728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 17 Mei 2017

    Mengantisipasi Gerakan Lawan Jokowi pada Pilpres 2019

    Para tokoh dan pihak-pihak yang tidak sabar berkuasa, hingga kini masih terus berkasak-kusuk agar negeri ini rusuh. Jika rusuh, maka ada alasan bagi mereka untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah jalan.

    Cara yang paling mudah bagi para pecundang untuk memuluskan skenario itu adalah dengan mendompleng agama sebagaimana  dilakukan Eep Saifullah Fatah yang “sukses” mengantarkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

    Tidak cuma sukses mengantarkan Anies-Sandi menuju DKI-1 dan DKI-2, kubu “asal bukan Ahok” juga “sukses”  mengantarkan Basuki Tjahaja Purnama ke penjara, sehingga membuat Ahok benar-benar ibarat “sudah jatuh tertimpa tangga”.

    Gara-gara berucap satu kata, Ahok diganjar dengan vonis maut dua tahun! Bandingkan dengan tokoh kita sang imam besar yang mulutnya sarat dengan sumpah serapah, fitnah dan penistaan tapi leluasa bepergian ke mana-mana, termasuk ke negeri onta. Juga ke negara tetangga dengan dalih menyelesaikan disertasi untuk program doktornya.

    Setelah Ahok masuk penjara, kegiatan kasak-kasuk terus berlanjut, baik yang dilakukan secara terang-terangan, maupun lewat pintu belakang. Intinya para pengasak-kusuk itu tampaknya tidak sabar Presiden Jokowi menyelesaikan tugas-tugasnya hingga tahun 2019. Mereka tampaknya bakal kejang-kejang  jika Jokowi tampil lagi pada Pilpres 2019.

    Karena kita sibuk memantau Pilkada DKI yang sangat panas itu, kita lupa bahwa DPR dan pemerintah kini tengah menggodok paket undang-undang politik. Seharusnya semua pihak menghormati proses konstitusi ini. Janganlah bermain di luar pagar. Payung paket undang-undang politik adalah UU Penyelenggaraan Pemilu. Di dalamnya antara lain ada Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Presiden,  RUU Pemilu Legislatif, RUU Komisi Pemilihan Umum, dan RUU Partai Politik.

    Banyak pihak, terutama para elite politik  berkepentingan dengan proses pembahasan RUU tersebut, apalagi pasca Pemilu 2014, muncul lagi sejumlah partai baru, seperti Partai Idaman yang digagas Raja Dangdut Rhoma Irama, Partai Berkarya (Hutomo Mandala Putra), Partai Solidaritas Indonesia (Grace Natalie), dan Perindo (Harry Tanoesoedibyo).

    Para ketua umum partai-partai baru tersebut tentu juga berkepentingan bisa tampil di muka. Syukur-syukur bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau mengusung orang lain yang memang pantas menjadi calon presiden. Siapa tahu?

    Di luar Jokowi, sejumlah tokoh sudah disebut-sebut banyak orang bakal dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai presiden. Tersebutlah misalnya Harry Tanoesoedibyo (HT), Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Rhoma Irama (?), Mohammad Rizieq Shihab (kalau nggak tahu diri), Prabowo Subianto (harap maklum masih punya ambisi), dan Jusuf Kalla (meskipun sudah lanjut usia).

    Dari nama-nama di atas, beberapa di antaranya sudah bermanuver. Prabowo sudah terang-terangan berpesan kepada para pendukungnya: “Jika kalian masih menginginkan saya menjadi presiden, menangkanlah Anies-Sandi.” Eng ing eng..…, Anies-Sandi sudah menang. Perjalanan Prabowo menuju RI-1 tinggal setengah langkah.

    Rhoma Irama jangan ditanya, setiap ada hajatan Pilpres namanya kerap disebut masuk dalam bursa calon presiden meskipun di tiga perempat perjalanan, ia selalu terpental. Mengandalkan fans perdangdutan, ia kali ini tampaknya ingin maju sendirian lewat Partai Idaman, tidak mau lagi kena tipu para elite politik seperti tempo hari.

    Sejak terdepak dari Partai NasDem dan Partai Hanura, HT membikin partai sendiri, Perindo. Ia dan partainya sangat progresif. Media massa, terutama stasiun televisi miliknya, hampir setiap hari menyiarkan lagu mars Perindo sampai-sampai muncul isu anak-anak sekarang lebih mengenal lagu itu daripada lagu kebangsaan Indonesia Raya.

    Demi menggapai ke puncak anak tangga teratas sebagai RI-1, HT rela bergaul dengan kelompok-kelompok yang tidak sealiran, bahkan ikut-ikutan membenci Ahok demi kemenangan Anies-Sandi. Ia bahkan berkarib dengan kelompok garis keras yang menjunjung tinggi semangat intoleran. Harap maklum, sebab ia penganut Kristen yang berprinsip harus bisa tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Ia juga sudah terbiasa dengan doktrin teologis bahwa “orang percaya harus menjadi kepala, bukan ekor.” Namun, di luar muncul kabar ia bakal pindah agama. Hmm.

    Meskipun statusnya sebagai imam besar dalam pengasingan, Rizieq Shihab oleh para pendukungnya juga dianggap layak menjadi presiden, apalagi kalau perjuangannya mengkhilafahkan Indonesia berhasil. Jika ini yang terjadi, maka Rizieq dan para pengikutnya tinggal hitung-hitungan dengan PKS. Semoga kasusnya dengan “sang tante” bisa segera selesai tidak lagi terus berkutat di kandang kambing.

    Aha! Jusuf Kalla disebut-sebut juga masih ingin menjadi orang nomor satu di negeri ini. Masa sih dua kali ikut berkiprah dalam kontestasi Pilpres, posisinya selalu menjadi Cawapres?

    Bagi Jusuf Kalla, tahun 2019 adalah momentum  untuk tampil menjadi orang nomor satu. Diam-diam, Kalla telah memperlihatkan keperkasaan/pengaruhnya dalam Pilkada DKI tempo hari. Ia tidak perlu merasa malu berada di kubu Anies-Sandi. Semoga Tuhan memberikan umur panjang kepada Kalla, sehingga kala Pilpres digelar, bapak kita ini bisa ikut berlaga.

    Tommy Soeharto juga telah menunjukkan kiprahnya begitu baik dalam Pilkada Jakarta dengan mendukung Anies-Sandi. Dukungan itu pasti punya nilai tersendiri dan bisa dijadikan momentum untuk mengembalikan dinasti Cendana bersama dengan sang kakak ipar, Prabowo.

    Paket UU Politik

    Impian mereka bakal menjadi kenyataan atau tidak, mulus atau terkendala, tentu tergantung dari kiprah partai dan seperti apa hasil Pemilu Legislatif 2019.  Oleh sebab itulah pembahasan paket RUU politik yang sebagian sudah masuk dalam Panitia Kerja (Panja) DPR menjadi sangat penting buat para elite politik negeri ini.

    UU Pemilu Presiden yang sekarang ini masih berlaku mengatur bahwa parpol atau kumpulan parpol berhak mengajukan capres jika mempunyai sekurang-kurangnya 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

    Perjuangan parpol untuk bisa meloloskan kadernya duduk di DPR juga tidak mudah, sebab ada ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT). PT  adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR.

    Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012,  ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR. Guna menghadapi Pemilu 2019, angka yang 3,5 persen itu dicoba untuk direvisi (dinaikkan). Argumentasinya agar DPR tidak diisi oleh parpol-parpol gurem. Juga agar secara alamiah jumlah partai terus berkurang.

    Dalam proses pembahasan di DPR,  Fraksi NasDem  mengusulkan agar syarat PT dinaikkan menjadi 7 persen, sementara fraksi-fraksi lain ada yang mengusulkan tetap 3,5 persen dan ada pula yang usul 5 persen.

    Jika usulan fraksi partai itu diterima, maka konsekuensinya sulit bagi parpol, termasuk partai lama, seperti NasDem dan lain-lain bisa menempatkan wakilnya di DPR. Dalam Pemilu 2014, ambang batas yang diperoleh NasDem hanya 6,4 persen (36 kursi) dari 560 total kursi DPR. Tapi, untuk memberi warna demokrasi yang baik dan sehat, ada baiknya memang PT dinaikkan dengan segala konsekuensinya.

    Lalu bagaimana dengan syarat mengajukan calon presiden? Di dalam UU Pemilu Presiden diatur soal Presidential Threshold (Presti). Lewat aturan ini hanya parpol dan gabungan parpol yang memperoleh 25 persen suara nasional atau 20 persen kursi di DPR yang boleh mengajukan pasangan calon presiden.

    Syarat itu tentu memberatkan parpol baru yang pada 2019 akan ikut ambil bagian berkiprah lewat pemilu. Di DPR dan luar DPR muncul wacana syarat Presti yang 25 persen dan 20 persen itu ditiadakan alias nol persen. Persis seperti program pengadaan rumah ala Anies-Sandi (DP nol persen).

        Dengan Presti nol persen, maka akan memudahkan bagi Rhoma Irama, Rizieq, HT, Jusuf Kalla – mungkin juga (siapa tahu?) Yusril Ihza Mahendra, Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, bahkan Haji Lulung mencalonkan/dicalonkan jadi presiden.

    Besar kemungkinan beberapa partai papan atas dan menengah pada 2019 kembali akan mencalonkan Jokowi sebagai presiden untuk periode berikutnya. Jika memang ini yang terjadi, maka para tokoh yang merasa pantas menjadi presiden itu akan bangga karena bisa  bertarung dengan petahana (Jokowi).

    Besar kemungkinan, Pilpres 2019 akan berlangsung  dua putaran. Jika ini yang terjadi, maka yang kita khawatirkan Pilkada ala DKI akan tercopy-paste dalam Pilpres 2019, anggaran yang terhambur akan semakin besar. Masyarakat akan semakin terkotak-kotak dan boleh jadi Jokowi akan kalah. Ya, kita lihat saja nanti.

    Penulis :  Gantyo Koespradono     Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Mengantisipasi Gerakan Lawan Jokowi pada Pilpres 2019 Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top