728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 31 Mei 2017

    Mendapat WDP Empat Kali Dari BPK, Djarot Tetap Santai. Kalau Anies, Pasti ‘Diusahakan’ WTP

    Pemerintahan Ahok di Jakarta sungguh aneh. Selalu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian saja dari BPK. Mau pakai e-budgeting, anggaran tak perlu dicoret, USB dihilangkan, PNS dipaksa rajin dan tidak menerima pungli, eh tetap saja masih ‘kurang’ dimata BPK

    “Berdasarkan pemeriksaan atas Pemprov DKI Jakarta, maka BPK masih sama memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian,” kata Anggota 5 BPK RI Isma Yatun

    “Permasalahan yang masih harus diperbaiki sistem informasi aset belum mendukung pencatatan aset sesuai standar akuntansi, inventarisasi aset belum selesai, kemudian data Kartu Inventaris Barang tidak informatif dan tidak valid, penyusutan aset tidak didukung kertas kerja penyusutan, aset tanah yang sama dicatat pada tiga SKPD yang berbeda dan ada pula yang dicatat pada dua SKPD yang berbeda, aset tanah belum dicatat, dicatat namun tanpa informasi lokasi dan sertifikat tanah,” jelasnya.

    “Aset peralatan dan mesin tidak didukung data rincian, aset gedung dan bangunan serta aset jalan irigasi dan jaringan masih dinilai Rp 0,00, Rp 1,00, Rp 1.000,00 dan minus, dan aset tetap pada Dinas Pendidikan tidak didukung data rincian,” sambungnya.

    Dengan kata lain Pemprov DKI masih banyak memiliki kesalahan dalam mengelola anggaran. Tentu saja BPK jangan dianggap enteng, status WTPnya sakti lho. Kalau mendapat WTP maka daerahnya dikatakan ‘bersih’. Bersih dari apa? Hal itulah yang masih dipertanyakan.

    Djarot sendiri tetap santai menanggapi hal ini.

    “Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lima tahun juga gak apa-apa. Yang penting dengan adanya masukan seperti ini kita berbenah terus, karena berkali-kali saya sampaikan persoalan di Jakarta ini masalah tentang aset yang waduh tersebar ke mana-mana,” kata Djarot

    Djarot mengatakan bahwa Pemerintah DKI Jakarta telah membuat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) yang fokus menyelesaikan permasalahan aset pemerintah daerah.Jadi seharusnya Jakarta akan semakin baik didepan.

    Status Sakti WTP

    Kita tahu sendiri BPK tertangkap tangan terlibat jual beli status WTP oleh KPK. Bisa dibilang WTP itu ‘ada harganya’. Mau daerah anda WTP? Silahkan kasi sekian maka kami urus. Staus WTP sudah tidak bisa dipercaya lagi.

    Tapi Anies ternyata masih percaya pada kesaktian WTP. Dirinya ingin agar Jakarta mendapatkan predikat WTP yang sudah digugurkan Ahok gara-gara terlalu pelit dan telitit soal anggaran.

    “Kami berharap agar Jakarta di bawah kepemimpinan Anies-Sandi memiliki tata kelola anggaran yang lebih baik yakni laporan keuangan yang mencapai peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Anies

    “Kami lakukan ini sebelum hari Pilkada untuk memberi pesan pada semua bahwa yang namanya good governance itu selain bebas korupsi juga dapat dilihat dari pembuktian keuangan seperti yang dilaporkan Anies-Sandi selama ini, bukan satu atau dua kasus saja,” tuturnya.

    Jadi kita bisa berharap bahwa nantinya Jakarta akan kembali memiliki predikat WTP. Caranya ya Anies sendiri yang tahu. Ahok saja tidak tahu cara mendapatkan WTP dari BPK, lebih pintar Anies kan?

    Sekedar info, beginilah kesaktian WTP :
    1. Riau
    Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang selalu mendapat opini WTP dari BPK selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2012. Namun faktanya 3 kali berturut-turut Gubernur Riau tersangkut korupsi.
    Saleh Djasit yang menjabat sebagai Gubernur Riau periode 1998-2003,  terjerat kasus korupsi pembelian mobil pemadam kebakaran.
    Rusli Zainal yang menjabat sebagai Gubernur Riau selama dua periode, yakni 2003-2008 dan 2008-2013, terjerat kasus korupsi pembangunan venue PON dan suap terhadap anggota DPRD.
    Annas Maamun yang menjabat sebagai Gubernur Riau periode 2013-2018, ditangkap saat menerima suap terkait pengurusan perizinan alih fungsi lahan hutan. Selain itu, Dia juga terjerat kasus korupsi pembahasan APBD Riau.
    1. Bangkalan
    Salah satu kabupaten di pulau Madura, Bangkalan menjadi salah satu kabupaten yang rajin mendapat opini WTP dari BPK. Bangkalan setidaknya mendapat 3 kali WTP.
    Namun, mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin tak hanya berurusan di KPK karena kasus suap. Bupati dua periode itu juga dijerat karena telah melakukan korupsi dan pencucian uang hasil kejahatannya.
    1. Tegal
    Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2012 mendapat ganjaran opini WTP dari BPK karena laporan keuangannya dinilai memuaskan. Namun, Walikotanya saat itu, Ikmal Jaya malah menjadi tersangka di KPK atas kasus korupsi tukar guling tanah aset pemerintah dengan milik swasta.
    1. Kementerian Agama
    Pada tahun 2011, Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK. Menteri saat itu, Suryadharma Ali menerima langsung opini WTP dari Ketua BPK saat itu, Hadi Poernomo.
    Namun, justru kini Suryadharma Ali harus mendekam di Rutan Guntur karena terjerat kasus korupsi pengelolaan dana haji. Bukan hanya itu, Suryadharma Ali juga terjerat kasus korupsi penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM).
    1. Kemenpora
    Pada tahun 2010, Andi Mallarangeng menorehkan prestasi dengan berhasil mendapat opini WTP dari BPK. Namun, tak lama berselang, justru Andi Mallarangeng tersandung kasus di KPK. Andi dijadikan tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Bahkan, beberapa pejabat Kemenpora saat itu juga ikut terseret dalam kasus ini.
    1. Kementerian ESDM
    Kementerian ESDM pada tahun 2013 mendapatkan opini WTP dari BPK. Saat itu, Kementerian ESDM dipimpin oleh Jero Wacik. Namun, pada tahun 2014 KPK mengumumkan Jero Wacik menjadi tersangka kasus korupsi di lingkungan Kementerian ESDM.
    Betul kan kalau WTP itu status sakti?



    Penulis   :    Evan kurniawan    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Mendapat WDP Empat Kali Dari BPK, Djarot Tetap Santai. Kalau Anies, Pasti ‘Diusahakan’ WTP Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top