728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 30 Mei 2017

    Menggadaikan Integritas, Menodai Profesi, Pengacara Rizieq Menentang Negara

    Sayang sekali, mereka yang diberi kewenangan dalam proses penyelenggaraan hukum bernegara, kerap melupakan tugas utamanya, yakni ‘equality before the law’. Itulah yang terjadi dan saat ini diperankan oleh pengacara Rizieq Shihab. Dengan menyusun asumsi subyektif, mereka melancarkan tuduhan ‘kriminalisasi’ sangkaan intervensi presiden, mereka dengan jelas telah menentang hukum negara.

    Seorang advokad harusnya menjadi bagian dari upaya terciptanya keadilan. Saat mereka memilih atau diminta membela seorang klien, saat itulah peran penegakan keadilan mereka perjuangkan.

    Dalam kapasitasnya, tugas Advokat yaitu membantu klien dalam menghadapi persidangan serta memberikan pengetahuan mengenai proses persidangan di pengadilan yang akan ia lakukan. Dalam prosesnya, sebagaimana pihak penegak hukum lainnya, berusaha mengumpulkan bukti sebagai bahan pembelaan terhadap kliennya.

    Bersama penegak hukum yang lain, polisi, jaksa dan hakim, kewenangan yang sama mereka adalah bagaimana mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kejujuran, nilai kepatuhan serta kesadaran untuk menegakkan hukum secara obyektif, tanpa pretense, tanpa ‘kriminalisasi’ dan tanpa intervensi.

    ‘Equality before the law’ sebagai tujuan utama menurunkan kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur, tentu dengan prinsip saling menghormati wilayah kerja dan kewenangan masing-masing.

    Pada kasus ‘baladacintarizieq’, polisi telah menjalankan tugasnya dan sampai kepada tahap penetapan Rizieq Shihab sebagai tersangka. Keputusan itu secara normatif harus dihormati oleh semua pihak, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kewenangannya.

    Menuduh Presiden Jokowi

    Tapi, sepertin halnya Rizieq yang mangkir, pengacaranya pun enggan tunduk pada proses hukum. Penetapan kasus tersangka tentu bukti otentik. Nah, jika pengacara Rizieq Shihab memiliki pandangan berbeda atau bahkan memiliki bukti lain, seharusnya mereka tak perlu membuat suasana menjadi runyam, apalagi sampai melemparkan tuduhan keberpihakan kepada Presiden Jokowi.

    Adalah Eggi Sudjana koordinator pengacara Rizieq Shihab, yang bahkan meyakini penetapan Rizieq Shihab sebagai tersangka  adalah langkah pemerintah mengkriminalisasi ulama. Menurutnya, kasus ini mencuat karena Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat kalah dalam Pilkada DKI Jakarta, serta penetapan Ahok sebagai tersangak. Eggi dengan terang menuduh kasus Rizieq Shihab sebagai upaya balas dendam setelah Ahok kalah dalam Pilkada. (tribunnews.com, 30/5/2017)

    “Ini problemnya adalah politik balas dendam dari dua hal penting. Kekalahan Ahok di Pilkada dan dipenjara kasus penodaan agama. ini subtansinya. Di belakang semua ini kami menilai adalah presiden Jokowi’, jelas Eggi. (tribunnews.com, 30/5/2017)

    Bahkan, keterlibatan Jokowi menurut Eggi sudah terlihat ketika pengusutan kasus chatporno terlihat membiarkan polisi melanjutkan pengusutan kasus yang hina tersebut. Menurut Eggi, kliennya, Rizieq sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Mungkin Eggi berpikir ini adalah lakon yang pemerannya bisa ditukar seenaknya.

    Permohonan SP3 dan Praperadilan adalah upaya ulur waktu

    Seharusnya Eggi dan kawan-kawan meyadari posisi dan peran mereka selaku pengacara dan siapa (pun) yang mereka bela. Selaku pengacara tugas mereka hanya mengawal dan membantu kliennya guna menghadapi permasalahan hingga ke persidangan. Membuat asumsi tanpa dasar dan melontarkan tuduhan sepihak kepada pemerintah jelas adalah bentuk pengalihan fokus.

    Bukankah jika yakin kliennya tidak bersalah dan punya bukti untuk itu, semua dapat diklarifikasi di hadapan pengadilan. Melontarkan tuduhan ‘kriminalisasi’ dan intervensi Jokowi, justru membuat sebuah persoalan baru.

    Hari ini, pengacara Rizieq kembali melontarkan keinginan mereka untuk praperadilan. Upaya praperadilan dilakukan sambil melihat kemungkinan peluang menggelar aksi ‘bela Rizieq’. Sebelumnya, mereka juga berencana mengajukan permohonan untuk SP3 (surat perintah penghentian penyidikan).

    Sementara, MUI dan PBNU telah menegaskan bahwa kasus chatporno yang melibatkan Rizieq Shihab seharusnya tak perlu lagi ada penggalangan massa untuk demonstrasi. Keduanya, sepakat untuk menyerahkan kasus tersebut sesuai prosedur hukum.

    Jadi, upaya pembelaan hukum praperadilan dan SP3 hanyalah langkah mengulur waktu, mereka menyadari kesalahan dan takut berhadapan dengan kenyataan pahit di pengadilan.

    Andai saja waktu bisa diulur? Atau aplikasi WA tak perlu ada, saya sekali, sayang sekali… 

    Kliennya DPO, Pengacara Menggadaikan Integritas

    Jika para pengacara itu peduli dengan tegaknya hukum, mereka harusnya berhenti beropini, yang hanya menimbulkan keresahan publik. Jika para pengacara itu punya sedikit saja integritas, seharusnya mereka menyiapkan materi pembelaan dan menyusun strategi untuk menghadapi pengadilan.

    Jika pengacara itu memahami keadilan, mereka seharusnya menyadari status DPO (daftar pencarian orang) justru menunjukkan kliennya makin tersudut. Terus mangkir dan menebar opini subyektif, adalah bukti bahwa mereka sebenarnya menutupi kelemahan, bisa jadi mereka tak punya materi apapun untuk digunakan saat pengadilan berlangsung.

    Tanpa integritas, hanya kepada opini menyesatkan dan angan-angan 7 juta massa mereka berharap. Karena SP3 dan praperadilan sangat tak layak untuk kasus kacangan chatmesum. Memaksakan SP3 dan menggalang demo, Eggi cs justru menodai profesi pengacara.

    Wahai Rizieq Shihab dan kawan-kawan, kalau merasa benar, hadapilah pengadilanmu dengan jantan, tak perlu berkoar-koar dan sok suci. Toh kebenaran ukurannya bukan di kata-kata dan lebarnya sorban dan putihnya jubah.


    Penulis :  Subarman Salim   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Menggadaikan Integritas, Menodai Profesi, Pengacara Rizieq Menentang Negara Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top