728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 24 Mei 2017

    Masjid Tak Boleh Digunakan Untuk Kampanye (Kecuali Untuk Pilkada Jakarta)

    Tiba-tiba saja, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam kedudukannya sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), membuat pernyataan mengejutkan, yakni bahwa masjid tidak boleh digunakan untuk kampanye. Ia mengatakan, “Hari ini ada bikin edaran imbauan, memang masjid, baik secara Undang-Undang, itu tidak boleh dipakai untuk kampanye, karena itu kita tidak mengizinkan itu untuk dipakai kampanye,”

    Pernyataan ini disebut mengejutkan, karena dikeluarkan tiba-tiba, ketika justru hiruk pikuk pilkada relatif telah mereda. Namun, rakyat pasti tidak akan lupa, bagaimana masjid-masjid di Jakarta telah disalahgunakan untuk memfitnah salah satu calon gubernur, dan pada saat bersamaan mendorong dipilihnya gubernur lain yang seiman.

    Selama berlangsungnya pilkada di ibukota Jakarta, ujaran-ujaran kebencian marak terdengar melalui pengeras suara di masjid yang rajin merusak dan memfitnah nama salah satu kandidat gubernur yang nonmuslim. Khotbah-khotbah dan pengajian pun rajin diselenggarakan dengan muatan utama hasutan untuk memilih gubernur muslim. Spanduk-spanduk intimidatif kepada pendukung pasangan calon yang berseberangan dengan pengurus masjid pun terpasang di masjid-masjid.

    Menariknya, tak ada terdengar satu pun kecaman, larangan, atau paling tidak imbauan dari DMI agar masjid tidak digunakan untuk kampanye. Bukan saja aturan perundangan yang berlaku mengatur larangan itu, namun praktik membajak masjid untuk mendukung salah satu kandidat seperti itu juga telah menurunkan harkat masjid sebagai tempat suci yang seharusnya menjadi tempat bernaung ummat dari segala kelompok. Bahkan, Jusuf Kalla, sebagai ketua DMI, juga tak bereaksi saat Djarot Saiful Hidayat, calon wakil gubernur, diusir dari sebuah masjid saat usai shalat Jumat.


    Pendek kata, pada saat pilkada DKI Jakarta lalu, hampir seluruh masjid di Jakarta seolah-olah telah bersalin rupa menjadi corong kampanye pasangan Anies-Sandi tanpa ada halangan, tentangan, apalagi larangan, dari DMI. Saat itu, banyak orang heran, bagaimana serangan masif bernuansa SARA terhadap pasangan Basuki-Djarot seolah-olah dibiarkan bebas lepas dilancarkan melalui masjid-masjid.

    Keheranan itu kemudian terjawab saat Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan membuka peran Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam penentuan nama Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur penantang petahana Basuki Tajahaja Purnama. Peran Jusuf Kalla diyakini tidak berhenti pada pengajuan nama Anies, karena saudara-saudaranya beserta jaringan bisnisnya pun aktif menyokong pasangan Anies-Sandi.

    Karena itu, ketika kini ia mengeluarkan pernyataan larangan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye, orang-orang pun mencibirnya, mencemoohnya. Bahkan, hampir 90 persen pembaca detikcom menunjukkan reaksi marah ketika membaca artikel tentang ini.

    Reaksi masyarakat seperti itu tentu saja wajar. Jusuf Kalla pasti tidak akan mampu menjawab, jika ditanyakan kepadanya, “Mengapa larangan itu baru dikeluarkan sekarang? Mengapa tidak terdengar larangan serupa saat pilkada DKI Jakarta? Apakah karena Anda mendukung pasangan Anies-Sandi? Apakah salah jika orang tak lagi percaya kepada Anda?”

    Sebagai seorang wakil presiden, efektivitas kerja Jusuf Kalla akan sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat kepadanya. Dengan integritas dan kepercayaan masyarakat kepadanya yang semakin melorot, sulit mengharapkan ia akan mampu membantu kerja Presiden Jokowi dalam mewujudkan nawa cita yang dicita-citakan.




    Penulis : Ali Mutasowifin.   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Masjid Tak Boleh Digunakan Untuk Kampanye (Kecuali Untuk Pilkada Jakarta) Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top