728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 29 Mei 2017

    Mencegah BPK Menjadi Badan Pemeras Keuangan

    Bisik-bisik di kalangan masyarakat bahwa opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat diperjualbelikan, seolah mendapatkan konfirmasi saat Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap auditor BPK terkait suap WTP untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

    Sesungguhnya, bukan kali ini saja auditor BPK ditangkap karena memperdagangkan opini hasil audit. Tahun lalu, misalnya, tercatat perkara korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Minahasa Selatan Tahun 2006-2007. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Drs MB MM alias Bahar, eks Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Bahar dijerat dalam kasus korupsi karena sewaktu menjabat auditor BPK pernah memuluskan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beberapa pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kita (pemkot) se-Sulut. Syaratnya, pemkab atau pemkot yang bersangkutan harus menyetor uang sebesar Rp1,6 miliar kepadanya. Konon, jumlah uang tersebut merupakan patokan pembayaran di seluruh kabupaten/kota se-Sulut. Alhasil, atas ‘jasanya’ selama dua tahun berturut-turut melakukan pemeriksaan di Pemkab Minahasa Selatan, Bahar dibayar Rp3,2 miliar.

    Contoh lain, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga telah menghukum empat tahun penjara dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Jawa Barat. Keduanya terbukti menerima suap dari pejabat Pemerintah Kota Bekasi, Jabar. Kedua auditor itu adalah Kepala Sub- Auditorat BPK Jabar III Suharto dan Kepala Seksi BPK Wilayah Jabar III B Enang Hermawan. Keduanya juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

    Suharto dan Enang dinyatakan terbukti menerima suap senilai Rp 400 juta dari pejabat Pemkot Bekasi. Uang itu dimaksudkan agar BPK perwakilan Jabar memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Pemkot Bekasi tahun 2009.

    Momentum reformasi

    Penangkapan dua orang auditor BPK oleh KPK ini harus dijadikan momentum untuk melakukan reformasi, setidaknya terhadap dua hal. Pertama reformasi internal, dengan memperbaiki sistem integritas internal auditor. Kedua, meningkatkan independensi KPK dengan merombak pola rekrutmen pimpinan BPK.

    Terkait dengan independensi, sesungguhnya gugatan terhadap BPK tidak hanya terjadi saat ini. Pada periode-periode sebelumnya pun, pelbagai syak wasangka kerap diarahkan kepada BPK terkait netralitas dalam kasus-kasus yang memang memiliki dampak politik tidak kecil.

    Keraguan terhadap netralitas BPK tidak dapat dipisahkan dari fakta keberadaan para politisi sebagai pimpinan lembaga negara yang bertanggung jawab memeriksa pengelolaan keuangan negara itu. Setidaknya, terdapat tiga (mantan) politisi tercatat pernah memimpin BPK, yakni Harry Azhar Aziz (Partai Golkar), Rizal Djalil (Partai Amanat Nasional), dan Achsanul Qasasih (Partai Demokrat).

    Kendati berasal dari partai politik berlainan, terdapat kesamaan di antara ketiganya, yakni mendaftar sebagai anggota BPK setelah positif gagal melenggang kembali ke parlemen. Pola serupa juga terjadi pada periode-periode sebelumnya, sehingga mengukuhkan kesan BPK sebagai institusi pilihan politisi yang gagal meraih kembali kursi DPR untuk mengaktualisasikan diri.

    Karena anggota BPK dipilih oleh DPR, tentu lebih besar peluang bagi para (mantan) politisi untuk mendapatkan dukungan dari koleganya di parlemen untuk dipilih menjadi anggota BPK, dibandingkan calon-calon yang tidak berlatar belakang politisi dan tidak memiliki dukungan dari partai politik di DPR.

    Menariknya, meskipun UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK mengatur kewajiban jeda minimal dua tahun telah meninggalkan jabatan bagi para pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara untuk dapat menjadi calon anggota BPK, namun tidak ada kewajiban serupa untuk para politisi. Artinya, jika pegawai BPK harus meninggalkan BPK dua tahun terlebih dahulu agar memenuhi syarat untuk menjadi anggota BPK, politisi dapat langsung melamar untuk memimpin BPK tanpa keharusan mengundurkan diri dari partai politik.

    Selain dinilai tidak adil, regulasi ini melahirkan setidaknya dua kelemahan. Pertama, BPK akan selalu hanya menerima calon anggota yang merupakan politisi “sisa”, yakni mereka yang gagal memperoleh suara mencukupi untuk meraih kembali kursi parlemen. Faktanya, selama ini memang hanya mereka yang tidak lagi mendapatkan kepercayaan konstituennya saja yang mendaftar menjadi anggota BPK. Belum pernah ada anggota DPR rela meninggalkan kursinya di parlemen hanya untuk menjadi anggota BPK.

    Kedua, karena pemilihan anggota BPK dilakukan oleh DPR, pertimbangan politis diyakini lebih mengemuka dibandingkan pertimbangan kompetensi. Akibatnya, mereka yang terpilih biasanya hanyalah yang memiliki kedekatan dengan partai politik. Calon cemerlang dengan kemampuan mumpuni, jika tanpa relasi dengan pemilik suara di parlemen pasti akan tersingkir.

    Mengubah pola rekrutmen

    Agar tiada keraguan terhadap independensi BPK, sekaligus meningkatkan kualitas BPK dan membangun trust masyarakat, pola rekrutmen anggota BPK perlu diubah. Mempertimbangkan asas keadilan, sebagaimana telah diberlakukan pada pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara, perlu diwajibkan pula jeda dua tahun bagi anggota partai politik yang berminat menjadi anggota BPK.

    Aturan jeda diharapkan mengeliminasi, setidaknya mereduksi, keterikatan calon anggota BPK dengan partai politik, sehingga kelak benar-benar mampu menjalankan tugasnya tanpa dibayang-bayangi kepentingan kekuasaan dan politik partisan.

    Selain itu, jika selama ini DPR menerima pendaftaran sekaligus memilih calon anggota BPK, perlu diusulkan pembentukan panitia seleksi guna menyaring calon yang akan diajukan ke DPR. Praktik yang jamak diterapkan dalam rekrutmen calon anggota lembaga negara lain ini diharapkan dapat menyaring, bukan saja soal kompetensi, namun juga rekam jejak calon. Dengan demikian, DPR (dipaksa) hanya memilih di antara calon-calon yang sudah tersaring kompetensi dan integritasnya.



    Penulis    :  Ali Mutasowifin    Sumber :   Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Mencegah BPK Menjadi Badan Pemeras Keuangan Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top