ini. Maka harusnya ada sanksi hukum yang tegas dan keras agar bisa membuat efek jera. Jera bagi pelaku penebar isu SARA dan orang-orang yang ingin melakukannya di kemudian hari.


    Apakah Pilkada pada Masa yang akan Datang tidak Ada Isu SARA?

    Harapannya, harapan semua warga negara yang bernalar sehat, tidak akan ada lagi isu SARA pada pilkada dan pemilihan pemimpin tingkat nasional pada masa yang akan datang. Isu SARA, dengan segala bentuk dan variannya, sangat melukai hati manusia. Orang yang dihantam isu SARA, siapa saja orangnya, tentu merasa sakit hati. Rasa sakit hati ini bisa dirasakan secara mendalam atau pun tidak mendalam, tergantung kekuatan mental seseorang. Orang yang mentalnya baja, tentu merasa sakit hati, tapi tetap tegar dalam menghadapi. Kalau mentalnya kurang kuat, ketika terkena isu SARA, merasa ketakutan, merasa tidak aman, dan ingin rasanya meninggalkan tempat tinggalnya untuk pindah ke tempat lain.

    Orang yang menebarkan isu SARA, apalagi dilakukan secara sengaja dan terus-menerus, sungguh termasuk kategori manusia yang sangat jahat. Dia hanya mementingkan keuntungan jangka pendek, itu pun biasanya hanya untuk keuntungan pribadi atau pun golongan. Dia atau pun mereka yang suka meniupkan isu SARA tanpa memikirkan dampaknya dalam jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Isu SARA bisa berdampak buruk, bahkan sangat buruk, yakni hancurnya sebuah bangsa!

    Dalam pilkada atau pemilihan apa pun yang melibatkan masyarakat luas, sebaiknya semua menahan diri dan bertekat diri untuk tidak menggunakan isu SARA. Kepentingan umum lebih utama dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Mari dalam pemilihan kepala daerah –juga saat pilpres—nanti, kita melakukan kompetisi secara sehat dengan adu program. Program-program yang baik demi kemajuan bangsa ini yang kita utamakan. Dengan demikian, nantinya kepala daerah dan kepala negara yang terpilih benar-benar hasil seleksi yang fair tanpa ada kecurangan. Rakyat memilih pemimpin karena programnya bagus. Jangan sampai rakyat memilih pemimpin yang programnya tidak jelas. Apakah Anda setuju?


    Penulis :  Eswit Esvido   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Mungkinkah Isu SARA Tidak Ada Lagi pada Pilkada yang Akan Datang? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top